Edukatif, Investigatif, Faktual, Berimbang

Putusan PN Maumere Atas Gugatan Jap Wijaya Yapitana Merupakan Putusan Progresif Dan Visioner

0 30

Oleh Meridian Dewanta Dado, SH
(Advokat PERADI / Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia Wilayah NTT / TPDI-NTT)

KORANTIMOR.COM – SIKKA –

Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 51/Pdt.G/2018/PN.Mme tanggal 29 Agustus 2019 dalam perkara perdata antara Jap Wijaya Yapitana selaku Penggugat melawan Sosimus Saru dan Yohanis Nong Yoris selaku Tergugat I dan Tergugat II, yang memenangkan Penggugat Jap Wijaya Yapitana patut disebut sebagai putusan yang progresif dan visioner. Sebab putusan itu secara maksimal memenuhi asas manfaat dan kepastian hukum yang didasarkan pada penggalian nilai-nilai keadilan dalam masyarakat demi melindungi hak konstitusional Penggugat. Juga menjaga eksistensi hak publik yang telah dilanggar oleh ulah serta perilaku inkonstitusional para penggugat.

Amar Putusan Pengadilan Negeri Maumere dengan Majelis Hakim terdiri dari Johnicol Richard Frans Sine, SH (Hakim Ketua) dan Hakim Anggota Dodi Efrizon, SH serta Arief Mahardika, SH, (Hakim Anggota) yang memenangkan Jap Wijaya Yapitana antara lain: menolak eksepsi dari Tergugat II dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian serta mengatakan;

1)Status hukum bidang tanah seluas 965 M2 yang terletak di RT 12 RW 04 Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Wairotang – Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka adalah hak milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 57, tanggal 26 Februari 2000.

2)Majelis Hakim juga menyatakan hukum bagian tanah/lokasi yang terdiri 2 (dua) bangunan rumah tinggal dari Para Tergugat yang batas-batasnya: Utara berbatasan dengan Pantai Laut Flores, Selatan berbatasan dengan tanah Penggugat, Timur berbatasan dengan pekarangan L.Leor, Barat berbatasan dengan pekarangan F.Gode adalah tanah yang berbatasan langsung dengan tanah hak milik Penggugat yang terletak di sebelah Selatan;

3)Menyatakan hukum penguasaan lokasi oleh Para Tergugat dengan 2 (dua) buah bangunan rumah tinggal adalah tidak sah dan melawan hukum, karena penguasaan Para Tergugat tidak berdasarkan atas hak yang sah.

4)Menyatakan menghukum Para Tergugat atau kepada siapa saja yang memperoleh hak dari Para Tergugat untuk mengosongkan lokasi tersebut dengan membongkar 2 (dua) buah bangunan rumah di atasnya, jika perlu dengan bantuan Alat Negara (Polisi).

6)Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng sejumlah Rp. 2.906.000,- (dua juta sembilan ratus enam ribu rupiah);

7)Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Dikatakan putusan PN Maumere sebuah penemuan hukum yang progresif dan visioner, sebab putusan tersebut mempertegas pengaturan kawasan Sempadan Pantai sebagai kawasan yang dilindungi keberadaannya dan berfungsi sebagai pelindung kelestarian lingkungan pantai. Dengan demikian harus steril dan bebas dari pembangunan liar.

Putusan tersebut dalam jangka panjang, tentu saja merupakan terobosan hukum bagi semua pihak di Kabupaten Sikka agar bisa menjaga keberadaan areal Sempadan Pantai sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Batas Sempadan Pantai.

Memang ada oknum-oknum tertentu; mulai dari advokat dan politisi serta segelintir warga masyarakat yang bersikap apriori terhadap Putusan Pengadilan Negeri Maumere itu dan kemudian memprovokasi para penggugat untuk menolak pelaksanaan putusan tersebut.

Sikap apriori itu terjadi karena para para pihak tersebut (oknum provokator, red) tidak mengikuti alur perkara perdata itu sejak awal, sehingga tidak memahami rujukan hukum dan dinamika pembuktian perkara. Selain itu karena mereka tidak mencerna secara menyeluruh isi putusan hakim, khususnya pada bagian pertimbangan hukumnya.

Oleh karena itu, demi keadilan dan kepastian hukum, maka Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 51/Pdt.G/2018/PN.Mme tanggal 29 Agustus 2019 harus segera dilaksanakan sesuai Permohonan Eksekusi yang telah diajukan oleh Jap Wijaya Yapitana selaku Penggugat atau Pemohon Eksekusi.

Perkara perdata antara Jap Wijaya Yapitana melawan Sosimus Saru dan Yohanis Nong Yoris bermula saat Jap Wijaya Yapitana yang merupakan pemilik atas bidang tanah seluas 965 M2 yang terletak di RT 12 RW 04 Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Wairotang – Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka mendapati bagian batas sebelah Utara tanah miliknya (yang seharusnya berbatasan dengan Pantai Laut Flores), terdapat 2 (dua) bangunan rumah tinggal yang didiami oleh Sosimus Saru dan Yohanis Nong Yoris bersama keluarganya. Padahal areal tersebut merupakan Sempadan Pantai yang kalaupun digunakan, hanya berupa hak pakai yang diprioritaskan untuk orang yang memiliki bidang tanah yang berbatasan langsung dengan Sempadan Pantai tersebut.

Jauh sebelum perkara perdata itu bergulir di persidangan Pengadilan Negeri Maumere, Jap Wijaya Yapitana sudah menemui Sosimus Saru dan Yohanis Nong Yoris serta menjelaskan bahwa bidang tanah sebelah Utara milik Jap Wijaya Yapitana (sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 57) itu berbatasan dengan Pantai Laut Flores. Akan tetapi Sosimus Saru dan Yohanis Nong Yoris berdalih tinggal di lokasi itu karena adanya ijin dari Pemerintah Kelurahan Wairotang. Jap Wijaya Yapitana juga berulangkali meminta Sosimus Saru dan Yohanis Nong Yoris (Tergugat I dan Tergugat II) untuk mengosongkan lokasi tersebut dengan biaya pemindahan ditanggung oleh Jap Wijaya Yapitana, namun hal itu ditolak oleh Para Tergugat.

Namun putusan majelis hakim PN Maumere dalam sidang kasus perkara tersebut menegaskan bahwa penguasaan lokasi oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan 2 (dua) bangunan rumah tinggal di areal Sempadan Pantai tersebut adalah tidak sah dan melawan hukum sebab tidak berdasarkan alas hak yang sah.

Walaupun Jap Wijaya Yapitana selaku penggugat bukanlah pemilik atas tanah tersebut, namun karena obyek sengketa tersebut (lahan tanah) merupakan tanah negara yang adalah areal Sempadan Pantai, maka Jap Wijaya Yapitana lah yang harus diprioritaskan untuk mendapatkan manfaat atas tanah obyek sengketa. Sebab tanah Sempadan Pantai dimaksud berbatasan langsung di sebelah Utara dengan tanah milik Jap Wijaya Yapitana selaku Penggugat.**

 

 

Comments
Loading...