Edukatif, Investigatif, Faktual, Berimbang

Kemenhub RI Diminta Tidak Menangkan Kontrator Bermasalah di Proyek Bandara Ende

0 143

KORANTIMOR.COM – SIKKA – Kelompok Kerja (Pokja) Kementerian Perhubungan (KEMENHUB) Republik Indonesia (RI) diminta untuk tidak memenangkan kontraktor bermasalah ditender Proyek Perbaikan Permukaan Run Way Taxi Way Apron¸ termasuk Turning Area Bandar Udara Hasan Aroeboesman, Kabupaten Ende-Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Tahun Anggaran 2021 senilai Rp. 23. 022.405.000. Demi keselamatan pengguna bandara¸ Kemenhub RI diminta lebih mengutamakan (memenangkan¸ red) kontraktor yang berkualitas dan kredibel dalam pekerjaannya.

Demikian disampaikan Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia Wilayah Nusa Tenggara Timur (TPDI NTT)¸ Meridian Dewanta Dado, SH melalui siaran pers yang diterima Tim Media ini pada Rabu (03/02/2021).

Koordinator TPDI NTT, Meridian Dewanta Dado

“Sebagai wujud partisipasi dan peranserta masyarakat untuk mengawasi proses pengadaanbarang dan jasa yang bersumber dari pemerintah (Anggaran Pendapatan Belanja Negara /APBN¸ red)¸ kami dari Tim Pembela Demokrasi Indonesia Provinsi NTT (TPDI NTT) meminta agar pihak Kementerian Perhubungan tidak meloloskan kontraktor pelaksana yang memilki rekam jejak buruk demi hasil proyek yang berbobot¸ sehingga tercipta kenyamanan dan keselamatan penerbangan pada Bandar Udara Hasan Aroeboesman Ende¸” jelasnya.

Menurut KoordinatorTPDI NTT itu¸ ada sejumlah kontraktor pelaksana yang ikut dalam tender proyek tersebut yakni; PT.Yetty Dharmawan dengan penawaran senilai Rp 20.189.900.000, kemudian PT.Telaga Pasir Kuta dengan penawaran senilai Rp 21.817.284.715,-, dan CV. Bintang Karunia dengan penawaran senilai Rp 22.965.936.070,-,serta PT.Prima Utama Lestari dengan penawaran sebesar Rp 23.003.182.329.

“Dari deretan jumlah kontraktor tersebut¸ terdapat salah satu kontraktor pelaksana yang selama ini diduga sangat bermasalah yaitu PT.Telaga Pasir Kuta. PT. Telaga Pasir Kuta¸” bebernya.

Merdian Dado menguraikan berbagai proyek bermasalah yang selama ini dikerjakan oleh PT.Telaga Pasir Kuta dan bermasalah hukum dan meresahkan publik antara lain; proyek Rehabilitasi Saluran Induk Cidurian Tahun Anggaran 2016 di Kabupaten Tangerang yang dikerjakan PT. TELAGA PASIR KUTA berdasarkan kontrak nomor : HK.02.03/PPK-IR.RW-II/BWSC-3/08/2016 dengan nilai kontrak Rp. 18.369.551 .000,-dari pagu sebesar Rp 21.619.900.000,- dimana proyek dalam wilayah kerja Balai Besar Wilayah Sungai CidanuIrigasi dan Rawa II (BWSS C3 IR-II ) Ditjen SDA Kementerian PUPR tersebut kemudian disorot public karena pengerjaannya terindikasi asal jadi.

Selanjutnya¸ kata Meridian¸ proyek pembangunan Gedung Dua Lantai RSUD Dompu-Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2016 dengan nilai kontrak Rp. 9,46 Miliar, yang mendapat protes dari public karena progress proyek itu berjalan lamban sementara kontraknya berakhir pada 27 Desember 2016.

“Lalu Rehabilitasi Tanggul Sungai Way Pisang yang dikelola Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung (BBWSMS) Lampung dengan pagu anggaran sebesar Rp 3,1 Milyar. Proyek APBN 2015 ini dikerjakan PT.TELAGA PASIR KUTA berdasarkan Nomor Kontrak HK.02.07/03.10/SNVT.PJPAMS /SP.I /X/2015 dengan nilai Rp.2,3 Milyar itu molor dan terlambat pengerjaannya sehingga disoroti miring oleh masyarakat¸” imbuhnya.

Meridian Dado menjelaskan pula bahwa keberadaan PT.TELAGA PASIR KUTA juga pernah ditolak oleh sejumlah kontaktor di Tanggerang Selatan. Sebab kemenangan perusahaan tersebut pada Tender Pembangunan Gedung SDN Paku Jaya, Tangerang Selatan dengan nilai anggaran Rp 10,2 Milyar tahun anggaran 2017 diduga sarat KKN dan pengaturan tender.

Dalam proyek Jalan Lingkar Pantai Kolonodale di Morut tahun Anggaran 2017¸ lanjut Meridian¸ yang dikerjakan PT.TELAGA PASIR KUTA senilai Rp 7 Milyar juga menuai banyak masalah, mulai dari progress pekerjaan yang lambat. Kualitas pekerjaan diragukan hingga asal-usul perusahaan pemenang tender asal Kota Bandung, Jawa Barat itu.

“Kemudian pada tahunanggaran 2018 terkait proyek Penggantian Jembatan Ubeloler di Desa Kringa KecamatanTalibura yang dikerjakan oleh PT. TELAGA PASIR KUTA juga pernah menuai persoalan pelik yaitu upah para pekerja yang belum dibayar dan ternyata perusahaan itu memiliki hutang yang cukup besar kepada pihak ketiga, mencapai lebih dari Rp 1 Milyar¸” pungkasnya.

Koordinator TPDI NTT itu berpendapat¸ bahwa dengan adanya berbagai rekam jejak meresahkan tentang proyek-proyek pemerintah yang dikerjakan oleh PT.TELAGA PASIR KUTA itu¸ maka bila PT. Telaga Pasir Kuta tetap diloloskan menjadi pemenang tender proyek tersebut, maka itu sama dengan mempertaruhkan keselamatan publik pengguna jasa Bandara Hasan Aboeroesman Ende.

“Publik pun patut menduga kuat tentang adanya dugaan KKN atau indikasi rekayasa tender dalam proyek itu. Dan hal itu tentu saja sangat berbahaya bagi terciptanya kenyamanan dan keselamatan sarana dan prasarana penerbangan pada Bandar Udara Hasan Aroeboesman di Kabupaten Ende¸” tandasnya. (kt/tim)

Comments
Loading...