Edukatif, Investigatif, Faktual, Berimbang

PMKRI Kupang: Sebagai Anggota Polisi, Leo Tunga Harus Menghormati Karoline Sebagai Perempuan

0 137

KORANTIMOR.COM – KUPANG – Leo Tunga (LT) lupa, ia adalah seorang anggota polisi yang dimanapun berada, selalu melekat dalam dirinya tugas dan tanggungjawab memelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat dan mengayomi masyarakat. Sudah seharusnya LT juga menghormati Karoline Lede (KL) sebagai masyarakat yang adalah seorang perempuan. Leo lupa menghargai hak-hak dan status perempuan KL yang harus ia lindungi dan ayomi.

Adrianus Oswin Goleng, Ketua Presidium Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) St. Fransiskus Xaverius Cabang Kupang

Demikian penegasan Adrianus Oswin Goleng, Ketua Presidium Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) St. Fransiskus Xaverius Cabang Kupang kepada media ini pada Senin (25/05/2020) pukul 18.00 Wita lewat WhatsApp.

Kepolisian secara lembaga maupun personal, lanjut Oswin, keberadaanya adalah mitra bagi masyarakat. Mitra, berarti sedia menjadi rekan dan sahabat bagi semua orang dalam susah dan senang, dalam untung dan malang tanpa jurang pemisah. Setiap aparatur polisi, saat menjalankan tugas dan keberadaanya dalam lingkup masyarakat, wajib memberi tauladan, bersifat responsif dan umum dalam format pendekatan humanis untuk menciptakan rasa aman, tertib, damai, dan adil sesuai norma yang berlaku, sebagai mana spirit melindungi, melayani, dan mengayomi dengan mengedepankan prinsip “promoter” (profesional, moderen, terpercaya).

Oswin, panggilan akrab pemuda ini mengatakan bahwa, akan terancam manakala wajah polisi justru berubah menjadi sosok menakutkan, menjadi “serigala bagi sesama”. Berlaku semena-mena dengan memanfaatkan posisi dan jabatan untuk melancarkan serangan, berupa menekan dan memaksa seseorang hanya untuk memenuhi keinginan dan kehendak pribadi maupun kelompok dengan dalil penegakan hukum ranah penyelidikan dan penyidikan.

“Penegakan hukum di NTT, misalnya, oknum polisi dengan seenaknya menangkap orang (diduga pelaku) tanpa dasar hukum yang jelas secara formal dan materil. Belakangan baru diketahui, yang dituduh adalah orang salah tangkap. Tak hanya salah tangkap, korban justru menerima perlakuan tidak adil. Ia dipaksa mengakui kesalahan, diancam, bahkan disertaI pemukulan. Sungguh kesalahan berlipat ganda. Kasus lain, penganiyayaan terhadap sekelompok pemuda di Manggarai Barat. Penganiayaan pemuda di Kefamenanu. Kasus pemukulan warga di Maumere. Kasus pemukulan seorang pemuda di Lembata. Masih banyak lagi kasus, yang bila diurutkan tak akan habis-habis, dan semuanya dilakukan oleh oknum polisi dalam rentan waktu singkat ditahun 2020,” sergahnya.

Lanjut Oswin, terbaru, terjadi di Ngada, dialami Karolina Lede, 29 tahun, (Media SULUH DESA/wwwsuluhdesa.com, dan beberapa media daring lainnya, Minggu, 24/05/2020). Ia mendapat teror, ancaman, dan dipaksa jujur (selingkuh dengan suami orang) melalui telepon oleh orang tak dikenal (anonim). Setelah dicari tahu oleh korban dan pihak keluarga, akhirnya terkuak, si anonim tersebut adalah Leo Tunga, seorang yang diduga anggota polisi yang sedang bertugas di Kapolres Sikka. Ia (Leo) mengaku diberi kuasa oleh orang yang juga tidak dikenal si korban untuk mengurusi masalah.

“Bagi saya, menyelesaikan persoalan melalui mandat atau diwakili seseorang yang dianggap tokoh dan punya kemampuan lebih adalah hal yang normal. Ini justru bagus sesuai kebiasaan dan tradisi ketimuran kita yang mengutamakan rasa kekeluargaan dan persatuan, dengan keyakinan bahwa perihal keadilan bagi siapa saja yang merasa dirugikan dapat dicapai melalui urusan ‘kedalam’. Terutama melalui proses mediasi dan rekonsiliasi sesuai adat istiadat setempat, sehingga tidak segala urusan harus diselesaikan lewat jalur hukum (formal). Posisi ini, seseorang yang dimandat memiliki peranan penting. Harus bijaksana dan mampu mengakomodir kepentingan dua belah pihak tanpa berat sebelah. Ia harus berada di tengah titik keseimbangan, yang dapat menjangkau kedua pihak. Disinilah ruang mediasi terjadi, yang memungkinkan dua kutub bertentangan saling menyatu,” ungkap Oswin.

Ketua PMKRI Kupang yang berasal dari Bajawa ini menandaskan, berbeda yang dialami Karolina. Leo Tunga, tampil layaknya hakim sekaligus raja, yang entah dari mana tanpa diketahui asal usul. Dengan kapasitas sebagai seorang yang dimandat, Leo tampil percaya diri, apalagi latar belakang jelas: sorang polisi, punya kedudukan, punya jabatan dan kekuasaan, ia dengan leluasa bertindak untuk dan kepada siapa saja meskipun itu melampaui batas.

“Dengan sikap Leo yang brutal, ia justru menampar, menelanjangi, dan meruntuhkan diri diatas menara “mandat”, yang diaksikan sekian banyak orang ketika hal ini mencuat kepermukaan publik. Mestinya ia sadar, rasa-rasanya ketika tidak mampu mejalankan mandat dan tanggung jawab, akan lebih bijak ketika tidak menerima. Bila tersandera perasaan karena pertimbangan ini itu, limpahkan ke orang lain yang dianggap mampu, atau, mengarahkan orang tersebut mengadu ke pihak berwenang yang lebih profesional. Apa lagi, Leo seorang polisi, tentu paham hal semacam ini. Yang terjadi, ia justru mengabaikan, entah dalam keadaan sadar atau tidak. Ia yang tahu, dan Leo lupa, ia adalah seorang anggota, yang dimanapun berada, status dan kewajiban itu selalu melekat dalam memelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Leo juga harus menghormati Karoline Lede sebagai masyarakat yang adalah seorang perempuan. Leo lupa menghargai hak-hak dan status perempuan Karoline ini yang harus ia lindungi dan ayomi,” tambah Oswin.

Oswin mengutip Pasal 13 UU Kepolisian 2002 yang menjelaskan tugas pokok kepolisian, yakni:
a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
b. menegakkan hukum; dan
c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, kepolisian bertugas:
a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;

c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;

e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;

g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;

i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;

k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
“Pemolisian yang baik adalah suatu ‘seni’, bagaimana menghadapi masalah atau menyelesaikan masalah tanpa perlu melakukan pemaksaan”.” Good policing the craft of handling trouble without resort to coercion,” kata Oswin yang juga mengutip ungkapan Robert Reiner.

Menurut Oswin, yang terjadi malah berbalik, Leo tidak ingin kehilangan muka dan merasa malu dihadapan orang tersebut. Dengan kapasitas yang ia miliki, secara sembrono mengancam dan memaksa orang lain yang adalah seoarang wanita untuk mengakui kesalahan, yang mungkin (dugaan) ia juga tidak paham betul akar persoalan yang terjadi (tidak punya data dan bukti valid).
“Jika dugaan saya salah, maka kasus ini mudah dalam terang penyelesaian melalui lembaga resmi. Silahkan dibuat laporan. Biarkan instrumen kepolisian yang membuka tabir di balik kasus ini. Jika tuduhan itu tidak mampu dibuktikan, maka Leo Tunga bersiap-siap berhadapan dengan persoalan hukum atas “ancaman, pemfitnahan, dan penghinaan”, selain itu persoalan kode etik sesuai Perkapolri 14/2011. Leo juga akan berhadapan dengan publik sebab korban adalah seorang perempuan lemah yang mestinya dihormati hak-haknya dan sebagai anggota Polri, wajib dilindungi oleh Leo,” tutup Oswin. (kt/tim)

Comments
Loading...