Edukatif, Investigatif, Faktual, Berimbang

Yang Diabaikan Jokowi di Indonesia Timur

0 201

KORAN TIMOR.COM – OPINI – Sejauh ini, di periode pertamanya, Jokowi tentu saja cukup berhasil dengan proyek infrastruktur besar di Indonesia Timur. Namun, keberhasilan proyek infrastruktur besar Jokowi ini tidak serta merta berarti akan menyelesaikan semua persoalan di Indonesia Timur. Sebab, fokus yang terlalu berlebihan pada pembangunan proyek-proyek infrastruktur besar ini dapat menimbulkan masalah lain bagi masyarakat Indonesia Timur.

Emilianus Yakob Sese Tolo [Dosen Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, Maumere, Flores, NTT]
Selain karena pembangunan infrastruktur Jokowi di Indonesia Timur dibangun di atas ketimpangan ekonomi politik, empat hal penting lainnya yang diabaikan Jokowi sejauh ini adalah berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia, pengembangan usaha kecil dan menengah, pengembangan industrialisasi lokal dan perlindungan lingkungan hidup.

Di periode pertamanya, Jokowi tampaknya kurang fokus pada pengembangan sumber daya manusia (SDM) di Indonesia Timur. Pada tahun 2018, menurut penelitian Asian Foundation dan LIPI, pengembangan infrastruktur Jokowi hanya berfokus pada infrastruktur, dan belum pada SDM.

Dengan demikian, pembangunan infrastruktur tidaklah cukup untuk mendorong ekonomi lokal karena masyarakat tidak mampu memanfaatkan peningkatan pembangunan infrastruktur yang ada. Misalnya, pembangunan infrastruktur di Papua –seperti jalan tanpa mengembangkan sumber daya manusia masyarakat asli setempat– telah menyebabkan peningkatan kesenjangan ekonomi dan menciptakan konflik horizontal antara penduduk asli dan pendatang.

Secara umum, pemerintah Indonesia sejauh ini, termasuk pemerintah Jokowi, tidak benar-benar ingin berinvestasi pada pengembangan manusia demi mengembangkan Indonesia Timur. Kuota beasiswa untuk Indonesia Timur – baik dari pemerintah Indonesia seperti beasiswa LPDP maupun beasiswa asing seperti beasiswa Australia Awards– sejauh ini kadang-kadang “dicuri” oleh orang-orang dari Indonesia Barat yang berpura-pura bekerja sementara di Indonesia Timur, seperti di Papua, Maluku dan NTT, hanya agar dapat meraih beasiswa-beasiswa tersebut.

Dengan sumber daya manusia yang lebih memadai, misalnya, beberapa pegawai pemerintah dari Indonesia Barat, seperti Jawa dan Sumatra, yang bekerja sementara sebagai guru di daerah tertinggal atau pegawai di kantor-kantor pemerintah seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Bank Indonesia di Indonesia Timur –seperti  Kupang – biasanya memenangi persaingan dalam perebutan pelbagai beasiswa yang ditawarkan, yang seharusnya dialokasikan untuk masyarakat asli dari Indonesia Timur yang akan secara permanen bekerja, hidup dan dengan demikian berkontribusi pada pembangunan lokal di Indonesia Timur.

Karena pemerintah Indonesia, termasuk pemerintah Jokowi, cenderung mengabaikan pengembangan sumber daya manusia di Indonesia Timur, kualitas pendidikan di Indonesia Timur jauh lebih rendah dibandingkan dengan Indonesia Barat. Dengan demikian, sebagian besar lulusan di Indonesia Timur tidak memperoleh keterampilan yang cukup memadai setelah lulus dari universitas di Indonesia Timur. Misalnya, mereka yang lulus dari fakultas pendidikan bahasa Inggris tidak dapat berbicara dan menulis bahasa Inggris dengan baik sebagai persyaratan wajib untuk melamar beasiswa dari pemerintah Indonesia dan pemerintah asing seperti Australia.

Baru-baru ini, pemerintah Australia telah menjalankan program Bantuan Pelatihan Bahasa Inggris (ELTA) untuk orang-orang di Indonesia Timur – seperti di Kupang, Ambon, Manokwari dan Jayapura– untuk belajar bahasa Inggris sehingga dapat melamar beasiswa –seperti Beasiswa Australia Awards dan LPDP. Tetapi, sayangnya, program ini hanya mene

rima perserta yang sudah memiliki penguasaan bahasa Inggris dasar dan menyediakan tempat yang terbatas.

Karena Indonesia Timur kekurangan sumber daya manusia yang memadai, orang-orang di Indonesia Timur mungkin tidak dapat mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM). Hal ini diperparah dengan pasokan listrik di Indonesia Timur untuk pengembangan usaha kecil dan menengah, termasuk industrialisasi, juga masih terbatas. Ketika mengunjungi Kupang, NTT, pada tanggal 23 Maret 2019, Ignasius Jonan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, mengakui bahwa tingkat elektrifikasi di NTT sekarang hanya 62%, lebih rendah dari Maluku dan Papua.

Sejak November 2018, pemadaman listrik di Flores, NTT, seperti di Boawae tempat saya tinggal, terjadi 2-3 kali setiap hari yang bisa berlangsung berjam-jam, bahkan dari pagi hingga malam. Orang-orang Flores, seperti di Ngada dan Nagekeo, melalui surat kabar lokal seperti Flores Pos dan Pos Kupang telah mengeluhkan masalah ini, tetapi belum ada tanggapan positif hingga kini dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) di NTT.

Ketika pemadaman terjadi beberapa kali dalam sehari, hal itu tentu sangat berimbas pada kualitas koneksi internet di Flores. Karena pemerintah kurang memperhatikan masalah-masalah ini, hal ini berdampak negatif pada pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi usaha kecil dan menengah di Indonesia Timur yang membutuhkan jaringan internet dan pasokan listrik yang stabil. Padahal, membantu orang miskin dan terpinggirkan dengan mendirikan usaha kecil dan menengah sejatinya menjadi fondasi dan solusi yang tepat bagi Indonesia Timur untuk menjadi lebih makmur di masa depan.

Namun, mengembangkan usaha kecil dan menengah semata tidaklah cukup. Pemerintah juga harus mengembangkan industrialisasi lokal di Indonesia Timur. Karena pemerintah Jokowi telah meningkatkan pembangunan infrastruktur dalam periode pertamanya, proyek industrialisasi lokal jauh lebih mudah untuk dibangun di Indonesia Timur di masa depan.

Di Indonesia, pengembangan industrialisasi sejauh ini hanya terkonsentrasi di Indonesia Barat, terutama di Jawa dan Sumatra. Ketika saya mewawancarai kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTT, ia mengakui bahwa NTT sekarang hanya memiliki satu industri besar, yaitu PT. Semen Kupang. Tetapi, pemerintah, termasuk pemerintah Jokowi, belum memiliki inisiatif untuk mengembangkan lebih banyak industri di NTT. Ketika berkampanye di Kupang (8/3/2019), Jokowi tidak berbicara apa-apa tentang industrialisasi lokal di NTT, sebab, bagi Jokowi, kunci pertumbuhan ekonomi di NTT yang kekurangan air adalah dengan membangun waduk.

Karena tidak ada industri, beberapa orang, terutama kaum muda yang berpendidikan di NTT, sebagaimana diungkapkan oleh Thijs Schuts (2016), menganggur dan karenanya mereka hanya mengambil pekerjaan sukarela di rumah sakit pemerintah, pusat kesehatan (Puskesmas) dan Gereja Katolik. Di Nagekeo, Flores, banyak anak muda berpendidikan menganggur karena, pada Januari 2019, bupati Yohanes Don Bosco Do memecat 1.046 Tenaga Harian Lepas (THL) dari semua lembaga pemerintah di Nagekeo, sebab bupati Yohanes menganggap para pegawai THL ini sebagai beban bagi pemerintah kabupaten yang miskin, yang menghabiskan hampir Rp 2 miliar setiap bulan untuk gaji mereka.

Karena itu, banyak masyarakat Indonesia Timur, seperti masyarakat NTT, terutama yang berpendidikan dari universitas terkemuka di Jawa dan Bali, yang harusnya berkontribusi bagi pembangunan daerah-daerah tertinggal di Indonesia Timur, memilih untuk tidak pulang ke NTT selepas menyelesaikan pendidikan. Selain itu, menurut Ayub Titu Eki, seorang demografer yang saya wawancarai di Kupang, mengatakan bahwa “masyarakat NTT sejauh ini bermigrasi untuk bekerja di luar negeri terutama karena tidak adanya industrialisasi lokal di NTT.”

Selain itu, karena pemerintah terlalu fokus pada pengembangan infrastruktur, proyek infrastruktur Jokowi cenderung merusak lingkungan. Pembangunan jalan di Papua telah mendorong orang untuk membangun daerah perumahan dan membuka lahan pertanian di sepanjang jalan yang baru didirikan. Di desa-desa pegunungan di Papua dan Seram, Maluku, saya telah melihat bahwa pembangunan jalan menyebabkan meningkatnya pembalakan liar. Pemekaran wilayah (pemisahan wilayah administratif) yang diikuti dengan pembangunan jalan baru, termasuk di bawah pemerintahan Jokowi, juga menyebabkan deforestasi karena permintaan kayu meningkat untuk konstruksi bangunan baru.

Data dari peta tutupan hutan dari 2001-2017 menunjukkan bahwa pembentukan jalan baru memiliki korelasi dengan peningkatan deforestasi. Selain itu, di Papua, pembukaan jalan baru juga mengarah pada pencemaran lingkungan karena “sungai dan tanah mulai tercemar oleh limbah plastik dari berbagai produk plastik.”

Pembangunan jalan juga menyebabkan dampak negatif pada keseimbangan ekosistem. Misalnya, hal itu terjadi di Taman Nasional Lorentz di Papua dan Taman Nasional Manusela di Seram, Maluku. Di Papua dan Seram, Maluku sehubungan dengan pembangunan jalan di zona konservasi yang bertentangan dengan undang-undang No. 9 tahun 1990, undang-undang lainnya, khususnya Keputusan Menteri Kehutanan 2012, memperbolehkannya karena pembangunan jalan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Namun, pembangunan infrastruktur berskala besar, terutama jalan, telah mengakibatkan deforestasi, pengurangan tutupan hutan, polusi sungai dan tanah, dan rusaknya keseimbangan ekosistem.

Untuk mencegah masalah ini, pembangunan pembangunan infrastruktur di Indonesia Timur harus “diikuti dengan peraturan yang jelas, pemantauan dan tindakan tegas terhadap kerusakan lingkungan.” Sayangnya, pemerintah di bawah pemerintahan Jokowi belum mengantisipasi apa pun yang terkait dengan kerusakan lingkungan dengan peraturan dan ketentuan tertentu.

Dengan menampilkan data dan fakta suram di muka bukan berarti saya mengatakan bahwa proyek infrastruktur besar Jokowi di Indonesia Timur sejauh ini tidak berguna. Sebaliknya, infrastruktur besar yang dibangun Jokowi sangat dibutuhkan masyarakat di Indonesia Timur yang sejauh ini sangat tertinggal dalam kaitan dengan pembangunan infrastruktur. Namun, di periode kedua nanti, selain membereskan ketimpangan ekonomi politik –seperti ketimpangan agraria– dalam masyarakat Indonesia Timur, Jokowi harus lebih memperhatikan persoalan lingkungan dan pengembangan sumber daya manusia, usaha kecil dan menengah serta industrialisasi lokal demi pembangunan yang berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan di Indonesia Timur di masa depan. **//red

Comments
Loading...