Edukatif, Investigatif, Faktual, Berimbang

BPK RI Temukan Masalah Dalam Penyaluran Bansos Sabu Raijua Rp 35,3 M

0 136

KORANTIMOR.COM – KUPANG –

Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tak Terduga sebesar Rp 35.370.600.000 (Rp 35,3 M) Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran (TA) 2014 yang dikelola Dinas PPKAD bermasalah.

Hal itu terungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI tertanggal 22 Juni 2015. Menurut BPK RI, hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban penggunaan dana diketahui bahwa atas belanja hiban, bantuan sosial dan bantuan keuangan yang telah disalurkan pada TA 2014, terdapat penerima yang belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana.

“Hingga akhir pemeriksaan per 8 Juni 2015, laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan yang belum disampaikan oleh penerima hibah dan bantuan (Bansos dan Bantuan Keuangan) sebesar Rp 4.425.775.653,” tulis BPK RI.

BPK RI merincikan, 1) Dana Hibah yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp 50.640.655 dari realisasi belanja hibah Rp 1.717.000.000; 2) Dana Bansos yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp 489.980.000 dari realisasi belanja Bansos Rp 6.250.000.000; dan 3) Balanja Bantuan Keuangan yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp 3.885.154.998 dari realisasi belanja Bantuan Keuangan Rp 21.772.615.140.

Untuk belanja Hibah TA 2014, terdapat belanja Hibah sebesar Rp 1.717.000.000 kepada 4 lembaga penerima yang tidak digunakan. Namun dana tersebut telah dicairkan sebesar Rp 1.308.807.070.

Sedangkan untuk Dana Bansos BPK RI dalam laporannya mengatakan, “Pemeriksaan terhadap daftar penerima bantuan sosial TA 2014 diketahui terdapat penyaluran bantuan sosial kepada penerima yang tidak memenuhi kriteria penerima bantuan (yang memiliki risiko sosial, red) sebesar Rp 547.700.000 (dengan rincian terlampir, red),” tulis BPK.

Selain itu, hasil konfirmasi kepada penerima Bansos diketahui bahwa terdapat Bansos untuk renovasi rumah adat Kelompok Wawa Rae sebesar Rp 50 juta belum dilaksanakan. Namun dana tersebut telah disetor ke Kas Daerah pada tanggal 3 Juni 2015.

Sedangkan untuk belanja bantuan keuangan terdapat kelebihan pemberian bantuan kepada 3 Parpol sebesar Rp 25,8 juta. Hingga pemeriksaan berakhir, kelebihan tersebut belum disetor ke Kas Daerah.

Seperti diberitakan sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTT belum membentuk Tim Pemeriksa untuk melakukan Perhitungan Kerugian Negara (PKN) dalam kasus Bantuan Sosial (Bansos) Sabu- Raijua (Sarai) tahun 2013, 2014, dan 2015. Hal itu dikatakan Kepala Tata Usaha BPKP Perwakilan NTT, Sasana D. A kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (15/7/19).

Menurut Sasana, pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT telah mengekspos kasus Bansos Sarai tersebut kepada BPKP Perwakilan NTT sekitar 1 bulan yang lalu . “Namun saat ini kami belum melakukan Perhitungan Kerugian Negara. Tim pemeriksanya belum dibentuk. Belum ada SK-nya (Surat Keputusan, red),” ujarnya didampingi seorang stafnya.

Sasana menjelaskan, setelah dilakukan ekspos oleh pihak Kejati NTT, pihaknya akan mempelajari kasus tersebut untuk mengetahui apakah ada potensi kerugian negara. “Kemudian akan dibentuk tim untuk melakukan Perhitungan Kerugian Negara. Hasilnya akan kami serahkan kepada pihak yang meminta'” katanya.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati NTT, Abdul Hakim yang dikonfirmasi media ini di ruang kerjanya Senin (15/71/19) sore menjelaskan, setelah ada perhitungan kerugian negara oleh BPKP Perwakilan NTT, maka kasus Bansos Sarai akan dinyatakan lengkap (P21) untuk dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor. “Kalau sudah ada perhitungan ke rugian negara maka sudah siap dilimpahkan,” ujarnya.

Menurut Hakim, biasanya BPKP Perwakilan NTT akan melakukan audit sekitar 1 sampai 2 bulan. “Itu pun tergantung ketersediaan personelnya,” katanya.

Kejati NTT melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi dana Bansos Pemkab Sabu-Raijua tahun 2013, 2014 dan 2015 sekitar Rp 35 milyar sejak Maret 2018 lalu. Sebanyak 370 saksi telah diperiksa Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus (Tipidsus) Kejati NTT. Para saksi tersebut juga terdiri atas para penerima Dana Bansos yang berasal dari Sabu -Raijua, Kabupaten Kupang dan Kota Kupang.

Bahkan Wakil Bupati Sabu-Raijua, Nikodemus Rihi Heke (Bupati Sahu Raijua saat ini, red) dan Sekretaris Daerah (Sekda) Yulius Uly juga telah diperiksa Tim Penyidik Tipidsus Kejati NTT pada Kamis (21/6/18). Kejati NTT telah selesai melakukan penyidikan kasus Bansos Sabu – Raijua, termasuk telah mengambil keterangan saksi ahli. Proses hukum kasus tersebut oleh Kejati NTT masih menunggu hasil PKN dari BPKP NTT. (kt/tim)

Comments
Loading...