Edukatif, Investigatif, Faktual, Berimbang

Tokoh Masyarakat dan DPRD Ende Minta Kemenhub RI Menangkan Kontraktor Dengan Rekam Jejak Yang Baik Untuk Proyek Bandara Aroeboesman

0 97

KORANTIMOR.COM – ENDE – Tokoh masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ende meminta Kelompok Kerja (Pokja) Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Kemenhub RI) untuk memenangkan kontraktor/rekanan dengan rekam jejak yang baik di proyek pengerjaan runway dan taxiway apron serta turning area Bandara H.Hasan Aroeboesman Ende¸ demi keamanan dan keselamatan pengguna Bandara Aroeboesman Ende.

Hj Sidik Mochdar. .          Wakil Ketua DPRD Ende,                                             Didimus Toki

Demikian disampaikan salah satu ,Tokoh Masyarakat sekaligus ahli cucu pemberi hibah lahan Bandara Aroeboesman Ende¸ Haji Sidik Mochdar saat diwawancarai Tim Media ini di kediamannya di Ende pada Jumad (5/02/2021).

“Meski tanah itu telah diserahkan oleh nenek kami kepada pemerintah, namun saya tetap meminta kepada Menteri Perhubungan agar tidak memenangkan rekanan/peserta lelang yang tidak memiliki spesifikasi khusus dalam mengerjakan Landasan Pacu Bandar Udara (Bandara)¸ karena itu akan mempengaruhi keselamatan penerbangan itu sendiri¸” tandasnya.

Menurut adik kandung dari mantan wakil bupati Ende itu¸ dirinya sejak awal selalu mengikuti (memantau¸ red) proses lelang proyek tersebut. Beliau menduga ada permainan dari Pokja Kemenhub RI untuk memenangkan kontraktor tertentu yang sebenarnya sangat buruk rekam jejaknya dalam pengerjaan berbagai proyek; baik ABPD maupun APBN.

“Saya menduga Pokja sengaja mengulur-ulur waktu. Jangan-jangan ini ada siasat tertentu yang dipakai agar perusahaan yang ‘difavoritkan’ oknum pokja bisa melengkapi dokumen lelang yang mungkin saja dianggap kurang lengkap, ini bisa saja terjadi ¸“ paparnya.

Padahal¸ lanjut Sidik Mochdar, masih banyak kontraktor lokal besar di Kabupaten Ende yang juga mampu mengerjakan proyek tersebut. “ Yang saya bicara ini fakta bukan fitnah atau suka tidak suka. Kami tidak mau lihat lagi kualitas kerja yang buruk seperti beberapa proyek di area Ende; di jalan Banteng, jalan Marilonga gang Madama, jalan menuju Istana Keuskupan (APBD II) , kemudian ABPD I ruas Detusoko-Maurole, kualitas hotmixnya cukup memprihatinkan¸” jelasnya.

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua DPRD Ende, Didimus Toki yang dikonfirmasi Tim Media ini melalui telephon salulernya pada Sabtu (6/02/2021). Ia mengingatkan Menteri Perhubungan untuk bisa memilih rekanan profesional yang dapat menangani pekerjaan proyek perbaikan permukaan Run way Taxi Way Apron termasuk Turning Area Bandar Udara Haji Hasan Aroeboesman, Kabupaten Ende tahun anggaran 2021 sebesar Rp 23.022.405.000,- (Dua Puluh Tiga Milyar Dua Puluh Juta Empat Ratus Lima Ribu Rupiah).

“Karena bandar udara Haji Hasan Aroeboesman ini menjadi simpul jaringan transportasi udara dan pintu gerbang kegiatan perekonomian daerah¸ dalam upaya pemerataan pembangunan, pertumbuhan dan stabilitas ekonomi serta pengembangan kepariwisataan,” ujarnya.

Dengan demikian¸ kata Didimus¸ sangat diharapkan kepada Pokja untuk bisa memenangkan rekanan sesuai spesifikasi dan memiliki peralatan terutama Aspal Mixing Plant ( AMP) di kabupaten Ende. “Bandar udara adalah kawasan yang digunakan sebagai tempat pesawat mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, sehingga fasilitas keselamatan dan keamanan menjadi prioritas utama¸” tandasnya.

Sebagai perpanjangan tangan dari masyarakat kabupaten Ende, lanjut Didimus¸ saya minta kepada Kelompok Kerja (Pokja, red,-) Kementrian Perhubungan ( Kemenhub, red,-) Republik Indonesia ( RI) untuk melihat rekam jejak para peserta lelang¸ karena permasalahan utama yang sering kita hadapi dalam dunia penerbangan saat ini adalah runway incursion atau kondisi landasan pacu¸” tandasnya.

Anggota DPRD Partai Hanura itu pun mengingatkan kembali Kementrian Perhubungan akan kejadian satu tahun lalu pada hari Kamis pagi (07/02/2019)¸ di mana otoritas penerbangan akhirnya menutup bandara Juanda Surabaya sekitar 3 jam lantaran ada kerusakamn di landasan pacu. Saat itu sebanyak 11 penerbangan dari dan ke Bandara Juanda pun terganggu.

“Untuk itu saya kembali mengingatkan kepada Menteri Perhubungan agar jangan sampai kejadian yang sama bakal terjadi di Bandara Haji Hasan Aroeboesman Ende yang pada akhirnya berdampak pada frekuensi pergerakan pesawat¸” imbuhnya.

Seperti diberitakan Tim Media ini sebelumnya (03/02/2021)¸ Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia Wilayah NTT (TPDI NTT), Meridian Dewanta Dado meminta Kelompok Kerja (Pokja) Kementerian Perhubungan (KEMENHUB) Republik Indonesia (RI) untuk tidak memenangkan kontraktor bermasalah ditender Proyek Perbaikan Permukaan Run Way Taxi Way Apron¸ termasuk Turning Area Bandar Udara Hasan Aroeboesman, Kabupaten Ende-Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Tahun Anggaran 2021 senilai Rp. 23. 022.405.000. Demi keselamatan pengguna bandara¸ Kemenhub RI diminta lebih mengutamakan (memenangkan¸ red) kontraktor yang berkualitas dan kredibel dalam pekerjaannya.

“Sebagai wujud partisipasi dan peranserta masyarakat untuk mengawasi proses pengadaanbarang dan jasa yang bersumber dari pemerintah (Anggaran Pendapatan Belanja Negara /APBN¸ red)¸ kami dari Tim Pembela Demokrasi Indonesia Provinsi NTT (TPDI NTT) meminta agar pihak Kementerian Perhubungan tidak meloloskan kontraktor pelaksana yang memilki rekam jejak buruk demi hasil proyek yang berbobot¸ sehingga tercipta kenyamanan dan keselamatan penerbangan pada Bandar Udara Hasan Aroeboesman Ende¸” jelasnya.

Menurut KoordinatorTPDI NTT itu¸ ada sejumlah kontraktor pelaksana yang ikut dalam tender proyek tersebut yakni; PT.Yetty Dharmawan dengan penawaran senilai Rp 20.189.900.000, kemudian PT.Telaga Pasir Kuta dengan penawaran senilai Rp 21.817.284.715,-, dan CV. Bintang Karunia dengan penawaran senilai Rp 22.965.936.070,-,serta PT.Prima Utama Lestari dengan penawaran sebesar Rp 23.003.182.329.

“Dari deretan jumlah kontraktor tersebut¸ terdapat salah satu kontraktor pelaksana yang selama ini diduga sangat bermasalah yaitu PT.Telaga Pasir Kuta. PT. Telaga Pasir Kuta¸” bebernya.

Merdian Dado menguraikan berbagai proyek bermasalah yang selama ini dikerjakan oleh PT.Telaga Pasir Kuta dan bermasalah hukum dan meresahkan publik antara lain; proyek Rehabilitasi Saluran Induk Cidurian Tahun Anggaran 2016 di Kabupaten Tangerang yang dikerjakan PT. TELAGA PASIR KUTA berdasarkan kontrak nomor : HK.02.03/PPK-IR.RW-II/BWSC-3/08/2016 dengan nilai kontrak Rp. 18.369.551 .000,-dari pagu sebesar Rp 21.619.900.000,- dimana proyek dalam wilayah kerja Balai Besar Wilayah Sungai CidanuIrigasi dan Rawa II (BWSS C3 IR-II ) Ditjen SDA Kementerian PUPR tersebut kemudian disorot public karena pengerjaannya terindikasi asal jadi.

Selanjutnya¸ kata Meridian¸ proyek pembangunan Gedung Dua Lantai RSUD Dompu-Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2016 dengan nilai kontrak Rp. 9,46 Miliar, yang mendapat protes dari public karena progress proyek itu berjalan lamban sementara kontraknya berakhir pada 27 Desember 2016.

“Lalu Rehabilitasi Tanggul Sungai Way Pisang yang dikelola Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung (BBWSMS) Lampung dengan pagu anggaran sebesar Rp 3,1 Milyar. Proyek APBN 2015 ini dikerjakan PT.TELAGA PASIR KUTA berdasarkan Nomor Kontrak HK.02.07/03.10/SNVT.PJPAMS /SP.I /X/2015 dengan nilai Rp.2,3 Milyar itu molor dan terlambat pengerjaannya sehingga disoroti miring oleh masyarakat¸” imbuhnya.

Meridian Dado menjelaskan pula bahwa keberadaan PT.TELAGA PASIR KUTA juga pernah ditolak oleh sejumlah kontaktor di Tanggerang Selatan. Sebab kemenangan perusahaan tersebut pada Tender Pembangunan Gedung SDN Paku Jaya, Tangerang Selatan dengan nilai anggaran Rp 10,2 Milyar tahun anggaran 2017 diduga sarat KKN dan pengaturan tender.

Dalam proyek Jalan Lingkar Pantai Kolonodale di Morut tahun Anggaran 2017¸ lanjut Meridian¸ yang dikerjakan PT.TELAGA PASIR KUTA senilai Rp 7 Milyar juga menuai banyak masalah, mulai dari progress pekerjaan yang lambat. Kualitas pekerjaan diragukan hingga asal-usul perusahaan pemenang tender asal Kota Bandung, Jawa Barat itu.

“Kemudian pada tahunanggaran 2018 terkait proyek Penggantian Jembatan Ubeloler di Desa Kringa KecamatanTalibura yang dikerjakan oleh PT. TELAGA PASIR KUTA juga pernah menuai persoalan pelik yaitu upah para pekerja yang belum dibayar dan ternyata perusahaan itu memiliki hutang yang cukup besar kepada pihak ketiga, mencapai lebih dari Rp 1 Milyar¸” pungkasnya.

Koordinator TPDI NTT itu berpendapat¸ bahwa dengan adanya berbagai rekam jejak meresahkan tentang proyek-proyek pemerintah yang dikerjakan oleh PT.TELAGA PASIR KUTA itu¸ maka bila PT. Telaga Pasir Kuta tetap diloloskan menjadi pemenang tender proyek tersebut, maka itu sama dengan mempertaruhkan keselamatan publik pengguna jasa Bandara Hasan Aboeroesman Ende.

“Publik pun patut menduga kuat tentang adanya dugaan KKN atau indikasi rekayasa tender dalam proyek itu. Dan hal itu tentu saja sangat berbahaya bagi terciptanya kenyamanan dan keselamatan sarana dan prasarana penerbangan pada Bandar Udara Hasan Aroeboesman di Kabupaten Ende¸” tandasnya. (kt/tim)

Comments
Loading...