Edukatif, Investigatif, Faktual, Berimbang

Diduga Pemkab Sarai Memiliki 129 ‘Rekening Siluman’ Senilai Rp 12,5 M 

0 368

KORANTIMOR.COM – KUPANG –

Diduga ada 129 ‘rekening siluman’ alias rekening aktif yang tidak terdaftar dalam Peraturan Bupati (Perbub) Kabupten Sabu Raijua Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembukuan, Penutupan dan Penetapan Rekening OPD Lingkup Pemerintah. Sebanyak 129 ‘rekening siluman’ dengan nilai sekitar Rp 12,5 Milyar yang sangat rawan disalahgunakan (untuk kepentingan pribadi, red) itu milik sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Kabupaten (Pemkab) Sabu Raijua (Sarai).

Keberadaan 129 ‘rekening siluman’ itu terkuak dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTT Atas Pengendalian Intern pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 77.b/LHP/XIX.KUP/06/2020, tertanggal 22 Juni 2020.

Dalam LHP tersebut, BPK RI mengungkapkan, berdasarkan konfirmasi pada 2 Bank tempat penempatan rekening milik Pemda, yaitu Bank NTT dan Bank BRI diketahui terdapat 129 rekening aktif yang tidak terdaftar dalam peraturan. Berdasarkan konfirmasi pada Bank NTT Cabang Sabu Raijua diketahui terhadap 101 rekening dengan saldo per 31 Desember 2019 senilai Rp 12.459.349.411. Sedangkan konfirmasi pada BRI diketahui terdapat 28 rekening aktif pada BRI dengan saldo per 31 Desember 2019 senilai Rp 107.117.737,-.

Berdasarkan tabel di atas, diketahui 81 rekening dengan saldo per 31 Desember 2019 senilai Rp 12.366.442.182. Jumlah tersebut terdiri atas 73 rekening dana BOS, 6 rekening dana kapitasi cadangan, 1 rekening BUD dan 1 rekening UPTD RSUD merupakan rekening yang digunakan untuk kegiatan resmi pemerintah daerah.

Selain itu, ada 36 rekening dengan saldo per 31 Desember senilai Rp 41.259.151. Jumlah tersebut terdiri atas 30 rekening milik sekolah, 2 rekening milik Puskesmas dan masing-masing 1 rekening milik PDAM unit Seba, Tim Bibit Swakelola Pengadaan Bibit, BPBD, dan Dinas Perumahan Rakyat merupakan rekening lama yang sudah tidak digunakan.

Sedangkan 2 rekening lainnya merupakan rekening milik Tim Swakelola Sarana Penunjang BPP dan Swakelola DAK Sarana Pendidikan non-formal yang kegiatannya dilakukan pada TA 2019 dan masih terdapat saldo per 31 Desember 2019.

Berdasarkan tabel di atas, juga diketahui terdapat 1 rekening pada UPTD RSUD yang merupakan rekening penerimaan pada RSUD Sabu Raijua. Saldo pada rekening tersebut per 31 Desember 2019 senilai Rp 394.798.990 merupakan penerimaan dana non-kapitasi dari BPJS Kesehatan yang belum dilaporkan dan tercatat pada akun bendahara penerimaan.

BPK RI menjelaskan, Pemkab Sabu Raijua menetapkan rekening Bank yang digunakan oleh masing-masing OPD melalui Perbub Nomor: 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembukaan, Penutupan, dan Penetapan Rekening SKPD lingkup Pemkab Sabu Raijua. Peraturan tersebut melampirkan daftar rekening satuan kerja perangkat daerah yang ditetapkan sesuai dengan jumlah dan nomenklatur perangkat daerah yang dilakukan pada tahun tersebut.

Pada tahun 2016, jumlah dan nomenklatur OPD telah mengalami perubahan melalui Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sabu Raijua. Atas perubahan jumlah dan nomenklatur, OPD tersebut Pemkab belum pernah melakukan perubahan atas peraturan yang menetapkan rekening daerah yang digunakan untuk menyesuaikan pembukaan rekening baru oleh OPD.

Namun yang terjadi, sejumlah OPD di Pemkab Sarai membuka sebanyak 129 rekening tersebut tanpa melaporkan untuk ditetapkan dalam Perbub Kabupaten Sabu Raijua. Menurut BPK RI, keberadaan 129 rekening tersebut menyalahi sejumlah peraturan antara lain :
1. PP Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara atau Daerah;
2. Peraturan Mendagri Nomor 13 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

3. Peraturan Bupati Kabupaten Sabu Raijua Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Penggunaan Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKPT) pada pasal 8;

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2019 tentang petunjuk teknis BOS reguler pada lampiran Bab II, Tim BOS point C, Tim BOS Reguler Kabupaten/kota.

5. Perbub Kabupten Sabu Raijua Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembukuan, Penutupan dan Penetapan Rekening OPD Lingkup Pemerintah.
Menurut BPK RI, kondisi tersebut mengakibatkan : (1) Kelebihan pembayaran pajak senilai Rp 36.270.536; (2) Kas yang terlambat dipertanggungjawabkan senilai Rp 18.750.000 berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi; (3) DPA yang digunakan sebagai alat kontrol realisasi belanja daerah tidak efektif; dan (4) Rekening yang belum terdaftar dalam peraturan berpotensi disalahgunakan. (kt/tim)

Comments
Loading...