Edukatif, Investigatif, Faktual, Berimbang

Masalah Lahan Besipae, BPN Hanya Terbitkan Sertifikat Hak Pakai Pengganti

0 234

KORANTIMOR.COM – KUPANG – Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak pernah menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) lahan Besipae. BPN hanya menerbitkan Sertifikat Hak Pakai (SHP) duplikat (bukan sertifikat baru, red) sebagai pengganti sertifikat SHP Nomor 01/Desa Mio, tertanggal 29 Januari 1986 yang hilang. Dengan demikian, status lahan sekitar 30.870 Hekta/Ha yang disengketakan itu masih berstatus Hak Pakai.

KAKANWIL BPN NTT, Jaconias Walalayo, SH, MH

Demikian dikatakan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN), Jaconias Walalayo, SH, MH melalui jawaban tertulis (wawancara tertulis, red) yang diterima tim media ini pada Jumat (29/5/20) kemarin terkait sengketa lahan peternakan Besipae, TTS antara warga Besipae dan Pemprov NTT.

Menurut Kakanwil Walalayo, diterbitkannya Sertifikat Hak Pakai (SHP) pengganti/duplikat pada tahun 2013 karena SHP tahun 1986 telah hilang. “Itu terjadi karena sertifikat yang lama, HP Nomor 1/Desa Mio, tertanggal 29 Januari 1986 hilang. Kemudian diterbitkan sertifikat pengganti karena hilang, yaitu SHP Nomor 1/Desa Mio, tertanggal 19 Maret 2013 atas nama Dinas Peternakan Provinsi NTT seluas 37.800.000 M2 (3,780 Ha),” jelasnya.

Penerbitan sertifikat pengganti/duplikat itu, papar Kakanwil, berdasarkan permohonan sertifikat pengganti karena hilang dari Pemprov NTT sesuai Laporan Kehilangan yang diterbitkan oleh Kepolisian Resort Kupang Kota tertanggal 19 Desember 2012 Nomor: KK/2461/XII/2012/SPKT Res Kota Kupang dan Pengumuman Sertifikat Pengganti karena hilang tertanggal 25 Januari 2013 Nomor: 36/7.53.02.300/1/2013 Nomor urut 1 dari Kantor Pertanahan Kabupaten TTS.

Kakanwil Walalayo menjelaskan, diterbitkannya SHP Nomor 1/Desa Mio tahun 1986 oleh BPN, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I NTT Nomor: 1170/108/5/TTS/HPDJ/KADIT/84, tertanggal 2 Oktober 1984 dengan luas lahan/tanah sekitar 37.800.000 M2 (3,780 Ha). Namun seiring waktu, SHP tahun 1986 tersebut hilang sehingga Pemprov NTT mengajukan permohonan penerbitan sertifikat pengganti/hilang.

Walalayo juga memaparkan, berdasarkan dokumen yang diperoleh BPN, tidak pernah ada kontrak tanah antara masyarakat adat Besipae dengan Pemerintah Australia. “Yang ada kerjasama pengembangan peternakan antara Pemerintah Provinsi NTT dengan Pemerintah Australia yang kemudian menyepakati dengan nama kegiatan Nusa Tenggara Timur Livestock Development Project (NTT-LDP) yang melibatkan pihak Undana Kupang,” tulisnya.

Setelah kegiatan NTT-LDP selesai, lanjutnya, Pemerintah Australia mengembalikan lahan tersebut kepada Pemprov NTT.  “Bukan kepada masyarakat adat Besipae dan tidak pernah ada perpanjangan kontrak,” tandasnya.

Seperti diberitakan berbagai media sebelumnya, terjadi sengketa kepemilikan lahan eks proyek NTT-LDP di Besipae antara warga setempat dan Pemprov NTT. Lahan ulayat tersebut dipakai Pemprov NTT untuk kerjasama dengan Pemerintah Australia pada masa Gubernur Ben Boi dalam proyek NTT-LDP yang dimulai pada tahun 1986 dan berakhir pada tahun 2012 (sekitar 25 tahun, red).  Setelah kerjasama itu selesai, Pemprov ingin memperpanjang Hak Pakai atas lahan Besipae itul.  Namun warga setempat menolak perpanjangan penggunaan lahan tersebut oleh Pemprov NTT.

Warga melakukan protes dan demo beberapa kali untuk menuntuk hak kepemilikan lahan tersebut dikembalikan kepada warga setempat. Sengketa lahan tersebut berbuntut aksi telanjang dada mama-mama di Besipae yang memprotes Gubernur Laiskodat saat mendatangi lokasi tersebut pada tanggal 12 Mei 2020.  (.kt/tim)

Comments
Loading...