Edukatif, Investigatif, Faktual, Berimbang

BPK RI: Ada 9 Proyek Mangkrak di Dinas PUPR Sabu Raijua Senilai Rp 20 M

0 67

KORANTIMOR.COM – KUPANG –

Ada 9 (sembilan) proyek mangkrak Tahun Anggaran (TA) 2019 yang tidak dapat diselesaikan hingga Juni 2020 dengan nilai sekitar Rp 20 Milyar pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sabu Raijua.

Keberadaan 9 proyek mangkrak di Dinas PUPR Sabu Raijua tersebut terungkap dalam Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTT terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sabu Raijua TA 2019, Nomor: 77.c/LHP/XIX.KUP/06/2020, terganggal 22 Juni 2020.

BPK RI dalam LHP-nya mengungkapkan, ada sepuluh paket pekerjaan senilai Rp 21.068.008.916 pada Dinas PUPR Sabu Raijua (9 paket) dengan nilai lebih dari Rp 20,3 Milyar dan 1 paket proyek di Dinas Pariwisata Sabu Raijua dengan nilai sekitar Rp 705 juta.

Pemeriksaan atas dokumen pelaksanaan pekerjaan pada 2 OPD yaitu Dinas PUPR dan Dinas Pariwisata menunjukan terdapat 10 paket pekerjaan yang belum selesai sampai akhir pemeriksaan pada Bulan Juni 2020. Menurut BPK, PPK belum melakukan pemutusan kontrak karena mengutamakan penyelesaian pekerjaan dan hasil pekerjaan tersebut dibutuhkan oleh masyarakat.

Berdasarkan konfirmasi dari PPK, keterlambatan penyelesaian pekerajaan tersebut atara lain disebabkan oleh kelalaian penyedia dalam pengadaan material, pengadaan peralatan dan penyediaan tenaga kerja. PPK menyatakan bahwa denda keterlambatan akan dikenakan saat PHO serta perhitungannya akan disepakati dan dicantumkan dalam dokumen PHO (Profesional Hand Over/Serah Terima I).

Adapun 9 proyek mangkrak di Dinas PUPR Sabu Raijua adalah :
1. Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Desa Keduru dengan nilai kontrak Rp 898.554.059. Dilaksanakan oleh CV. Alpha Et Omega. Realisasi fisik 69,7 %. Alasan keterlambatan : Kelalaian penyedia dalam mendatangkan material pipa di lokasi pekerjaan.

2. Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Desa Jiwuwu dengan nilai kontrak Rp 895.850.000.
Kontraktor : CV. Kendra. Progres fisik 65,41%. Alasan keterlambatan : Kelalaian penyedia dalam mendatangkan material pipa di lokasi pekerjaan.

3. Peningkatan Jalan Mesara-Ege1 (dari Tanah Ke Lapen) dengan nilai kontrak Rp5.542.506.114. Kontraktor : CV. Sinar Naga Emas. Progres fisik 40,25%. Alasan keterlambatan: kelalaian penyedia yang tidak cermat dalam mendatangkan material dan tenaga kerja di lokasi proyek.

4. Peningkatan Jalan Mesara-Ege2 (dari tanah ke lapen) dengan nilai kontrak Rp 3.918.856.884. Kontraktor : CV. Bumi Jaya. Progres fisik 95,02 %. Alasan keterlambatan: kelalaian penyedia dalam mendatangkan tenaga kerja di lokasi proyek.

5. Peningkatan Jalan Ledeke-Halapadji dengan nilai kontrak Rp 1.667.926.563. Kontraktor: CV. Dua Putra Mandiri. Progres fisik 54,11%. Alasan keterlambatan: kelalaian penyedia yang tidak cermat dalam mendatangkan material, tenaga kerja dan peralatan di lokasi proyek.

6. Peningkatan Jalan Poros Tengah, Sabu Timur dengan nilai kontrak Rp 1.615.429.295. Kontraktor : CV. Larasati. Progres fisik 20,63 %. Alasan keterlambatan: kelalaian penyedia yang tidak cermat dalam mendatangkan material dan tenaga kerja di lokasi proyek.

7. Pembangunan Jalan Daieko-Gurimonearu (dana cadangan) dengan nilai kontrak Rp 2.547.900.000. CV. Mitra Sahabat Jaya. Progres 32,25 %. Alasan keterlambatan: kelalaian penyedia yang tidak cermat dalam mendatangkan material dan tenaga kerja di lokasi proyek.

8. Pembangunan Jalan Sebelah SMAN 1 Sabu Barat – SD Prema dengan nilai kontrak Rp 1.580.805.402. Kontraktor: CV. Mitra Perkasa. Progres 50,01 %. Alasan keterlambatan: kelalaian penyedia yang tidak cermat dalam mendatangkan material dan tenaga kerja di lokasi proyek.

9. Pembangunan Jalan Tanajawa-SD Prema dengan nilai kontrak 1.696.056.099. Kontraktor: CV. Master Karya. Progres 17,67%. Alasan keterlambatan: kelalaian penyedia yang tidak cermat dalam mendatangkan material, peralatan dan tenaga kerja di lokasi proyek.

Selain itu, ada 1 paket proyek di Dinas Pariwisata Sabu Raijua, yakni Renovasi Aula Budaya, Lopo, Home Stay, Objek Budaya Pantai Napae dengan nilai kontrak Rp 705.124.499. Kontraktor: CV. Mitra Abadi, progres 91,29 %. Alasan keterlambatan: kelalaian penyedia dalam mendatangkan tenaga kerj di lokasi proyek.

Kondisi tersebut, tulis BPK RI, mengakibatkan hasil pekerjaan tidak dapat segera dimanfaatkan sesuai dengan rencana. BPK RI meminta Kadis PUPR dan Pariwisata Sabu Raijua untuk memerintahkan kepada PPK agar memperhitungkan denda atas 10 Paket pekerjaan yang belum selesai.

Seperti diberitakan media online sebelumnya, akumulasi nilai proyek mangkrak alias Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) di Kabupaten Sabu Raijua pada tahun 2010 s/d 2018 mencapai Rp 303,2 Milyar (Rp 303.229.620.735). Akumulai nilai proyek mangkrak yang dicatat sebagai KDP tersebut merupakan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 43.b/LHP/XIX.KUP/06/2019, tertanggal 24 Juni 2019.

Dalam LHP-nya, BPK RI Perwakilan Provinsi NTT mengungkapkan, berdasarkan KIB F (Konstruksi Dalam Pengerjaan) Kabupaten Sabu Raijua diketahui saldo KDP per 31 Desember 2018 adalah senilai Rp 303.229.620.735.

Akumulasi nilai proyek yang tidak dapat diselesaikan alias mangkrak tersebut terdiri atas KDP Tahun 2010 s/d 2017 senilai Rp 257,6 Milyar (Rp 257,6257.699.287.560) dan KDP Tahun 2018 senilai Rp 45,5 Milyar (Rp 45.530.333.170).

Menurut BPK RI, berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus barang pada OPD Dinas PUPR, Dinas Kesehatan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, diketahui bahwa sebagian besar KDP tersebut telah selesai dan dimanfaatkan. Namun belum ada Berita Acara PHO (Purchasing Hand Over/Serah Terima Pertama, red) sehingga tetap dicatat sebagai KDP.

Sedangkan berdasarkan keterangan Pengurus Barang, diketahui terdapat KDP Tahun 2010 s/d 2017 senilai Rp 192.553.590.170 yang telah selesai dan dimanfaatkan. Namun belum jelas status penyelesain proyeknya (karena sampai saat ini belum di PHO apalagi FHO/Finishing Hand Over/Serah Terima Kedua, red) sehingga belum dapat dicatat sebagai aset tetap (dalam neraca daerah Kabupaten Sabu Raijua, red).

BPK RI Perwakilan Provinsi NTT dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Provinsi NTT Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan tertanggal 22 Juni 2015 (Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemkab Sabu Raijua TA 2014, red), juga menemukan adanya indikasi kerugian daerah sebesar Rp 7.920.793.524 yang berasal dari proyek pembangunan jalan (1 paket, red) dan gedung mangkrak (2 paket, red) di Dinas PUPRPE Kabupaten Sabu Raijua pada Tahun Anggaran (TA) 2013-2014.

Dalam LHP-nya BPK RI mengungkapkkan, Dinas PUPRPE Kabupaten Sabu Raijua antara lain melaksanakan 3 paket pekerjaan (yang menjadi sampel pemeriksaan, red) yakni :

1. Rehabilitasi/Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan Ledemanu – Lobodei yang dilaksanakan oleh PT. Sabu Kencana Sakti senilai Rp 1.287.998.000,-
2. Pembangunan Gedung SKPD Paket I TA 2013 senilai Rp 3.614.441.160 yang dilaksanakan oleh PT. Dinamika Flores Sentosa.
3. Pembangunan Gedung SKPD Paket II TA 2013 senilai Rp 6.237.377.000,- yang dilaksanakan oleh PT. Alam Flores.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK RI, PT. Sabu Kencana Sakti tidak melaksanakan proyek peningkatakan Jalan Ledamanu – Labodei padahal perusahaan tersebut telah menerima pembayaran 30% uang muka yakni sebesar Rp 1.287.998.000,-. Progres fisik proyek 0% atau PT. Sabu Kencana Sakti tidak melaksanakan pekerjaan sama sekali.

Sedangkan pada proyek Pembangunan Gedung SKPD Paket I oleh PT. Dinamika Flores Sentosa belum selesai (mangkrak, red) dengan progres fisik dan keuangan hingga 31 Desember 2014 (2 tahun anggaran, red) hanya sekitar 47,05%. Saat pemeriksaan lapangan, tidak ada aktifitas di lokasi proyek. Tidak ada adendum perpanjangan waktu pelaksanaan dan perpanjangan atas jaminan pelaksanaan oleh PPK.

Kondisi yang hampir sama juga terjadi pada Pembangunan Gedung SKPD Paket II oleh PT. Alam Flores. Progres fisik dan keuangan hingga 31 Desember 2014 (2 tahun anggaran, red) hanya sekitar 46,20%. Hasil pemeriksaan lapangan, gedung tersebut belum selesai dibangun dan tidak terlihat adanya aktifitas di lokasi proyek. Tidak ada adendum perpanjangan waktu pelaksanaan dan perpanjangan atas jaminan pelaksanaan oleh PPK.

Namun anehnya, PPK dari 3 paket proyek tersebut tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap 3 kontraktor tersebut. Karena tidak dilakukannya PHK maka 3 paket proyek tersebut berindikasi kerugian daerah sebesar Rp 7.920.793.254.000 yang berasal dari :

a. Paket Rehabilitasi/Pemeliharaan dan peningkatan Jalan Ledemanu – Lobode sebesar Rp 676.198.950,- yang terdiri dari uang muka pekerjaa yang tidak dicairkan sebesar 386.399.400,- dan denda keterlambatan yang tidak dipungut minimal sebesar Rp 225.399.650,-.

b. Paket Pembangunan Gedung SKPD Paket Pembangunan Gedung SKPD Paket 1 TA 2013 sebesar Rp 3.614.441.160,- yang terdiri atas jaminan pelaksanaan yang tidak dapat dicairkan karena kadaluarsa sebesar Rp 310.519.000,- dan denda keterlambatan yang tidak dipungut sebesar Rp 3.03.922.160,- dan;

c. Paket Pembangunan Gedung SKPD Paket II TA 2013 sebesar Rp 3.630.153.414,- yang tidak dapat dicairkan karena kadaluarsa sebesar Rp 311.868.850,- dan denda keterlambatan yang tidak dipungut sebesar Rp 3.318.284.564.

Banyaknya proyek pembangunan gedung kantor pemerintah dan pembangunan jalan serta pembangunan fisik lainnya tidak tidak selesai alias mangkrak mendapat sorotan tajam dari kalangan anggota DPRD Kabupaten Sabu Raijua. (kt/ian)

Comments
Loading...