Edukatif, Investigatif, Faktual, Berimbang

BPK: GOR Oepoi Yang Mangkrak Nilainya Rp 13,3 M

0 74
KORANTIMOR.COM – KUPANG 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTT menemukan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Gelanggang Olah Raga (GOR) Oepoi tahun 2013 bernilai Rp 13.390.000.000. Pembangunan GOR Oepoi tersebut mangkrak dan belum dilanjutkan kembali hingga saat ini.

Temuan tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi NTT Tahun Anggaran (TA) 2019, Nomor; 73.b/LHP/XIX.KUP/06/2020, tertanggal 17 Juni 2020.

Berdasarkan copian LHP BPK yang diperoleh tim media ini, pemeriksaan BPK terhadap dokumen aset Pemprov NTT, menemukan adanya proyek pembangunan GOR Oepoi senilai Rp 13.390.000.000. GOR tersebut dibangun di atas lahan Pemprov NTT namun pembangunannya mangkrak atau belum dilanjutkan hingga saat ini.

Proyek itu dibiayai dari dana APBN senilai Rp 10.390.000.000 dan APBD NTT senilai Rp 3.000.000.000 yang dibelanjakan pada tahun 2013 melalui SP2D Nomor 281/1.20.00/SP2D/LS/2013, tertanggal 11 Maret 2013 yang dicatat sebagai Belanja Hibah kepada Komite Pembangunan GOR.

Pemeriksaan BPK RI terhadap Neraca Daerah, diketahui aset tersebut tidak tercatat sebagai KDP (Kontruksi Dalam Pengerjaan, red) sedangkan dalam CaLK tidak dijelaskan statusnya.

Menurut BPK, kondisi tersebut tidak sesuai dengan :
1. Buletin Teknis Nomor 15 Tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrual Bab VII tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan Poin 7.2. Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan yang menyatakan bahwa:

“Dalam beberapa kasus, suatu KDP dapat saja dihentikan pembangunannya oleh karena ketidaktersediaan dana, kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian lainnya. Penghentian KDP dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen. Namun jika suatu KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai di dalam catatan atas Laporan Keuangan.”

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah pada : 1) Pasal 296 ayat (1), yang menyatakan bahwa Pengelola Barang, Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan Barang Milik Daerah yang dalam penguasaannya; 2) ayat (2), yang menyatakan bahwa pengamanan Barang Milik Daerah meliputi : (a) Pengamanan fisik; (b) Pengamanan administrasi; (c) Pengamanan Hukum;

3. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pasal 70 ayat (1) yaitu Pengguna Barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemintahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.

Kondisi tersebut mengakibatkan aset KDP tidak dapat segera dimanfaatkan untuk pelayanan masyarakat. Kondisi tersebut disebabkan oleh kebijakan kelanjutan penyelesaian aset KDP belum jelas.

Atas permasalahan tersebut, Kepala BPAD Provinsi NTT selaku Pejabat Penatausahaan Barang menyatakan menerima dan akan melakukan upaya-upaya perbaikan bersama OPD terkait. BPK RI juga merekomendasikan kepada Gubernur NTT agar menginstruksikan Sekretaris Daerah selaku Pengelola BMD (Barang Milik Daerah) untuk memastikan kelanjutan penyelesaian aset KDP. (.kt/tim)

Comments
Loading...