Edukatif, Investigatif, Faktual, Berimbang

DPRD Sepihak Batalkan Anggaran, Pemkot Kupang tak Mau Bersidang

0 182

KORANTIMOR.COM – KUPANG –

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang membatalkan secara sepihak sejumlah anggaran untuk program prioritas Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang. Bahkan DPRD Kota Kupang menghapus anggaran seluruhnya tanpa meminta penjelasan dan klarifikasi dari Pemkot Kupang. Pemkot Kupang pun mengambil reaksi tidak mau lanjut bersidang membahas KUA-PPAS tahun 2021.

Demikian siaran pers (surat Wali Kota Kupang Nomor 050/Pem.170/XI/2020 kepada Ketua DPRD Kota Kupang) Pemda Kota Kupang yang diterima media ini pada Senin (23/1/2020) .

“Hal ini menjadi salah satu alasan Pemkot Kupang tidak mau lagi bersidang. Dalam surat tersebut tercantum sejumlah alasan Pemkot tidak mau lagi melanjutkan persidangan,” tulis Humas Pemkot Kupang kepada media.

Sebagaimana ditulis dalam siaran pers tersebut, ada 5 poin surat yang ditandatangani langsung Wali Kota Kupang, Dr. Jefri Riwu Kore yakni:

1)Bahwa sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan. Sedangkan DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Hal ini berarti kedudukan Walikota sebagai pemimpin dalam penyelenggaraan Pemerintah daerah bermitra dengan DPRD sebagai unsur penyelenggara.

2)Bahwa dalam proses persidangan pembahasan KUA-PPAS Dewan (DPRD, red) langsung membatalkan/menghapus/mengalihkan program-program utama pemerintah, misalnya bantuan seragam. Pembatalan/penghapusan/pembatalan program-program tersebut tanpa sama sekali mendengar penjelasan pemerintah.

3. Bahwa proses pengalihan/penghapusan/pembatalan tersebut dilaksanaan saat sidang KUA-PPAS sehingga tidak mungkin dianggarkan kembali dalam RAPBD Kota Kupang. Artinya semua program tersebut telah hilang dan tidak akan dibahas lagi.

4)Bahwa sebagai mitra kami menghargai dewan, namun setiap evaluasi harusnya diberikan kesempatan kepada pemerintah untuk menjelaskan namun hal ini tidak memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk menjelaskan/klatifikasi.

5)Bahwa pemerintah daerah Kota Kupang juga merasa keberatan atas tindakan verbal baik pimpinan/anggota DPRD Kota Kupang yang merendahkan kewibawaan pemerintah dengan menggunakan narasi-narasi yang tidak patut, seperti bodoh, pembohong, pencuri, bahkan pemerintah diposisikan seperti terdakwa dalam persidangan. Hal ini telah berlangsung berulang kali dalam sidang-sidang sebelumnya, sehingga ini tidak menggambarkan kemitraan tersebut.

“Berdasarkan hal tersebut di atas, pemerintah mengambil sikap untuk sementara tidak melanjutkan persidangan I DPRD Kota Kupang tahun 2020/2021 sampai hal-hal yang menjadi keberatan pemerintah diakomodir,” demikian bunyi surat tersebut.

Untuk diketahui, berdasarkan dokumen KUA-PPAS, Badan Anggaran awalnya menyetujui anggaran untuk DPRD sebesar Rp 35 miliar, tepatnya Rp 35.446.085.520. Namun dalam pembahasan dinaikkan jadi Rp 40 miliar.

Dari Rp 40 miliar tersebut ada beberapa item anggaran yang tercantum dalam KUA-PPAS, diantaranya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD Rp 2,6 Milyar, pelaksanaan reses Rp 3,7 Milyar, peyerapan aspirasi masyarakat Rp 3,9 Milyar, peningkatan kapasitas DPRD Rp 323 juta, layanan administrasi DPRD Rp 1 Milyar, layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD Rp 19,5 Milyar, Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Rp 8,1 Milyar di antaranya termasuk pembentukan Perda dan Peraturan DPRD Rp 120 juta.

Selanjutnya, penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Rp 1,8 Milyar, dan administrasi keuangan perangkat daerah Rp 3,8 Milyar serta puluhan program lainnya.

Mirisnya, anggaran Rp 8,7 Milyar di Dinas Pendidikan Kota Kupang dicoret secara sepihak tanpa meminta klarifikasi pemkot. Anggaran ini direncanakan untuk bantuan bagi para siswa. Bahkan, ini menjadi salah satu program prioritas Pemkot Kupang.

Dalam dokumen KUA-PPAS, anggaran Rp 8,7 Milyar ini untuk bantuan baju seragam, sepatu, tas dan buku tulis untuk siswa. Selain itu pengadaan buku-buku perpustakaan dan pembangunan ruang UKS. (kt/hms kota)

Comments
Loading...