Edukatif, Investigatif, Faktual, Berimbang

Jalan Kondo – Noa – Hita Senilai Rp 44,2 M Terlambat Diselesaikan Kontraktor

0 41

KORANTIMOR.COM – KUPANG – Progres fisik Proyek Pembangunan Jalan Provinsi, ruas Kondo – Noa – Hita senilai Rp 44,2 M yang dilaksanakan kontraktor pelaksana PT. Haberka Mitra Persada terlambat alias tidak dapat diselesaikan hingga akhir masa pelaksanaan proyek. Realisasi fisik proyek HRS Base sepanjang 14,39 km yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Tahun Anggaran (TA) 2020 tersebut hingga masa akhir kontrak per 21 November 2020, realisasi fisik proyek baru mencapai 41 persen.

Berdasarkan hasil investigasi tim media ini, PT Haberka Mitra Persada melaksanakan proyek tersebut dengan nilai kontrak sebesar Rp 44.244.201.000.

Proyek itu di Kontrak dengan Nomor : PUPR.BM.05.01/602/84/III/2020, tertanggal 27 Maret 2020. Waktu pelaksanaan sekitar 8 bulan, yakni dari 27 Maret sampai 21 November 2020.

Proyek yang diawasi oleh Konsultan Pengawas CV Desakon tersebut, realisasi fisiknya terlambat diakibatkan oleh kelalaian kontraktor pelaksana, antara lain 1) kurangnya jumlah tenaga kerja dalam pelaksanaan pekerjaan; 2) lambatnya droping material; dan 3) pekerjaan galian batu belum dapat dilaksanakan karena alat berat berupa breaker (pemecah batu, red) belum tersedia.

Karena terjadi deviasi/penyimpangan progres fisik pekerjaan sesuai rencana/shcedule proyek maka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah memberikan 3 kali instruksi percepatan kepada PT Haberka Mitra Persada. Tidak hanya itu, PPK juga telah memberikan Peringatan I dan II, Undangan SCM I dan Berita Acara SCM I, serta Undangan SCM II. Proyek tersebut juga telah dilakukan adendem I pada tanggal 5 Agustus 2020.

Hingga 25 Oktober 2020, realisasi keuangan proyek ini sekitar Rp 34,84% atau senilai Rp 29.979.276.700. Sedangkan realisasi fisik proyek jalan provinsi ruas Kondo – Noa – Hita tersebut baru mencapai sekitar 38,31 %. Padahal sesuai rencana/schedulle proyek, fisik proyek per 25 Oktober 2020 mencapai sekitar 70,55%. Atau terjadi deviasi sekitar -37,34 %.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi NTT, Maksi Nenabu yang dikonfirmasi diruang kerjanya mengakui adanya keterlambatan realisasi fisik proyek tersebut. “Progres fisik di ruas jalan tersebut terlambat karena pandemi Covid-19 sehingga pekerjaan tidak dilaksanakan sekitar 3 bulan. Karena itu, kami telah mengusulkan untuk diluncurkan pekerjaan tersebut ke tahun 2021,” jelasnya.

Menurut Nenabu, kebijakan untuk meluncurkan proyek tersebut dilakukan setelah pihaknya melakukan koordinasi dengan Kementerian PUPR (sebagai pemilik proyek, red). “Tim dari Kementerian PUPR meminta agar pekerjaan tersebut tetap dilanjutkan mengingat situasi pandemi Covid-19. Karena itu, setelah melakukan koordinasi dengan Kementerian PUPR maka proyek tersebut kami luncurkan ke tahun 2021,” jelasnya.

Pantauan media ini di lokasi proyek, tampak pekerjaan kedua ruas jalan tersebut belum di hotmix. Sebagian besar jalan masih berupa urukan pilihan (urpil). Ada juga ruas jalan yang telah dihampar dengan agregat.

Informasi yang dihimpun media ini dari berbagai sumber terkait, akibat keterlambatan tersebut, Gubernur Viktor Laiskodat dan Wakil Gubernur Joseph Nae Soi, serta Sekda Ben Polo Maing harus turun ke lapangan untuk melihat langsung progres dan kondisi proyek tersebut sebelum diusulkan untuk diluncurkan ke tahun 2021 mendatang. (kt/tim)

Comments
Loading...