Edukatif, Investigatif, Faktual, Berimbang

Dinas PUPR NTT Dapat Dana PEN Rp 1,07 T, Jalan Provinsi Dituntaskan

0 113

KORANTIMOR.COM – KUPANG –

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mendapat alokasi dana program nasional Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp 1,07 Triliun. Sebagian besar dana tersebut, yakni Rp 898 Triliun dialokasikan untuk menuntaskan target pembangunan 906 km Jalan Provinsi di seluruh NTT.

Kadis PUPR NTT, Ir. Maxi Nenabu., M.Sc

Demikian disampaikan Kepala Dinas PUPR NTT, Ir. Maxi Nenabu., M.Sc kepada media ini, saat ditemui di ruang kerjanya pada Rabu (20/10/2020). Menurutnya, total Dana PEN berupa pinjaman tanpa bunga melalui PT. Sarana Multi Infrastruktur yang diperoleh Pemprov NTT pada tahun 2021 sebesar Rp 1,5 Triliun.

“Total dana PEN sebesar Rp 1,5 Triliun yang diperoleh Pemprov NTT pada tahun 2021 nanti, Dinas PUPR NTT mendapat alokasi sebesar Rp 1,07 Triliun. Dari jumlah itu, sebagian besarnya dialokasikan untuk pembangunan Jalan Provinsi, yakni sekitar Rp 898 Milyar,” ujar Nenabu.

Menurut Maxi Nenabu, dari rencana penyelesaian jalan provinsi sepanjang 906 km (dalam 2 tahun, red), pihaknya menargetkan pembangunan sekitar 450 km, namun ternyata realisasinya hanya mencapai 372 km. “Sehingga sisanya, diharapkan akan tuntas dikerjakan dengan adanya dana PEN tersebut. Jadi ini untuk mengejar road map kita untuk menuntaskan target pekerjaan jalan provinsi sepanjang 906 km (yang harus diperbaiki, red),” paparnya.

Dijelaskan, dengan tercapainya target pekerjaan jalan provinsi NTT sesuai road map jalan Dinas PUPR, maka pada tahun-tahun selanjutnya, Pemprov NTT tidak lagi kesulitan untuk meningkatkan/memperbaiki jalan provinsi yang sudah dibangun. “Di tahun-tahun berikutnya, kita tinggal aspal saja jalan yang masih berupa perkerasan. Yang GO-GO (perkerasan, red) kita aspal. Jadi dengan adanya program PEN ini, program kita akan tuntas,” tandasnya.

Menurut Nenabu, Dinas PUPR masih punya banyak PR (pekerjaan rumah/pekerjaan yang perlu dilaksanakan, red) di Bidang Pengairan. “Karena program dana ini tanpa bunga, maka sekalian diarahkan untuk menjawab masalah ketersediaan air,” katanya.

Jadi, lanjut Nenabu, dari alokasi dana PEN Rp 1,07 Triliun yang dialokasikan ke Dinas PUPR NTT tidak semua hanya untuk pekerjaan jalan. “Sebagian dari jumlah alokasi tersebut juga digunakan untuk menunjang ketersediaan air bersih dan air baku,” jelasnya.

Nenabu merincikan, selain untuk pembangunan jalan provinsi, pihaknya juga mengalokasikan dana PEN tersebut lebih dari Rp 100 Milyar untuk ketersediaan air bersih dan air baku untuk menunjang pertanian dan peternakan. “Kita juga mengalokasikan Rp 34,5 Milyar untuk pembangunan 22 unit embung yang menyebar di wilayah NTT. Untuk pembangunan jaringan air bersih, kami alokasikan dana sekitar 75 Milyar,” tuturnya.

Terkait dengan hal tersebut, Nenabu mengakui dirinya telah menyampaikannya ke Komisi IV DPRD Provinsi NTT pada pekan lalu. “Sudah disampaikan untuk 2021. Jadi DPRD mendukung sekali karena yang dikeluhkan sekarang ini soal ketersediaan air, dan pemerintah sudah berpikir cermat. DPR mendukung karena tidak hanya fokus saja di jalan tapi juga urus air,” jelasnya.

Ia menjelaskan, pembangunan 22 unit embung tersebut akan disesuaikan dengan topografi wilayah. “Akan difokuskan pada daerah-daerah pertanian dan ternak dengan melihat kondisi tanahnya harus memungkinkan dibangun embung,” tandasnya.

Sedangkan untuk pembangunan jaringan air bersih, lanjut Nenabu, pihaknya juga mengalokasikan pembangunan 22 paket jaringan air bersih. “Pembangunan embung dan jaringan air bersih sedang diproses. Kegiatannya menyebar di seluruh NTT,” katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pemprov NTT telah mengajukan pinjaman senilai Rp 1,5 Triliun kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menuntaskan pembangunan jalan provinsi pada tahun 2021.

Namun seiring dengan itu, Pemerintah Pusat menggelontorkan dana program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui PT. SMI dengan pola pinjaman tanpa bunga. Pinjaman tersebut mulai dicicil pada tahun ke-3 selama 10 tahun. (kt/tim)

Comments
Loading...