Edukatif, Investigatif, Faktual, Berimbang

Istri Laporkan Anggota Dewan Kota Kupang ke Polda NTT, Sam Haning: “Laporan Tersebut Kadaluwarsa”

0 317

KORAN TIMOR.COMKUPANGLaporan Pengaduan Anggota DPRD Kota Kupang, Simon Dima [SD] ke POLDA NTT oleh mantan istrinya [SM] terkait penelantaran istri dinilai kadaluwarsa. Pasalnya SSM baru melaporkan SD pada bulan Mei 2019, sementara kejadiannya sudah dari 22 tahun lalu.

Kuasa Hukum SD, Sam Haning, SH, MH dan SD Saat Jumpa Pers di Resto Kelapa (27/11/2019)

Demikian penyampaian Kuasa Hukum SD, Sam Haning, SH, MH, saat jumpa pers bersama awak media Resto Palapa,Selasa [27/11/2019].

Tanggapan sang Kuasa Hukum SD itu terkait pemberitaan media [27/11/2019] tentang laporan pengaduan SSM ke Polda NTT bahwa SD melakukan penelantaran dan tidak menafkahinya bersama tiga orang anak mereka.

Terkait penetapan status tersangka SD, Sam Haning mengatakan sampai hari ini POLDA NTT belum mengeluarkan Surat Penetapan Tersangka terhadap kliennya SD dan kliennya juga belum mendapatkan surat tersangka itu.

Menurut Sam Haning POLDA NTT itu lembaga profesional dan tahu hukum.

“Mereka tahu kasus ini kadaluarwa sehingga kasus ini akan sendirinya gagal demi hukum, mengingat pasal 78 KUHP butir 2, menjelaskan bahwa kasus yang ancamannya 3 tahun ke bawah, itu kadaluwarsa dalam waktu 6 tahun. Sedangkan kasus yang ancamannya 3 tahun ke atas, itu kadaluwarda dalam waktu 12 tahun.” Tandas Pengacara Kondang yang akrab disapa Paman Sam.

Pengacara Kondang itu juga mengharapkan POLDA NTT mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan atau SP2HP dan atau bila perlu SP3 untuk menyatakan bahwa kasus ini ditutup demi hukum karena kadaluwarsa. Dengan demikian kemudian diharapkan tidak ada lagi opini-opini berkembang bahwa klien saya [SD] telah melakukan tindakan-tindakan yang lain.

Namun Sam Haning selaku kuasa hukum SD juga mengungkapkan bahwa jikalau SSM masih mau tempuh jalur hukum silahkan.

“Ada jalur hukum yang lain seperti kasus hukum perdata. Itu hak dia untuk menuntut hak-hak dia dalam menghidupi dirinya dan anak-anaknya. Tetapi kasus ini menurut kami sudah kadaluwarsa menurut hukum.” Tegas Sam.

Dihadapan awak media, SD menegaskan bahwa laporan SSM membingungkan. “Kasus ini sudah sejak tahun 1997 [22 tahun] tetapi saya baru dilaporkan hari ini bahwa saya menelantarkan dia [SSM].” Papar SD.

SD menguraikan hubungannya dengan istrinya [SSM] sudah tidak normal lagi [dalam arti pisah ranjang] dari sejak tahun 1995. SSM melaporkan SD ke kantor sehingga SD kemudian dipecat.

“Lalu tahun 1997, saya meninggalkan dia. Dalam perjalanan waktu saya menggugat cerai SSM. Namun mengingat anak-anak masih kecil, maka saya dan keluarga saya saat itu memutuskan bahwa hubungan saya dengan SSM sampai disini. Tetapi SSM saya tetap anggap sebagai saudara.” Jelas SD.

SD kemudian menikah lagi ditahun 1998. Sementara anak-anak hasil perkawinannya dengan SSM tinggal bersama SD.

“Saya sekolahkan anak-anak hingga kuliahkan mereka. Yang sulung sekarang sudah bekerja sebagai notaris. Nomor dua dalam perjalanan kuliah berhenti kuliah [tidak mau kuliah] dan menikah. Lalu dia bilang saya terlantarkan anak-anak. Itu tidak bernar karena buktinya saya membiayai mereka sekolah sampai selesai.” Urai SD.

SD menguraikan bahwa IA dilaporkan ke POLDA bulan September 2019, tetapt 3 hari sebelum pelantikannya sebagai anggota DPRD KOTA Kupang. Laporan tersebut disertai syarat/tuntutan yakni saya harus menafkahi dia Rp. 15 juta/bulan dan memberikan bangunan rumah 2 lantai dan kendaran serta harta SD harus masuk milik SSM.

“Dari sebab itu di hadapan polisi saya tidak mau tandatangan tuntutan/syarat-syarat dari beliau [SSM]. Saya hanya mau tandatangan menjamin anak bungsu saya sekolah/kuliah sampai selesai.” Beber SD. [mas//kus]

Comments
Loading...