Edukatif, Investigatif, Faktual, Berimbang

Tender Ulang Proyek Jalan Nangaroro-Maunori-Raja, Indikasi Awal Adanya Dugaan Rekayasa Tender

0 123

KORANTIMOR.COM – SIKKA – Pelaksanaan tender ulang atas proyek Jalan Nasional Trans Flores, ruas Nangaroro-Maunori-Raja oleh Kelompok Kerja (Pokja) Balai Pelayanan Pelelangan Jasa Konstruksi (BP2JK) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), yang sebelumnya gagal lelang/gagal tender akibat disanggah oleh PT. Novita Karya Taga merupakan indikasi atau petunjuk awal adanya dugaan rekayasa tender untuk memenangkan rekanan tertentu. Pasalnya tidak ada dasar hukum bagi Pokja BP2JK NTT untuk melakukan tender ulang. Apalagi Pokja dalam tanggapannya atas sanggahan PT. Novita Karya Taga telah membenarkan sanggahan tersebut.

Demikian saripati rilis tanggapan Advokat Peradi/Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia Wilayah NTT (TPDI NTT), Meridian Dewanta Dado, SH yang diterima tim media ini melalui pesan WhatsApp/WA pada Senin (29/12/2020), Pukul 12.57 Wita.

“Dan sudah pasti rekanan tertentu tersebut, diduga sudah menyuap ataupun memberikan janji-janji fee kepada oknum-oknum pejabat pengadaan dalam proyek tersebut,” tandas Meridian.

Kami sepakat, lanjutnya, dengan pernyataan Ketua Lembaga Penyedia Jasa Konstruksi (LPJK ) Propinsi NTT, Paul Tanggela bahwa Kelompok Kerja (Pokja) Balai Pelayanan Pelelangan Jasa Konstruksi (BP2JK) Propinsi NTT, Direktorat Bina Konstruksi Kementerian PUPR tidak boleh melakukan tender ulang proyek Jalan Trans Flores, ruas Nangaroro-Maunori-Raja senilai Rp 32,8 Milyar, sebab sesuai aturan hukumnya memang seharusnya Pokja menunjuk pemenang tender sebelumnya dari salah satu peserta tender yang memenuhi syarat.

Tender ulang proyek Jalan Trans Flores, ruas Nangaroro-Maunori-Raja senilai Rp 32,8 Milyar bisa dilakukan apabila sanggahan dari salah satu peserta lelang ( PT. Novita Karya Taga, red,-) tidak diterima dan apabila tidak ada pemasukan penawaran atau semua penawaran tidak memenuhi syarat, atau ketika dilakukan evaluasi penawaran oleh Pokja ternyata semua rekanan tidak ada yang memenuhi syarat.

Oleh karena tidak ada dasar hukum untuk melakukan tender ulang namun Kelompok Kerja (Pokja) Balai Pelayanan Pelelangan Jasa Konstruksi (BP2JK) Propinsi NTT, Direktorat Bina Konstruksi Kementerian PUPR tetap melakukan tender ulang, maka hal ini bisa merupakan petunjuk-petunjuk awal tentang adanya dugaan rekayasa tender untuk memenangkan rekanan tertentu, dan sudah pasti rekanan tertentu tersebut diduga sudah menyuap ataupun memberikan janji-janji fee kepada oknum-oknum pejabat pengadaan dalam proyek tersebut.

Banyak kasus suap dalam proyek pengadaan barang dan jasa milik pemerintah yang merupakan hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK ternyata modusnya mirip dengan yang terjadi dalam modus tender ulang proyek Jalan Trans Flores, ruas Nangaroro-Maunori-Raja senilai Rp 32,8 Milyar, dimana menurut KPK dengan adanya fee suap yang diduga sudah diterima atau sudah dijanjikan lalu oknum pejabat pengadaan dan oknum rekanan berkolaborasi mengatur semua siasat yang melawan hukum agar proyek tertentu bisa selalu dimenangkan. (me/red).

Comments
Loading...