Edukatif, Investigatif, Faktual, Berimbang

PKK NTT Raih Sertifikat ISO 9001:2015 Melalui Program Desa Model PKK

0 55
KORANTIMOR.COM – KUPANG –

Pemberdayaan dan Kersejahteraan Keluarga (PKK) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) meraih Sertifikat Sistem Managemen Mutu ISO 9001:2015 melalui Program Pembentukan dan Pemberdayaan Desa/Kelurahan Model PKK. TP PKK NTT juga meraih angka tertinggi Inovasi dalam Indeks Government Awards (IGA) tingkat Provinsi NTT yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Demikian disampaikan Ketua dan Wakil Ketua TP PKK NTT, Ny. Julie Sutrisno Laiskodat dan Ny. Maria Fransisca Djogo melalui press release yang disampaikan kepada media ini, saat jumpa media di Kantor Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) NTT, pada Kamis (09/10/2020).

“Untuk program desa model, kami mendapat poin indeks yang lumayan tinggi, sekitar 2000 poin bagi Provinsi NTT. Untuk PKK Provinsi NTT, kami mendapatkan ISO 9001:2015 pada tanggal 12 Agustus 2020 lalu. Sedangkan untuk Dekranasda kami mendapat ISO 9001:2015 ditanggal 26 September 2020,” ujarnya.

Menurut Ketua Dekranasda NTT itu, Provinsi NTT memiliki banyak potensi sumber daya, hanya saja cara kerjanya yang belum tersistem. “Gubenur NTT (Viktor Bungtilu Laiskodat/VBL) mendorong semua Dinas di Provinsi untuk mengikuti standar ISO dari 2001 hingga 2015, sehingga kami PKK dan Dekranasda mendaftarkan diri untuk mengikuti standar tersebut sehingga sistemnya terbangun. Tidak tahu Provinsi lain di Indonesia, tetapi puji Tuhan kami PKK Provinsi NTT dan Dekranasda Provinsi NTT telah mendapatkan sertifikat ISO dan lulus ISO 9001:2015,” ungkapnya bangga.

Dengan demikian, lanjut Julie, siapa saja yang menjabat kemudian sesudah dirinya, tinggal mengikuti atau mereplikasi saja karena sistemnya sudah terbangun.

Ketua PKK NTT itu menguraikan bahwa prestasi tersebut diraih melalui program unggulan PKK Provinsi NTT yakni Pembentukan dan Pemberdayaan Desa/Kelurahan Model PKK, dengan memfasilitasi berbagai sarana pra-sarana serta pelatihan khusus untuk membentuk dan mengasah kemampuan warga desa/Kelurahan yang tersebar di 22 (dua puluh dua) Kabupaten/Kota se-NTT.

Misi utama program pembentukan dan pemberdayaan desa/kelurahan model PKK, lanjutnya, adalah penurunan jumlah penderita gizi buruk dan berkurangnya angka stunting serta adanya perputaran ekonomi yang berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat di desa/kelurahan Model PKK.

“Kami memiliki program yang namanyaDesa/Kelurahan Model PKK. Programnya bukan hanya memberantas stunting dan gizi buruknya, tetapi juga pembentukan kelompok usaha ekonomi. Di dalamnya mereka membuat banyak hal; seperti tenun dan cinderamata serta lain-lain yakni kuliner. Bukan hanya bangkit (terselesaikan masalahnya, red) gizi buruknya, tetapi ada perputaran ekonomi,” paparnya.

Menurut isteri Gubernur NTT itu, program unggulan tersebut mendukung visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur NTT (Viktor Buntilu Laiskodat dan Josep A. Nae Soi) yakni “NTT Bangkit Menuju Masyarakat Sejahtera Melalui Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Sebagaimana ditulisnya dalam rilis yang diterima media ini, program pembentukan dan pembinaan desa/kelurahan model PKK meliputi 4 (empat) Kelompok Kerja (Pokja) yakni Pokja I,II, III, dan IV.

Pokja I (satu) terdiri dari tiga program utama yakni pengembangan potensi anak dan remaja melalui Warung Bakat dan Minat (Warung Bakmi), Program Remaja Bersih Lingkungan (RESING), dan Program Pemberdayaan dan Kreatifitas Lanjut Usia.

Pertama, program WARUNG BAKMI. Program ini bertujuan meningkatkan potensi, bakat dan minat olahraga para remaja di Desa/Kelurahan Model PKK. Selain itu disediakan fasilitas berupa sarana prasarana olahraga seperti lapangan futsal, bola futsal, gawang futsal, bola kaki, gawang bola kaki, bola volley, meja pimpong, bet tenis meja, bola tenis meja.

Kedua, Program Remaja Bersih Lingkungan atau “RESING”. Kegiatanini bertujuan untuk menumbuhkan kepedulian remaja dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan dan didukung sarana-prasarana yang memadai. Selain itu ada pemberian bantuan alat pengolahan sampah di desa berupa; gerohbak sampah, tempat sampah hasil karya karang taruna dengan memanfaatkan bahan alam di desa dan dibagikan sesuai jumlah KK. Lalu pemberian biaya operasional pelaksanaan pengangkut sampah dengan pembiayaan/honor bagi petugas sampah. “Sampah yang diangkut dari rumah warga akan dikumpulkan dan direcycle kembali sehingga bermanfaat untuk peningkatan ekonomi mandiri,” ujar Julie Laiskodat.

Ketiga, yakni Program Pemberdayaan dan Kreatifitas Lanjut Usia. Program ini merupakan bentuk perhatian pada kaum lansia sehingga masih tetap berperan dalam pembangunan dengan kreatifitas menciptakan hasil karya. “Salah satu contoh berupa aksesoris dari perca kain tenun dan kemudian dijual ke Dekranasda Kabupaten/Kota maupun dibeli langsung oleh Dekranasda Provinsi NTT.

Sementara itu terkait Pokaja II, terdapat sejumlah program, diantaranya pengadaan sarana prasarana bagi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) untuk memenuhi Standar Akreditasi Nasional. Lalu Pemberdayaan Sanggar Budaya untuk Pelestarian Budaya, dan program peningkatan Usaha Ekonomi melalui pemberdayaan Kelompok Remaja Puteri.

Pertama, untuk pengadaan sarana dan prasarana bagi PAUD guna memenuhi standar akreditasi nasional, TP PKK NTT memberi sarana dan prasarana penunjang akreditasi berupa laptop, printer, Alat Permainan Edukatif (APE) dalam dan luar, tower untuk dudukkan galon air, fiber plastik kapasitas 2500 liter, 1 unit toilet anak (swakelola bersama masyarakat desa) dan wastafel dengan ketentuan RAB serta pagar PAUD untuk melindungi anak-anak selama berada di lingkungan sekolah.

Kedua, pemberdayaan sanggar budaya untuk pelestarian budaya bertujuan untuk mendorong peran pelaku seni yang ada di desa/kelurahan model PKK, khususnya pemuda/i untuk meningkatkan kreatifitas, produktifitas dan potensi budaya yang harus dilindungi dan dilestarikan turun temurun bagi masyarakat dan menjadi daya tarik wisatawan lokal mapun mancanegara.

Program pemberdayaan sanggar budaya diwajibkan untuk berpartisipasi aktif pada setiap kegiatan kesenian daerah; baik ditingkat desa, kecamatan, dan tingkat kabupaten/kota serta menjalin kerjasama dengan UPTD Taman Budaya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT untuk ikut terlibat pada kegiatan kesenian tingkat Provinsi maupun Nasional. Terkait dengan program tersebut, TP PKK NTT menyediakan sarana prasarana berupa sound system, keyboard, gitar, gong, tambur, dan seragam sanggar budaya.

Kemudian Pokja III, mencakup beberapa di dalamya seperti peningkatan ekonomi keluarga melalui halaman asri, teratur, indah dan nyaman (HATINYA) PKK. Ditambah program pemberian makanan tambahan (PMT) untuk pencegahan stunting dan gizi buruk.

“Ini merupakan salah satu program yang bertujuan untuk menurunkan angka stunting dan gizi buruk di Desa/Kelurahan Model PKK dengan cara asupan gizi ibu hamil dan ibu menyusui, bayi (6-12 tahun), balita 1-5 tahun, anak PAUD dan anak SD melalui penyediaan makanan tambahan bergizi seimbang,” jelas Julie.

Terkahir yakni Pokja IV dengan program pengadaan sarana dan prasarana Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Tujuan dari program ini ialah menyediakan sarana dan prasarana bagi posyandu berupa peralatan antropometri kit, cakram pemantauan tumbuh kembang anak dan alat ukur lingkar lengan atas, sehingga persoalan tumbuh kembang anak dapat dipantau dengan baik dan benar.

Program ini juga bertujuan untuk mendeteksi tumbuh kembang bayi, balita dan pemantauan kenaikan berat badan ibu hamil, dimana hasil dekteksi dapat digunakan sebagai salah satu bahan penentuan intervensi pada bayi balita serta ibu hamil dalam rangka penurunan stunting. (kos/kt)

Comments
Loading...