Edukatif, Investigatif, Faktual, Berimbang

Saksi di Sidang ke-4 NTT Fair Mengakui Ada Pemalsuan Tandatangan dan Pembuatan Laporan Palsu

0 207

Kupang, Korantimor.com – Jaksa Penuntut Umum [JPU] menghadirkan 11 saksi dalam sidang ke-4 kasus korupsi Dana Proyek Pembangunan Gedung NTT Fair untuk terdakwa Direktur PT Cipta Eka Puri [Harmen Puri]. Sidang berlangsung pada Jumat 01 November 2019 lalu di Pengadilan Tipikor Kupang.

Beberapa saksi persidangan mengakui adanya pemalsuan tandatangan dibeberapa tahapan pencairan dana dan ada pembuatan laporan palsu. 11 orang saksi terdiri dari 6 orang dari peneliti kontrak Dinas PUPR dan 5 Orang dari Karyawan PT Cipta Eka Puri melalui Kuasa Direktur (Linda Liudianto).

Para saksi dimaksud antara lain yakni Dominggus Hauteas (Direksi Teknis Dinas PUPR/Pengawas Internal), Peneliti Kontrak yaitu Yohanes Tuwan (Ketua Tim) dan Karlina Juliana Faag (Sekretaris) serta anggota yakni Abraham Lalangpuling dan Sarah Banu serta Petrus Bas. Erwin Makatita (Karyawan PT Cipta Eka Puri/Bagian keuangan), Ridwan Hanafi (Karyawan PT Cipta Eka Puri), Widyanto (Karyawan PT Cipta Eka Puri), Beddy Yongki (Karyawan Desk Konsultan) dan Frengki Kaki Soru (Karyawan Dana konsultan).

Di persidangan tersebut para saksi membeberkan perannya masing-masing. Selain mengaku memberikan uang kepada sejumlah pejabat yang terlibat dalam proyek pembangunan gedung NTT Fair, bendahara PT Cipta Eka Puri [Johanes Erdward Leonard Makatita alias Erwin] mengaku memalsukan tanda tangan Direktur PT Cipta Eka Puri (Hadmen Puri). Pemalsuan tanda tangan terdakwa Hadmen Puri oleh Erwin atas perintah kontraktor pelaksana yakni Linda Liudianto dan Mr Lie (suami Linda Liudianto) untuk kepentingan pencairan anggaran termin satu sampai termin tiga dana pengerjaan proyek NTT Fair.

Sementara itu Tim Peneliti Kontrak Pembangunan Gedung NTT Fair yang terdiri dari Yohanes Tuwan (ketua tim), Karlina Juliana Faag (sekretaris) dan anggota Abraham Lalangpuling, Sarah Banu, dan Petrus Bas mengembalikan uang sebagai fee yang diberikan PT Cipta Eka Puri melalui Bendahara Proyek yakni Erwin Makatita.

Uang tersebut diserahkan langsung Tim Peneliti Kontrak kepada JPU disaksikan Majelis Hakim dan kuasa hukum terdakwa Hadmen Puri di sela-sela persidangan.

Mendengar pengakuan tim peneliti kontrak, Hakim ketua Dju Johnson Mira Mangngi menyetujui pengembalian uang dari tim peneliti kontrak kepada JPU.

Sidang dengan agenda mendengar keterangan saksi tersebut dipimpin oleh Majelis Hakim, Dju Johnson Mira Mangngi, SH, MH, Hakim Anggota, Ari Prabowo, SH dan Ali Muhtarom, SH, MH. Sementara Jaksa Penuntut Umum (JPU) yakni Herry Franklin, SH, MH dan Emerensiana F. Jehamat, SH serta Hendrik Tiip, SH. Sedangkan terdakwa Hatmen Puri didampingi kuasa hukumnya yakni Samuel Haning, SH, MH dan Marthen Dillak, SH, MH serta Simson Lasi, SH, MH.

Sidang akan dilanjutkan pada Hari Jumat depan tanggal 8 November 2019.

[kos//kos]

Comments
Loading...