Edukatif, Investigatif, Faktual, Berimbang

Pemprov NTT Dilaporkan ke Polda NTT Terkait Pembongkaran Rumah Warga Besipae

0 103

KORANTIMOR.COM – KUPANG – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT) dilaporkan Tim Hukum Warga Besipae terkait pembongkaran/pengrusakan rumah 5 keluarga masyarakat Besipae, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan pada Senin (18/08/2020).

Demikian rilis pernyataan pers Tim Hukum Firma Hukum Akhmad Bumi & Partners (ABP) dan LKBH Fakultas Hukum Undana Kupang yang diterima tim media ini pada Rabu (19/8/2020).

“Pembongkaran/pengrusakan rumah warga Bersipae oleh Pol PP NTT (yang dipimpin Kasat Pol PP Provinsi NTT, Cornelis Wadu) merupakan sebuah tindakan represif yang melanggar hukum, khususnya pasal 170 KUHP jo.Pasal 55 ayat (1) ke – 1 e KUHP,” tulis tim Hukum Warga Besipae.

Menanggapi laporan tersebut, Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT, Dr. Zeth Sonny Libing, M, Si dalam Siaran Pers di Media Center-Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT, Rabu (19/08/2020) menegaskan bahwa Pemprov NTT siap menghadapi laporan tersebut. “Kami siap hadapi laporan mereka. Biar jelas siapa yang benar,” tandasnya.

Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT, Dr. Zeth Sonny Libing, M.Si saat Jumpa Pers di Media Center Provinsi NTT pada Rabu (19/08/2020)

Menurut Tim Hukum Warga Besipae korban penggusuaran, seharusnya Pemda Propinsi Nusa Tenggara Timur pertama-tama menggugat di Pengadilan dengan gugatan pengosongan lahan. Bukan gegabah membongkar rumah milik warga secara sepihak. “Ini perbuatan melanggar hukum. Apalagi rumah yang dibongkar bukan rumah milik pemerintah, tetapi itu rumah milik warga Besipae yang dibangun sendiri,” tegas Tim Hukum.

Rumah yang dibongkar itu, lanjut tim hukum, dibangun dengan biaya sendiri dan dijadikan rumah tinggal bagi keluarga. Warga Besipae sudah berulang kali melakukan protes dan menolak rumah mereka dibongkar. Tetapi aparat tetap memaksa membongkar rumah mereka.

Olehnya itu, menurut Tim Hukum warga masyarakat korban penggusuran, kasus tersebut harus diproses pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku karena pembongkaran rumah Warga Besipae secara sepihak dan pemaksaan kehendak adalah tata cara yang tidak memberikan edukasi hukum yang baik bagi masyarakat. “Untuk itu, laporan pidana yang dilakukan Warga Besipae pada hari ini (Rabu, 19/8/2020) di Polda NTT adalah bagian dari edukasi hukum kepada warga masyarakat. Artinya, penegakkan hukum harus dilakukan dengan tata cara yang benar menurut hukum, tidak dengan tata cara yang melanggar hukum,” tulis Tim Hukum.

Tim HukumWarga Besipae menguraikan bahwa selain pembongkaran rumah-rumah, makanan dan alat-alat masak diangkut dan dibawa pergi oleh aparat. Para korban juga tidak mengetahui makanan dan alat-alat masak tersebut dibawa kemana. “Warga Besipae yang rumahnya dibongkar menghadapi ancaman dan intimidasi. Aparat turun dengan senjata lengkap, tangisan warga semakin menjadi melihat rumahnya dibongkar, tetapi tidak dihiraukan,” beber Tim Hukum.

Setelah rumah Warga Besipae dibongkar, lanjut Tim Hukum, warga tinggal dibawah pohon dan membangun gubuk darurat untuk tempat tinggal sementara. Tetapi kemudian rumah gubuk tersebut juga dibongkar dan diratakan.

Menurut Tim Hukum, Warga Besipae tinggal di lokasi milik mereka yang diperoleh secara turun temurun. Masyarakat Timor Tengah Selatan selalu hadir dengan simbol yang sangat dihormati yakni; tanah, batu, hutan dan air. Dengan demikian membongkar rumah warga dan menggusur mereka secara sepihak sama dengan merusak kain tenun kebesaran mereka sebagai simbol adat yang dikenakan Bapak Presiden Jokowi pada hari Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 2020 di Istanah Negara.

Diakhir pernyataan pers tersebut, Tim Hukum juga meminta agar Pemda Propinsi NTT menahan diri, tidak memaksakan kehendak, tidak lagi mengintimidasi warga. “Klaim kepemilikan lahan Besiapae perlu ditempuh melalui jalur hukum, tidak dilakukan dengan tata cara yang melanggar hukum. Hindari tata cara pemaksaan kehendak secara sepihak,” tegas Tim Hukum. (kt/tim)

Comments
Loading...