Edukatif, Investigatif, Faktual, Berimbang

Modus Fraud Insider Trading Perbankan

0 769

Oleh Petornius Damat, S.H., LL.M
Dosen Fakultas Hukum Undana Kupang

KORANTIMOR.COM – KUPANG –

Saya memulai mengupas topik ini dengan sedikit bercermin pada pada kasus penjualan surat berharga milik PT, Sunprima Nusantara Pembiayaan (SPN Finance) dengan pola, Medium Term Notes (MTN) yang membawa kerugian kepada beberapa Bank di Indonesia pada 2017-2018. Satu di antara bank itu (yang tertipu) ialah Bank Pembangunan Daerah Sumatra Utara.

Bank Daerah Sumatra Utara itu membeli surat berharga sekitar Rp. 177 Milyar yang berpotensi fiktif. Kemudian SPN Finance tidak mampu lagi membayar MTN beserta kupon bungannya ke Bank Sumut.

Bahkan kini perusahaan tersebut juga telah mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), karena kegagalan sistematik yang dialaminya.

PKPU memperparah dan menegasikan hak-hak bank yang dirugikan. PT. SPN yang diketahui mengalami persoalan likuiditas serius antara 2012-2018, mengharuskan OJK RI memberikan ‘lampu kuning’ alias peringatan kepada managemen Bank Sumut agar terlebih dahulu melakukan check dan recheck terhadap rencana pembelian surat berharga (bermasalah) tersebut.

Kejadian di atas seharusnya tidak terjadi, karena bank sebagai entitas yang berdiri di atas prinsip prudential atau prinsip kehati-hatian. Bank memiliki sistem pengawasan yang rigid dan kebijakannya selalu mempertimbankan aspek risiko. Namun, jika kondisi itu justeru terjadi, maka bisa dipastikan adanya “insider trading” dalam bank itu sendiri dan itu merupakan fraud (=kejahatan dalam dunia perbankan yang dilakukan dengan direncanakan dan terstruktur untuk menguntungkan diri, dan keompoknya).

Prinsip prudential seharusnya merupakan sebuah tameng dan spirit yang selalu memproteksi bank. Namun prinsip itu tidak berjalan ketika frauder melihat adanya peluang. Jika tindakan itu dilakukan secara massive dan terstruktur, itu menandakan bank tersebut telah dan sedang dikendalikan oleh frauder untuk menguasai dan mengendalikan sistem keuangan bank dan mengambil keuntungan darinya. Bahkan hukum pun direkayasa sedemikian rupa agar keinginan mereka terwujud. Tanda-tanda adanya insider trading atau fraud yang menghendaki kebangkrutan sebuah bank yakni ketika sebuah bank terus dirundung persolan yang silih berganti.

Membelanjakan uang untuk surat berharga fiktif, seperti yang dilakukan managemen Bank Daerah Sumatra Utara merupakan sebuah kefatalan. Hal itu juga merupakan pelanggaran terhadap prinsip prudential.

Belajar dari bank Sumatra Utara, Bank Pembangunan Daerah NTT atau Bank NTT dapat terhindar dari penipuan, dari mereka yang hanya menguntungkan diri sendiri dan kroni-kroninya (para frauder dan insider, red).

Namun pelajaran dari kasus tersebut ialah fraud atau penipuan itu hanya akan terjadi bilamana ada oknum dari dalam bank itu sendiri (insider trading), yang merekayasa dan menciptakan pasar untuk kepentingannya sendiri dan kelompoknya sendiri.

Ketika ada insider trading, maka peringatan OJK pun akan diabaikan seperti yang dipraktekan managemen Bank Daerah Sumatra Utara. Menurut R Glenn Hubbard (2012) dalam bukunya ‘Money, Banking, and the Financial System’, ada tiga hal yang musti dimiliki “financial system” pada bank yakni risk sharing dan bank liquidity serta information. Ketiga pilar perbankan itu menurut Hubbard, berfungsi untuk memedomani dalam mengambil kebijakan strategis.

Misalnya, pembelian Surat berharga seharusnya ada analisa risk sharing yaitu adanya second or third way out untuk mencegah jika pembelian surat berharga justru menimbulkan persolan bisnis. Ada atau tidaknya pengalih risiko, ada atau tidaknya jaminan. Untuk sampai ke pemikiran seperti itu due diligence atau check and recheck harus dilakukan dengan kehati-hatian yang tinggi.

Dampak dari tidak adanya Due diligence langsung berhubungan dengan persoalan liquiditas, maksudnya kemampuan sebuah bank yang dipengaruhi oleh terganggunya aktiva lancar yang dimiliki bank yang bisa mengakibatkan rush money seperti causa resesi 1998. Rush merupakan keadaan darurat sebuah bank atau lembaga keuangan karena mereka kehilangan spiritnya yaitu kepercayaan nasabah atau masyarakat.

Jika, Non Performance Loan (NPL) dengan indeks melampui atau mendekati 5%, itu merupakan tanda-tanda sebuah bank harus segera mendapatkan ‘tabung oksigen’ atau segera ‘masuk ICCU’ di bawah pengawasan khusus OJK. Artinya indeks NPL sebuah bank sebenarnya mampu memberitahu publik bahwa ada insider trading atau secara sarkastik mengindikasikan sedang ada “Perampok” dalam bank tersebut.

Tentang modus insider trading, dari pendapatnya Hubbard, setidaknya ada beberapa modus yang bisa terjadi sebagai berikut: Pertama, tidak adanya check and balancing dalam Bank. Check and balancing maksudnya, jika sebuah bank mau membeli surat berharga, seharusnya tukar menukar informasi, pengawasan dalam perbankan harus berjalan. Bank, sebagai industri yang bekerja dengan prinsip kehati-hatian perlulah melakukan check and recheck atau “due dilligence” approach. Hal itu bertujuan mencegah risiko buruk. Due diligence berfungsi sebagai second way out, atau double protector, pengalih risiko. Jika manajemen bank berani melakukan pembelanjaan tanpa adanya double protector, dapat dipastikan hal tersebut merupakan sebuah fraud.

Kedua, memanipulasi neraca keuangan bank. Modus ini bagian lanjutan insider trading dengan maksud membersihkan diri. Ketika sebuah pembelanjaan gagal, salah satu cara yang dilakukan oleh oknum insider trading yaitu dengan mengapus neraca piutang. Memang hal ini bersifat teknis yang tidak mungkin dilakukan orang luar selain orang dalam dalam bank itu sendiri.

Misalnya, penghapusan neraca piutang, jarang didalami atau diketahui oleh RUPS (seperti Gubernur, Bupati, Wali Kota berserta para Legislator) yang berwenang untuk memeriksa dan mengawas. Sementara kepercayaan publik khususnya para CEO bank tetap ada keseimbangan laporan keuangan. Penghapusan neraca piutang sebuah bank selain merekayasa stabilitas internal juga eksternal. Satu hal dari insider trading ialah bank tersebut tetap dikendalikan.

Ketiga, triumvirat mamalibus perbankan. Kemungkinan lain, praktek insider trading merupakan fraud linked yaitu kejahatan yang tersusun rapid dan terstruktur. ***

Comments
Loading...