Edukatif, Investigatif, Faktual, Berimbang

Penjualan Tanpa Dokumen, Piutang Garam Pemkab Sarai Capai Rp 1,6 Milyar

0 56

KORANTIMOR.COM – KUPANG –

Penjualan garam curah oleh Dinas PMPTSP Perindag Kabupaten Sabu Raijua (Sarai) dilakukan tanpa dokumen penjualan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). BPK RI juga menemukan adanya piutang penjualan garam curah dari produksi tambak garam milik pemerintah pada tahun 2018 senilai Rp 1,6 Milyar.

Hal itu diungkapkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam Laporan Hasil Pemeriksaannya Nomor: 43.b/LHP/XIX.KUP/06/2029, tertanggal 24 Juni 2019 atas Sistem Pengendalian Internal terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Sabu Raijua.

Menurut BPK RI, berdasarkan keterangan dari Kepala Bidang Perdagangan, diketahui bahwa dalam melakukan penjualan garam curah dengan pembeli, hasil kesepakatan jumlah volume dan harga satuan garam curah hanya secara lisan, dan tidak dituangkan dalam surat perjanjian jual-beli. Dokumen terkait penjualan yang ada hanya Nota pengambilan garam.

Namun dalam nota tersebut, lanjut BPK RI, tidak mencantumkan harga/nilai transaksi jual beli. “Saat pembeli melakukan pembayaran, Bendahara Penerima akan memberikan kuitansi bukti pembayaran kepada pembeli garam berdasarkan informasi jumlah volume dan harga satuan garam dari Kepala Dinas Perdangan atau dari pembeli,” beber BPK.

Catatan lain dari BPK RI terkait pengelolaan produksi dan penjualan serta persediaan garam Pemkab Kabupaten Sabu Raijua yakni pencatatan piutang penjualan garam tidak tertib. Dinas PMPTSP Perindag menyajikan nilai piutang penjualan garam curah sebesar Rp 1.656.200.000.

“Nilai piutang tersebut berdasarkan surat tagihan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas PMPTSP Perindag kepada tiga orang pembeli garam curah yang belum melakukan pembayaran. Nilai piutang tersebut tidak berdasarkan catatan piutang karena Dinas Perdagangan Kabupaten Sabu Raijua tidak melakukan pencatatan penjualan garam curah dan piutang penjualan tahun 2018,” ungkap BPK RI.

Berdasarkan pemeriksaan BPK RI diketahui adanya piutang/tagihan penjualan garam curah Pemkab Sabu Raijua, yakni kepada: 1) Saudara YA senilai Rp 1.441.200.000; Saudara YKB senilai Rp 96.000.000; dan Saudara FL senilai Rp 119.000.000.

Dari pemeriksaan BPK RI atas dokumen pembayaran atas penjualan garam curah, diketahui terdapat penjualan senilai Rp. 676.000.000,00 yang disetor dua kali pada tanggal 8 Februari 2019. Setoran tersebut merupakan pembayaran dari penjualan garam curah yang diambil pada tanggal 5, 12 Oktober, 17 dan 21 Nopember 2018. Dalam neraca per 31 Desember 2018 (unaudited), penjualan tersebut tidak dicatat sebagai piutang penjualan. Terhadap piutang tersebut telah dilakukan koreksi menambah saldo piutang.

Menurut BPK RI, kondisi tersebut mengakibatkan; persediaan garam curah per 31 Desember 2018 belum dapat diyakini kewajarannya; piutang atas penjualan garam tidak didukung dokumen jual beli yang sah sehingga berpotensi tidak tertagih,

Kondisi tersebut disebabkan oleh; a)Kepala Dinas PMPTSP Perindag Sabu Raijua belum menetapkan unit khusus pengelola garam dan prosedur standar operasional/SOP terkait tata kelola produksi dan penjualan garam,serta penatausahaan pencatatan biaya produksi dan piutang penjualan garam; b)Kepala BIdang Perindustrian Dinas PMPTSP Perindag tidak cermat dalam melakukan penatausahaan terkait biaya produksi dan pengamanan persediaan garam dan; c) Kepala Bidang Perindustrian Dinas PMPTSP Perindag tidak cermat dalam penatausahaan penjualan dan piutang penjualan garam. Atas dasar tersebut Plt. Kepala BIdang Perindustrian Dinas PMPTSP Perindag Kabupaten Sabu Raijua sependapat dengan temuan BPK.

Terhadap temuan tersebut, BPK RI pun merekomendasikan kepada Bupati Sabu Raijua agar mengistruksikan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan untuk: a) menetapkan unit khusus pengelola garam dan prosedur standar operasional/SOP terkait tata kelola produksi dan penjualan garam, serta penatausahaan pencatatan biaya produksi dan piutang penjualan garam; dan b)memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Bidang Perindustrian dan Bidang Perdagangan agar lebih cermat dalam penatausahaan penjualan dan piutang penjualan garam.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pengelolaan produksi Garam oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sabu Raijua melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan (PMPTSP dan Perindag) dinilai tidak tertib alias bermasalah.

Menurut BPK RI, ada 5 masalah utama dalam yang ditemukan dalam pemeriksaaan, yakni :
1. Tidak ada organisasi khusus yang mengelola garam garam curah yang diproduksi dari tambak garam.
2. Perhitungan nilai persediaan tidak sesuai standar akuntansi pemerintah.
3. Terdapat 51 ton garam yang dikuasai pihak lain.
4. Penjualan garam tidak disertai dokumen yang sah.
5. Pencatatan piutang penjualan garam tidak tertib. (kt/tim)

Comments
Loading...