Edukatif, Investigatif, Faktual, Berimbang

Korban KDRT di Kupang Merasa Dikriminalisasi Polisi

0 143

KORANTIMOR.COM – KUPANG –

Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Ny. AT merasa dikriminalisasi oleh penyidik Polres Kupang Kota karena ia ditetapkan sebagai tersangka dan wajib lapor 3 kali seminggu atas laporan suaminya, FD (pegawai pada bank milik pemerintah, red). Padahal Ny. AT adalah korban KDRT suaminya FD (berkas perkara dan tersangka sudah dilimpahkan ke Kejari Kupang, red).

Demikian disampaikan Ny. AT usai diperiksa sebagai tersangka (keterangan lanjutan, red) di Polres Kupang Kota, Rabu (28/10/20) siang. Korban Ny. AT tampak sangat terpukul karena merasa telah dikriminalisasi oleh pihak penyidik Unit PPA Polres Kupang Kota.

“Saya tidak mengerti hukum, tapi saya ini korban KDRT. Mengapa bisa sekaligus jadi tersangka untuk kasus yang sama. Tadi saya sudah diharuskan wajib lapor 3 kali seminggu di Hari Senin, Selasa dan Rabu. Kok bisa yach … status tersangka dibolak-balikan seperti ini? Hukum kok bisa diputarbalikkan? Saya merasa dikriminalisasi polisi,” ungkapnya sedih.

Ia membantah kalau dirinya telah menganiaya suaminya. “Saya dilaporkan mencakar suami saya. Saya tidak pernah melakukan itu. Ini fitnah. Saya tidak pernah cubit anak saya, apalagi mencakar suami saya,” ujarya dengan terisak.

Menurutnya, saksi-saksi yang diperiksa (dalam laporan FD, red) juga adalah saksi-saksi yang memberikan keterangan palsu (tidak sesuai kejadian yang sebenarnya di Pengadilan Negeri Kupang. Hal itu terungkap jelas dalam sidang pra-peradilan (yang diajukan FD terhadap penyidik Polsek Kelapa Lima, red).

“Dua orang saksi yang sama (dalam sidang pra-peradilan, red) mengatakan melihat saya mencakar suami saya dari jarak sepuluh meter. Padahal saat itu gelap karena listrik padam. Katanya kejadiannya di ruang tengah, padahal saya dianiaya di dalam kamar dan pintu dalam keadaan tertutup. Kesaksian mereka bohong semua, makanya pra-peradilannya ditolak,” ungkap AT sambil terisak sedih.

Ia mempertanyakan komitmen penyidik Unit PPA Polres Kupang Kota sebagai alat negara untuk Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Menurutnya, pihak penyidik dari Unit PPA Polres Kupang Kota tidak menanggapi permintaannya untuk melakukan mediasi antara dirinya dan suaminya pada awal pemeriksaan dirinya dalam kasus itu. “Tahu-tahun saya telah ditetapkan sebagai tersangka. Tadi saya diambil keterangan tambahan untuk melengkapi berkas. Status kasusnya sudah P-19 saat ini,” ujarnya.

Pengenaan wajib lapor 3 kali seminggu tersebut, lanjut Ny. AT membuatnya sangat terpukul. “Kenapa sejak ditetapkan sebagai tersangka, saya tidak diharuskan wajib lapor. Kenapa dipemeriksaan tambahan ini baru saya kena wajib lapor? Ini membuat perasaan saya merasa sangat dan saya juga tidak bisa melaksanakan pekerjaan (usaha, red) saya,” ujar Ny. AT sambil mengusap air mata yang meluncur deras di pipinya.

Sementara itu, Ketua Forum Pemerhati Perjuangan Hak-Hak Perempuan Kota Kupang, Ny. Maria Fatima Hadjon yang ditemui media ini saat mendampingi korban, menegaskan, dilimpahkan berkas perkara KDRT oleh FD terhadap isterinya, Ny. AT dari Polsek Kelapa Lima, Polres Kupang Kota ke Kejari Kupang menunjukkan bahwa Ny. AT adalah korban KDRT. “Lalu mengapa pihak PPA Polres Kupang Kota justru membalikan status Ny. AT sebagai tersangka dan FD sebagai korban? Ada apa ini? Dimana keberpihakan polisi sebagai alat negara untuk melindungi kaum perempuan?” kritiknya.

Kalaupun polisi dapat membuktikan bahwa korban telah mencakar suaminya, lanjut Ny. Fatima, maka itu adalah upaya pembelaan diri yang bisa dilakukan oleh seorang perempuan saat ia diserang. “Itu adalah pembelaan diri yang secara alami dapat dilakukan oleh seorang perempuan untuk perlindungan dirinya saat diserang. Saya kira penyidik PPA Polres Kupang Kota sudah pasti tahu tentang hal itu karena mereka juga perempuan,” tandasnya.

Ny. Fatima juga mempertanyakan komitmen Unit PPA Polres Kupang Kota untuk melindungi Perempuan dan Anak. “Unit PPA itu kan untuk perlindungan Perempuan dan Anak, bukan untuk kaum Suami. Kalau perempuan yang sudah jelas menjadi korban KDRT dijadikan tersangka, ganti saja nama Unit PPA dengan Unit Perlindungan Suami,” kritiknya lagi.

Sore itu, Forkom pun mendampingi korban menuju Polda NTT untuk mempertanyakan tindaklanjut laporan korban ke Pengawas Penyidik (Wassidik) Polda NTT. Namun oleh seorang anggota Propam Polda NTT mengarahkan korban dan Forkom untuk mendatangi Mapolda NTT pada Senin (2/11/20) karena petugas tidak berada di tempat (sedang hari libur, red).

Seperti diberitakan sebelumnya, Berkas Perkara dan Tersangka FD dalam kasus dugaan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Ibu AT dilimpahkan penyidik Polres Kupang Kota ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kupang pada Senin (26/10/20) kemarin. Tersangka FD yang sebelumnya telah ditahan polisi, tetap ditahan sebagai tahanan Kejari Kupang.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kupang, Maks Oder Sombu yang dikonfirmasi melalui telepon selularnya, Selasa (27/10/20) membenarkan adanya pelimpahan berkas dan tersangka kasus KDRT tersebut. Menurutnya, pihak Kejari Kupang telah menerima pelimpahan berkas dan tersangka tersebut untuk selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Kupang untuk disidangkan.

“Benar, kemarin telah dilimpahkan (berkas perkara dan tersangka, red). Tersangkanya ditahan,” ujar Maks Sombu yang mengaku terburu- buru karena hendak menghadap Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) NTT.

Sementara itu, Kuasa Hukum tersangka FD, Samuel Haning SH, MH yang dikonfirmasi tim media ini melalui pesan WhatsApp/WA terkait penahanan FD, hingga berita ini diturunkan tidak menjawab pertayaan wartawan walau telah membaca pesan WA.

Seperti diketahui, status tersangka yang dikenakan kepada korban kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) inisial AT (39) setelah dilapor balik oleh pelaku/suaminya, FD (51). FD telah melapor balik korban AT istrinya sebagai pelaku KDRT (Laporan Polisi Nomor: LP/B/542/V/2020, SPKT Resort Kupang Kota, tanggal 9 Mei 2020), sehingga saat ini korban dalam status tersangka. Kasusnya sudah P.19 menuju ke P.21. (.kt/tim)

Comments
Loading...