Edukatif, Investigatif, Faktual, Berimbang

Putusan Pengadilan Tinggi Perkuat Putusan PN Kupang, Iin Baria dan Victor Maubana Tetap Dipenjara

0 48

KORANTIMOR.COM – KUPANG –

Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang memperkuat putusan Pengadilan Negeri Kupang atas para terdakwa kasus pemalsuan Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah atas nama Iin Baria alias Iin dan Viktor Ferdinan Maubana alias Victor. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang menetapkan dan memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan atau dihukum penjara (masing-masing; Iin penjara 3 tahun dan Victor penjara 2 tahun, red), dikurangi masa penangkapan dan penahanan.

Demikian informasi yang diperoleh tim media ini berdasarkan isi salinan Surat Keputusan Pengadilan Tinggi Kupang (Nomor 115/PID/2020/PT KPG) tertanggal 17/11/2020 untuk terdakwa Iin Baria dan Surat Keputusan Pengadilan Tinggi Kupang (Nomor 117/PID/2020/PT KPG) tertanggal 10 Desember 2020 untuk Viktor Ferdinan Maubana.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang untuk sidang putusan terdakwa Iin Baria terdiri dari; Sri Mumpuni, SH., MH (Hakim Ketua) dan Tutut Topo Sri Purwanti, SH., M.Hum serta Bagus Irawan, SH., MH (Hakim Anggota) menilai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai hukum dan keadilan serta memenuhi azas manfaatnya. Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menjatuhkan putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Kpg tanggal 24 September 2020 yang menyatakan terdakwa Iin Baria terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan sertifikat.

Oleh karena itu, Pengadilan Tinggi Kupang memutuskan menerima permitaan banding Jaksa Penuntut Umum (JPU); Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 25 September 2020 Nomor 137/Pid.B/2020/PN Kpg; Menetapkan agar terdakwa (Iin Baria, red) tetap ditahan; Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan sebesar Rp. 2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Sementara untuk terdakwa Victor Ferdinan Maubana, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang terdiri dari Hariono, SH., MH (Hakim Ketua) dan Maximianus Daru Hermawan, SH serta I Wayan Kawisada, SH.,M.Hum (Hakim Anggota) menilai putusan pengadilan Negeri Kupang sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan.

“Karena tujuan pidana bukanlah merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa (Victor Ferdinan Maubana, red) tetapi untuk memberi efek jerah serta memberi kesempatan kepada terdakwa untuk menyadari kesalahannya agar tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut dikemudian hari,” tulis Majelis Hakim Pengadilan tinggi.

Selanjutnya Pengadilan Tinggi mengadili perkara banding terdakwa Victor Maubana dengan menyatakan menerima permohonan banding JPU; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 138/Pid.B/2020/PN Kpg tanggal 25 September 2020; memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan; Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan sebesar Rp. 3000,00 (Tiga Ribu Rupiah).

Sementara itu, menanggapi Putusan Pengadilan Tinggi tersebut, Kuasa Hukum AKA, Nixon Messakh, SH yang ditemui tim media ini di Kupang pada Senin (21/12/2020) mengungkapkan bahwa bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang menguatkan Putusan Mahelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang atas para Terdakwa IIN dan Viktor dapat memberi pembelajaran bagi masyarakat awam, ketika hendak membeli tanah haruslah lebih berhati-hati.

Kuasa Hukum AKA, Nixon Messakh, SH

“Kasus yang dilakukan oleh para Terdakwa Iin dan Viktor terjadi karena adanya ruang dan kesempatan serta di duga “sistem pengawasan internal” belum seoptimal yang diharapkan. Ruang dan kesempatan tersebut semakin meloloskan adanya niat untuk berbuat menyimpang, untuk kepentingan pribadi sebagaimana yang terungkap dalam persidangan perkara pidana aquo,” ujarnya.

Oleh karena itu, lanjut Nixon Messakh, SH, dengan terangkatnya kasus ini ke publik melalui bantuan pemberitaan media, sangatlah memberi informasi maupun fungsi edukasi bagi masyarakat umum agar lebih berhati-hati membeli tanah. Walaupun tanah telah bersertifikat hak milik (SHM) akan tetapi sebelum membeli, lakukanlah pengecekan pada Kantor Pertanahan setempat melalui loket resmi yang disiapkan, serta melakukan proses pengecekan batas/pengembalian batas tanah yang dilakukan oleh kantor pertanahan setempat. Dengan demikian dapat terhindar dari berbagai persoalan yang akan muncul dan merugikan pihak pembeli tanah.

“Kita berharap perbuatan yang dilakukan oknum pegawai tersebut, menjadi perhatian serius Badan Pertanahan Nasional. Dalam hal ini Kantor Pertanahan yang sehari-hari melayani kepentingan masyarakat/publik terkait status lahan atau tanah. Seyogyanya aspek pengawasan menjadi langkah prioritas Badan Pertanahan untuk memberi jaminan terhadap dokumen SHM yang di akui satu-satunya sebagai alas hak yang sah terhadap kepemilikan hak atas tanah,” tandasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya (1/10/2020), dua orang terdakwa kasus pemalsuan sertifikat tanah di Kota Kupang; Iin Baria alias IB (ASN yang bertugas sebagai Pegawai Badan Pertanahan Nasional/BPN Kota Kupang) divonis 3 (tiga) tahun penjara dan temannya, Viktor Ferdinan Maubana alias VFM (ASN yang bertugas di Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Kupang) divonis 2 (dua) tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Kupang. Keduanya dinilai terbukti melanggar pasal 378 KUHP dan Pasal 263 ayat (1) KUHP tentang pemalsuan surat (sertifikat tanah, red). Menanggapi putusan Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Kupang tersebut, Kuasa Hukum IB, Samuel Haning SH., MH mengatakan banding.

Penyampaian Kuasa Hukum IB (Samuel Haning, SH., MH) itu dikirimkan kepada tim media ini melalui pesan WhatssAp/WA pada Sabtu (26/09/2020), terkait Putusan Pengadilan Klas IA Kupang terhadap kliennya, IB pada Jumat (22/09/2020).

“Alasannya, tidak semua saksi mengatakan Iin memalsukan ttd (tandatangan, red). Kesaksian Tomas Mere (Kepala Badan Pertanahan Kota Kupang, red) mengatakan ada dua surat yang ditandatangani Tom, jadi harus diuji juga itu tandatangannya,” jelasnya.

Menurut pria yang akrab disapa Paman Sam itu, barang yang disengketan (sertifikat tanah, red) tidak disita, sehingga tidak layak menjadi alat bukti. “…Waktu persidangan 11 Agustus 2020, Hakim Ketua (Sarlota M. Suek., SH, red) meminta Jaksa untuk diberikan sebagai alat pembuktian di persidangan,” tulisnya.

Lalu pada tanggal 18 Agustus 2020, lanjut Paman Sam, Hakim Anggota, Fransiska Paula Nino, SH juga menyampaikan agar pembuktian barang bukti/alat bukti berupa sertifikat diserahkan untuk menjadi pembuktian, akan tetapi jaksa tidak mau. “Ketika Jaksa tidak mau, maka barang bukti tsbt tdk menjadi alat bukti yang sempurna,” tulisnya lagi. (kt/tim)

Comments
Loading...