Edukatif, Investigatif, Faktual, Berimbang

Jefri Riwu Kore: “Pengadaan Seragam Sekolah Sudah Disetujui DPRD dan Sesuai Prosedur

0 232

KORAN TIMOR.COM – Kupang – Terkait pengadaan seragam sekolah siswa-siswi Paud dan TK serta SD dan SMP seKota Kupang dengan pagu dana sebesar Rp.6.448.500.000.-, Wali Kota Kupang Jefri Riwu Kore menegaskan bahwa itu sudah disetujui DPRD Kota dan sudah sesuai prosedur.

Hal ini disampaikan Wali Kota Jefri Riwu Kore saat dikonfirmasi awak media melalui saluran komunikasi Whatsapp hari Minggu malam [17/11/2019], menjawab kritik beberapa anggota DPRD Kota Kupang beberapa waktu lalu tentang pengadaan atau belanja seragam bagi siswa-siswi sekolah Paud dan TK serta SD dan SMP seKota Kupang tahun 2019 oleh Bidang Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, yang diduga menggunakan dana siluman.

Sebelumnya polemik pengadaan seragam sekolah oleh Pemda Kota Kupang menuai komentar hingga kritikan beberapa anggota DPRD Kota [seperti Yuven Tukung dari Fraksi Nasdem dan Epi Seran dari PDIP bahkan mantan Kepala Bidang DIKDAS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Robby Ndun.

Pengadaan seragam tersebut diduga menggunakan dana siluman sebesar Rp.6.448.500.000.-. Disebut dana siluman karena walau telah didiskusikan di rapat anggaran DPRD Kota bersama Pemda Kota Kupang bulan November 2018 tetapi saat itu belum mencapai kata sepakat.

Sebagaimana dilansir media Tajuk Berita Online [12/11/2019] Anggota DPRD Kota Kupang Partai PDIP, Ir. John GF Seran [Epi] menguraikan di November 2018 ia sempat menolak keras rencana belanja tersebut dengan alasan belum adanya kriteria dan data jelas target penerima benefit yang tepat sasar dari program tersebut.

“Semula pembelanjaan tersebut tidak ada dalam pembahasan rancangan KUA PPAS dan bahwa jelas-jelas ini bukan melalui suatu perencanaan.” Tegas Epi.

Sementara itu Yuven Tukung, Anggota DPRD Kota Kupang dari Fraksi Nasdem dan mantan Kabid DIKDAS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Roby Ndun ikut menduga program ini dipaksakan masuk dalam rencana APBD Kota 2019 oleh oknum tertentu saat input data pada pembahasan hasil konsultasi dibanggar setelah menerima hasil konsultasi dari Pemerintah Provinsi NTT.

Lanjut Epi Seran menjelaskan bahwa setiap pembahasan di BANGGAR di DPRD, pemerintah yang input data sehingga mana yang beruba atau tetap itu pemerintah yang tahu.

Anggota DPRD Kota Kupang sekaligus mantan Wakil Ketua Komisi IV Ewalda Taek melaui saluran telepon selulernya mengatakan bahwa pembahasan APBD Kota Kupang mulai November 2018 dan ditetapkan tahun 2019.

“Dan kami tegaskan bahwa seluruh pimpinan dan anggota komisi IV dalam laporannya menolak dengan tegas pengadaan pakaian seragam itu, ” Tuturnya. (maskus/maskus)

Comments
Loading...