Edukatif, Investigatif, Faktual, Berimbang

Dua ASN di Kupang Divonis 3 dan 2 Tahun Penjara, Kuasa Hukum Nyatakan Banding

0 87
KORANTIMOR.COM – KUPANG –

Dua orang terdakwa kasus pemalsuan sertifikat tanah di Kota Kupang; Iin Baria alias IB (ASN yang bertugas sebagai Pegawai Badan Pertanahan Nasional/BPN Kota Kupang) divonis 3 (tiga) tahun penjara dan temannya, Viktor Ferdinan Maubana alias VFM (ASN yang bertugas di Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Kupang) divonis 2 (dua) tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Kupang. Keduanya dinilai terbukti melanggar pasal 378 KUHP dan Pasal 263 ayat (1) KUHP tentang pemalsuan surat (sertifikat tanah, red). Menanggapi putusan Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Kupang tersebut, Kuasa Hukum IB, Samuel Haning SH., MH mengatakan banding.

Penyampaian Kuasa Hukum IB (Samuel Haning, SH., MH) itu dikirimkan kepada tim media ini melalui pesan WhatssAp/WA pada Sabtu (26/09/2020), terkait Putusan Pengadilan Klas IA Kupang terhadap kliennya, IB pada Jumat (22/09/2020).

“Alasannya, tidak semua saksi mengatakan Iin memalsukan ttd (tandatangan, red). Kesaksian Tomas Mere (Kepala Badan Pertanahan Kota Kupang, red) mengatakan ada dua surat yang ditandatangani Tom, jadi harus diuji juga itu tandatangannya,” jelasnya.

Menurut pria yang akrab disapa Paman Sam itu, barang yang disengketan (sertifikat tanah, red) tidak disita, sehingga tidak layak menjadi alat bukti. “…Waktu persidangan 11 Agustus 2020, Hakim Ketua (Sarlota M. Suek., SH, red) meminta Jaksa untuk diberikan sebagai alat pembuktian di persidangan,” tulisnya.

Lalu pada tanggal 18 Agustus 2020, lanjut Paman Sam, Hakim Anggota, Fransiska Paula Nino, SH juga menyampaikan agar pembuktian barang bukti/alat bukti berupa sertifikat diserahkan untuk menjadi pembuktian, akan tetapi jaksa tidak mau. “Ketika Jaksa tidak mau, maka barang bukti tsbt tdk menjadi alat bukti yang sempurna,” tulisnya lagi.

Sementara itu, Kuasa Hukum AKA (korban kasus pemalsuan sertifikat tanah, red), Nixon Messakh, SH yang dikonfirmasi tim media ini di hari yang sama (26/09/2020), mengakui bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yang memvonis terdakwa IB (3 tahun penjara) dan 2 tahun penjara untuk VFM sudah memenuhi tiga aspek penting yakni sosiologis, yuridis dan filosofis.

“Dari aspek sosiologis, bahwa putusan hakim telah memenuhi rasa keadilan masyarakat, dan dari aspek yuridis, bahwa putusan hakim telah memberi adanya kepastian hukum. Jadi fungsi penegakkan hukum itu pasti. Maka bagi setiap orang sebagai pembuat (pelaku pidana, red) harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dilarang UU,” jelasnya.

Sedangkan dari aspek filosofis, lanjutnya, putusan yang dijatuhkan majelis hakim tetap mempunyai kemampuan mengadaptasi berbagai perkembangan dan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Terutama teknologi komunikasi yang memberi dampak dan pengaruh terhadap setiap perilaku menyimpang yang makin kompleks dan makin canggih.

Pengacara kondang Kota Kupang itu juga mengungkapkan, bahwa Majelis Hakim dalam pembacaan pertimbangan dan menunjuk fakta persidangan serta mempertimbangkan hal-hal memberatkan; diantaranya yakni perbuatan terdakwa (IB dan VFM, red) sangat meresahkan masyarakat dan merugikan korban. “Maka Hakim telah menyatakan bahwa terdakwa Iin Baria telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP dan karenanya menyatakan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan surat. Hakim juga menyatakan Terdakwa dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan menyatakan Terdakwa tetap dalam tahanan,” jelasnya.

Kemudian untuk terdakwa VFM, melalui pembacaan putusan, Majelis Hakim menyatakan terdakwa VFM telah memenuhi unsur pasal 263 ayat (2) KUHP dan karenanya menyatakan Terdakwa VFM telah terbukti menggunakan surat palsu. Dan terdakwa dipidana penjara selama 2 (dua) tahun dan menyatakan Terdakwa VFM tetap dalam tahanan.

Lebih lanjut Nixon Messakh mengungkapkan bahwa karena Kuasa Hukum IB, Samuel Haning SH., MH dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengatakan banding, maka putusan pengadilan tersebut belum memiliki kekuatan hukum tetap untuk dilaksanakan. “Untuk sementara kita menunggu, karena terdakwa Iin melalui pengacaranya sudah menyatakan banding ke Pengadilan Tinggi Kupang dan JPU juga telah pula menyatakan banding. Kita menunggu putusan banding melalui Majelis Hakim yang diberi kewenangan memeriksa dan memutus permohonan banding tersebut,” tandasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya (25/09/2020), dua okum ASN di Kota Kupang, Iin Baria (Pegawai Badan Pertanahan Nasional/BPN Kota Kupang) dan Viktor Ferdinan Maubana alias VFM (Pegawai Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Kupang), terdakwa kasus pemalsuan Sertifikat Hak Milik/SHM tanah di Kota Kupang dituntut 3 (tiga) dan 4 (empat) tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang kasus pemalsuan Sertifikat Hak Milik/SHM tanah di Pengadilan Negeri Klas IA Kupang pada Selasa (22/09/2020).

Ancaman pasal ke VFM merupakan bentuk kumulatif yakni Pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman penjara 4 (empat) tahun, dan Pasal 263 ayat (1) tentang pemalsuan surat dengan ancaman hukuman penjara 6 (enam) tahun. Sedangkan untuk IB dikenakan pasal tunggal yakni pasal 263 KUHP ayat (1) tentang Pemalsuan Surat dengan ancaman hukuman penjara 6 tahun. (kos/tim)

Comments
Loading...