Edukatif, Investigatif, Faktual, Berimbang

ACSJ 2019, Investasi Ekonomi Tidak Boleh Hilangkan Persoalan Kemanusiaan dan Keadilan Sosial

0 160

KORANTIMORKUPANGAnnual Conference on Social Justice [ACSJ] kembali mengusung tema “Memikirkan Ulang Pembangunan Yang Berkeadilan Sosial dan Berperikemanusiaan.” Tema tersebut sengaja diangkat untuk menekankan pembangunan yang berkeadilan sosial dan berperikemanusiaan.

Press Release IRGSC Bersama Seluruh Media Di Kantor IRGSC, Oebobo Kota Kupang (2/12/2019)

Demikian penyampaian Perwakilan Lembaga IRGSC Kupang D. Elcid Li dalam Press Release bersama kumpulan beberapa media Surat Kabar cetak dan online serta TV di Kantor IRGSC Kota Kupang [2/12/2019].

Elcid menguraikan bahwa tema tersebut sengaja diangkat berdasarkan kondisi nasional mengingat pemerintahan kita [Presiden Jokowi di term kedua ini ] kuat berbicara tentang investasi yang juga sudah dilengkapi dengan omnibus law. Oleh karena itu kita berharap ada langkah-langkah antisipatif oleh kalangan masyarakat sipil atau kalangan warga negara. Alasannya omnibus law memang membuat hukum-hukum yang sifatnya sektoral dan kemudian digabung/by pass untuk kepentingan investasi.

Kami berpandangan bahwa selain kepentingan investasi, lanjut Elcid, ada politik kewarganegaraan yang harus kita kedepankan. Jika tidak, investasi memang baik setingkat ekonomi makro tetapi memiliki dampak-dampak tertentu untuk warga negara secara langsung. Entah itu terkait dengan persoalan akses pangan dan air dan sebagainya maupun termasuk didalamnya kasus perdagangan orang.

Artinya bahwa jika omnibus law bisa didesign untuk para investor, kita juga berharap ada omnibus law yang dibuat untuk kepentingan migrasi; ketenagakerjaan dan buruh terkoneksi.

Misalnya ada undang-undang penempatan ketenagakerjaan yang harus terkoneksi dengan undang-undang tindak pidana perdagangan orang. Selama ini UU penempatan ketenagakerjaan dan UU tindak pindana perdagangan orang tidak terkoneksi sehingga yang terjadi adalah tukar-menukar pasal.

Dalam konferensi ini diharapkan ada pikiran-pikiran yang baik dan yang sifatnya nasional dan juga menjawab kebutuhan lokal/regional di Daerah Nusa Tenggara Timur.

Menurut direktur IRGSC itu ada sekitar 80 orang peneliti yang terdiri dari peneliti, akademisi, birokrat dan aktifis yang berasal dari berbagai tempat di Indonesia akan hadir dalam konferensi Tahunan Keadilan Sosial atau yang lebih dikenal dengan nama Annual Conference on Social Justice [ACSJ] 2019 di Kota Kupang.

Kegiatan tersebut akan berlangsung selama dua hari, yakni tanggal 4 hingga 5 Desember 2019 mendatang.

Konferensi tahunan ini merupakan yang ketiga dan menjadi agenda tetap dari ISJN [Indonesian Social Justice Network]. ISJN merupakan jaringan para penerima beasiswa Ford Foundation di Indonesia yang pada umumnya berasal dari kalangan aktifis, peneliti dan akademisi yang fokus pada isu keadilan sosial.

ACSJ diadakan setiap tahun karena kami ingin menekankan bahwa kedilan sosial merupakan tema sentral yang perlu dibahas serius, dan pemaknaan ulang atas isu keadilan sosial menjadi penting untuk menjawab tantangan-tantangan terkini.

Elcid lebih lanjut menjelaskan bahwa prioritas Intervensi sering kali melupakan aspek kemanusiaan dan keadilan sosial yang menjadi dasar bernegara.

“Urusan keamanan [security] warga negara tidak serta merta langsung bisa dijawab dengan investasi, ini dua hal yang berbeda.” Tandas Elcid.

Ia mengharapkan agar secara prinsipil hal semacam ini bisa dibahas untuk menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat.

“Kita tidak anti investasi, tetapi bagaimana persoalan kemanusiaan dan keadilan sosial yang menjadi dasar negara kita tidak serta merta hilang ketika investasi menjadi prioritas pertama pemerintah.” Tegas Elcid.

Konferensi Tahunan ACSJ 2019 kali ini, lanjut Elcid, diadakan oleh ISJN dengan bekerjasama dengan Institute of Resource Governance and Social Change [IRGSC], Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah [BANGLITBANGDA] Provinsi NTT, dan Universitas Katolik Widya Mandira.

Para pembicara dibagi dalam 14 panel yang akan membahas persoalan antara lain; kewarganegaraan dan konflik berbasis identitas, konflik berbasis gender, kebijakan kesehatan publik, kemiskinan dan social exclusion, kesejahteraan daerah perbatasan dan perdagangan orang.

Sementara itu Frits Nggili, salah satu peneliti dari Bappedlitbangda Provinsi NTT mengungkapkan bahwa melalui even ini para peneliti-birokrat di Banglitbanda Provinsi NTT punya kesempatan untuk membahas persoalan-persoalan yang mereka temui di masyarakat.

Selain itu kami berkesempatan untuk memahami persoalan yang sama dari perspektif berbeda dari para akademisi, aktivis dan peneliti.

Konferensi tahunan keadilan sosial yang berlangsung tanggal 4 hingga 5 Desember 2019 ini akan didahului dengan Gala Diner pada 3 Desember.

Konferensi ini akan diadakan di Hotel Neo Aston Kupang.

Para peserta diharapkan mendaftar lebih dini pada panitia. Panitia juga menyeleksi peserta berdasarkan tema dan kapasitas ruang per sesi diskusi.

Selain dibuka untuk umum, panitia juga mengundang secara khusus para pemangku kebijakan sesuai tema terkait. [mas//kus]

Comments
Loading...