Edukatif, Investigatif, Faktual, Berimbang

Sejumlah Kepala Daerah dan DPRD Tolak Omnibus Law Cipta Kerja

0 78
KORANTIMOR.COM – JAKARTA –

Lima Kepala Daerah (Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji) dan dua Ketua DPRD di Indonesia (Ketua DPRD Sumatera Barat Supardi dan Ketua DPRD Sulawesi Tenggara Abdurrahman Saleh) menolak pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja karena menilai UU tersebut merugikan masyarakat, terutama kelompok pekerja.

Demikian informasi terkait protest masyarakat terhadap pengesahan Omnibus Law Cita Kerja sebagaimana dilansir dari Strategi.Id pada Sabtu (10/10/2020).

Pengesahan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja disinyalir telah memicu gelombang demonstrasi anarkis di berbagai daerah di Indonesia.

Olenya, mereka (Kepala Daerah dan DPRD tersebut, red) meminta Presiden Joko Widodo agar segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang mencabut atau membatalkan pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menindak lanjuti aspirasi para buruh dan elemen masyarakat lainnya di Jatim, dengan berikirim surat ke Presiden Joko Widodo, agar Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ditangguhkan.

”Aspirasi mereka yang meminta Gubernur untuk berkirim surat resmi kepada Presiden Joko Widodo, langsung saya penuhi. Hari ini surat dikirim melalui Mendagri,” kata Khofifah, melalui siaran persnya, Jumat, 9 Oktober 2020.

Isi surat yang disampaikan kepada Presiden tersebut, kata Khofifah, bahwa Pemprov Jawa Timur meneruskan aspirasi serikat buruh dan serikat pekerja untuk mengajukan permohonan penangguhan pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja yang telah memperoleh persetujuan bersama antara pemerintah bersama DPR.

Khofifah mengungkapkan, keputusan tersebut diambil setelah dirinya bertemu dengan perwakilan buruh di Gedung Negara Grahadi, Surabaya pada Kamis (8/10/2020) malam, seusai aksi menolak UU Cipta Kerja bubar.

Tak hanya itu, Pemprov Jatim, sebut Khofifah, juga akan memfasilitasi perwakilan buruh untuk bertemu dengan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD di Jakarta.

Wakil Rakyat Harus Bertanggung Jawab

Praktisi Hukum DR. Suriyanto, PD, SH, M.Kn, mengungkapkan, dengan adanya gelombang ketidak sepakatan dalam memenuhi kebutuhan hukum untuk masyarakat, harusnya dilihat urgensinya juga kebutuhan hukum secara sosial ditatanan lapisan masyarakat, apakah UU Cipta kerja ini sudah dapat memberikan keseimbangan atau tidak.

” Rakyat Indonesia telah memberikan mandat kepada perwakilan nya digedung legislasi yang sangat terhormat, seyogiyanya mereka yang mewakili rakyat tersebut harus memiliki hati nurani disaat suatu produk legislasi yang direncanakan atau dihasilkan banyak menuai protes disana sini dari kalangan mahasiswa, masyarakat dan ormas. Untuk dapat mengakomodir apa yang tidak menjadi petimbangan pada produk undang – undang tersebut,” kata Suriyanto

Disampaikan Suriyanto, Wakil rakyat dan negara harusnya respon dan bertindak cepat untuk mengakomodir seluruh masukan dari berbagai pihak yang dituang dalam berbagai protes tersebut, sebaik para tokoh, masyarakat , ormas dan semua kalangan yang memberi masukan tersebut dihadirkan dengan perwakilannya untuk dapat turut serta memperbaiki undang – undang cipta kerja yang dirasakan belum dapat mberi kepastian hukum terhadap masyarakat.

”Negara harus hadir untuk menyelesaikan permasalahan bangsanya dalam memberikan keadilan hukum dan kepastian hukum sesuai konstitusi yang telah terang benderang untuk dilaksanakan bersama untuk kemakmuran bangsa Indonesia disemua lapisan bukan untuk bangsa asing,” ujarnya. (jagat/strategi)

Comments
Loading...