Edukatif, Investigatif, Faktual, Berimbang

KOMISI IX DPR RI Ancam Tidak Akan Bersidang Lagi Dengan BPJS Kesehatan dan KEMENKES

KOMISI IX DPR RI Ancam Tidak Akan Sidang Lagi Dengan BPJS Kesehatan dan KEMENKES

0 516

Koran Timor.Com – Jakarta – Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan oleh BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan RI mendapat kritikan pedas banyak Anggota DPR RI Komisi IX. Bahkan terkait hal ini Anggota Komisi IX DPR RI mengusulkan agar tidak melakukan sidang atau rapat dengan BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan RI jika masih tetap menaikan iuran kelas III BPJS Kesehatan.

 

Wacana kenaikan Premi BPJS Kesehatan menjadi poin yang mendapat sorotan tajam di Rapat Kerja [RAKER] Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan RI dan Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala BPOM RI, Kepala BKKBN RI, Ketua DJSN dan Direktur Utama BPJS Kesehatan RI tanggal 7 November 2019.

Anggota DPR RI asal NTT Ratu Ngadu Bonu Wula, S.Th mengkritisi rencana Pemerintah Indonesia menaikan premi BPJS yang menurutNya tidak relevan dengan kondisi pendapatan masyarakat NTT hari ini yang masih tergolong rendah. Ia juga menyoroti soal kepesertaan Anggota BPJS yang menekankan satu keluarga dan bukan individu.

 

Terkait hal ini Ratu Wula mengusulkan agar SOP BPJS dirubah dan disesuaikan dengan kondisi ekonomi keluarga seluruh masyarakat Indonesia. Selain itu kepesertaan BPJS berdasarkan individu dan bukan satu keluarga [1 KK] agar beban masyarakat lebih ringan dibanding

 

Persoalan lain yang menjadi sorotan Ratu Wula ialah keluhan Peserta BPJS ASN. Peserta BPJS berstatus ASN yang sakit dan rawat inap di rumah sakit harus mendapat rujukan dari Puskesmas daerah asal pasien ASN. Bila tidak, maka tidak diberlakukan BPJS bagi pasien ASN. Padahal menurut Ratu Wula, setiap bulan ada potongan untuk BPJS dari gaji ASN untuk jaminan kesehatan.

 

Selain itu ada praktek pelayanan kesehatan oleh pihak puskesmas atau rumah sakit [medis] yang diskriminatif yakni lebih mengutamakan pasien yang bayar tunai. Hal ini mempengaruhi pemahaman dan opsi masyarakat untuk beralih dari kepesertaan BPJS Kesehatan ke sistem pembayaran tunai langsung.

 

Menyoroti soal obat, Ratu Wula membeberkan bahwa untuk pasien sebenarnya sudah ada dan tersedia obat di rumah sakit dari alokasi APBN. Persoalannya ialah sering pihak medis mengatakan tidak ada. Pasien lalu disuru membeli obat ke apotik-apotik tertentu. Hal ini menjadi beban lain ekonomi bagi pasien.

 

Ucapan selamat juga dari Ratu Wula kepada Menteri Kesehatan RI yang baru dilantik Presiden Jokowi yakni dr.Dr.Terawan. Hadirnya dr.Terawan menjadi harapan baru meningkatkan derajat kesehatan masyarakat ke depan.

 

Tentu sebagai Menteri, Ratu Wula berpedapat bahwa dr Terawan memiliki strategi penguatan JKN dan mengatasi devisit biaya negara untuk kesehatan dengan membuat Peraturan Menteri Kesehatan [PERMENKES].

 

Terkait hal ini Ratu Wula menyarankan Menteri Kesehatan RI, dr. Terawan agar turun melakukan sidak ke seluruh pelosok Indonesia untuk melihat dan lebih tahu dari dekat kondisi kebutuhan masyarakat sebelum mengeluarkan PERMENKES. Tujuannya agar Peraturan Menteri Kesehatan RI terkait BPJS Kesehatan relevan menjawab kebutuhan masyarakat dan tidak menjadi beban baru masyarakat.

 

“Khusus bagi Dewan Pengawas BPJS. Pertanyaan saya sejauhmana tindaklanjut terhadap hasil evaluasi setelah ibu turun melakukan evaluasi dan bagaimana action plannya? Apakah ada kelanjutan evaluasi setelah dua atau tiga bulan atau tidak?” Tantang Ratu Wula.

 

Berikut soal statement Dewan Evaluasi BPJS Kesehatan yang mengatakan telah mengelilingi seluruh Indonesia dan melakukan pengawasan dan sebagainya. Terkait ini Ratu Wula pertanyakan apakah ada satu dari Daerah yang dikunjungi Dewan Evaluasi masyarakatnya mengatakan bahwa mereka senang dengan rencana kenaikan premi BPJS Kesehatan.

 

Jika ada maka daerah itu bisa menjadi referensi study banding daerah lain agar masyarakat bisa menjadikannya contoh dimana mereka lebih aktif lagi ikut BPJS Kesehatan.

 

Mempertajam pandangan dan standing Komisi IX terkait hal tersebut, Wakil Ketua Umum Komisi IX dari Fraksi PKB, Nihayatul Wafiroh pada kesempatan bicaranya mengungkapkan kegeramannya terhadap BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan yang tetap menaikan iuran BPJS Kesehatan kelas III.

 

“Saya merasa rapat dan keputusan-keputusan rapat kita bersama seluruh mitra tidak ada harganya sama sekali. Hasil rapat sebelumnya [di bulan September 2019] sudah ada keputusan bersama seluruh mitra Komisi IX DPR RI bahwa Iuran BPJS Kesehatan kelas III tidak dinaikan, tetapi tetap dinaikan. Jadi jika kita disini tidak harganya karena tidak didengarkan!” Tegas Wafiroh.

 

Saya usulkan kepada seluruh Anggota Komisi IX, lanjut Wafiro, agar tidak ada lagi agenda rapat atau sidang dengan BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan jika besok kita masih mendengar iuran BPJS Kesehatan Kelas III dinaikan. [Mas//Kus].

Comments
Loading...