Edukatif, Investigatif, Faktual, Berimbang

Kuasa Hukum Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Proyek SPAM Ile Boleng Gugat Inspektorat Daerah dan Kejari Flotim

0 57
KORANTIMOR.COM – FLOTIM –

Meridian Dewan Dado, Kuasa Hukum tersangka proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Ile Boleng, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Flores Timur (Flotim), Petrus Sabon Ama Dosi melayangkan gugatan Perdata terhadap Inspektorat Daerah Kabupaten Flotim dan Kejaksaan Negeri Flotim di Pengadilan Negeri Larantuka. Pasalnya, hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur atas permintaan Kejaksaan Negeri Flores Timur terkait proyek tersebut dinilai tidak objektif, bersifat sepihak dan tidak independen.

Demikian siaran pers dari Kuasa Hukum tersangka¸ Meridian Dewanta Dado yang diterima Tim Media ini melalui pesan WhatsApp/WA pada Rabu (13/01/2021).

“Kami menilai bahwa hasil audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur (sebagaimana tertera dalam Laporan Hasil Audit Insepktorat Nomor : Itda.5/01/LHP – PKN/2020 tanggal 8 Desember 2020, red) sama sekali tidak memperhitungkan bukti adanya pengembalian uang yang telah dilakukan oleh Klien kami (Petrus Sabon Ama Dosi, red) ke Kas Daerah Pemkab Flores Timur senilai Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) jauh sebelum perkara disidik oleh Kejaksaan Negeri Flores Timur,” jelasnya.

Menurut Meridian¸ hasil audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur sebagaimana tertera dalam Laporan Hasil Audit Insepktorat Nomor : Itda.5/01/LHP – PKN/2020 tanggal 8 Desember 2020, yang menyatakan adanya kerugian keuangan negara senilai Rp. 1.528.040.739,- (Satu Milyar Lima Ratus Dua Puluh Delapan Juta Empat Puluh Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah) tidak memperhitungkan bukti pengembalian uang yang telah direalisasikan kliennya.

Dengan fakta itu, lanjut Meridian¸ artinya Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur dalam menjalankan fungsi auditnya¸ tidak menguji atau mengevaluasi seluruh bukti sesuai urutan proses dan kerangka waktu kejadian¸ sehingga keabsahan bukti yang dikumpulkannya selama pelaksanaan audit tidak memiliki nilai pembuktian yang obyektif, bersifat sepihak, dan tidak independen.

Meridian mengungkapkan, bahwa ia dan kliennya juga memiliki fakta bahwa dalam mengidentifikasi, mengkaji, membandingkan, mengumpulkan dan mengevaluasi semua bukti dalam pelaksanaan audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, ternyata Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur tidak pernah melakukan klarifikasi dan konfirmasi yang memadai kepada pihak-pihak terkait. Khususnya terhadap Kliennya, Petrussa Sabon Ama Dosi. “Padahal, permintaan klarifikasi kepada Klien kami sangat berguna untuk menguji fakta-fakta dan mengevaluasinya secara seimbang dan objektif,” imbuhnya.

Advokad Peradi itu lanjut menjelaskan, bahwa setelah penghentian kontrak kliennya, Petrus Sabon Ama Dosi tanggal 16 Desember 2019, telah beritikad baik mengembalikan uang ke Kas Daerah Pemkab Flores Timur senilai total Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari total uang muka yang telah diterimanya senilai Rp. 1.7 M, sehingga seharusnya pengembalian uang oleh kliennya diperhitungkan sebagai selisih nilai kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan SPAM Kecamatan Ile Boleng pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018.

Melalui gugatan perdata, kata Meridian, terhadap Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur dan Kejaksaan Negeri Flores Timur, maka ia dan kliennya menuntut agar Pengadilan Negeri Larantuka memutuskan bahwa hasil audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur sebagaimana tertera dalam Laporan Hasil Audit Insepktorat Nomor : Itda.5/01/LHP – PKN/2020 tanggal 8 Desember 2020 dinyatakan tidak sah dan cacat hukum serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

“Oleh karenanya, proses penyidikan oleh Kejaksaan Negeri Flores Timur juga menjadi tidak memiliki legitimasi hukum yang akurat. Sebab didasarkan pada hasil audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang prosesnya cacat hukum, nilainya tidak nyata dan tidak pasti,” ujarnya.

Dengan demikian, lanjutnya, kasus dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan SPAM Kecamatan Ile Boleng pada Dinas PUPR Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 harus ditunda proses penyidikan dan penuntutannya oleh Kejari Flotim sampai dengan putusan perkara gugatan perdata yang dirinya dan kliennya ajukan tersebut berkekuatan hukum tetap.

“Melalui Pengadilan Negeri Larantuka, kami juga menuntut agar Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur dihukum untuk membayar ganti rugi secara imateriil kepada klien kami senilai Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah), sebab akibat hasil audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang tidak obyektif dan tidak independen, dengan tidak menggubris fakta pengembalian uang yang telah dilakukan oleh Klien kami ke Kas Daerah Pemkab Flores Timur senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) itu, telah membuat Klien kami ditetapkan sebagai tersangka,” pungkasnya. (kt/tim)

Comments
Loading...