Edukatif, Investigatif, Faktual, Berimbang

Seharusnya Kades dan Aparat Desa Naitimu Sudah Ditangkap dan Diproses Hukum

0 176

KORANTIMOR.COM – JAKARTA – Mestinya untuk melahirkan efek jera bagi kepala desa dan aparat desa atau siapa pun yang bermain data hingga penyaluran dana BLT DD dan BST di Desa Naitimu, Kabupaten Belu yang salah sasaran, sudah ditangkap aparat penegak hukum dan diproses hukum guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Permasalahannya sangat jelas, modus operandinya sangat sederhana, pelakunya tidak sulit ditangkap, maka dalam rangka meningkatkan moral warga yang sedang stres menghadapi ancaman COVID-19 yang belum jelas kapan berakhir, kiranya penindakan terhadap pelaku korupsi Dana BLT DD dan Dana BST di Desa Naitimu merupakan bonus sekaligus hadiah lebaran bagi masyarakat miskin yang tidak kebagian jatah BLT DD dan BST.

Foto: Advokat PERRADI, Petrus Selestinus dan Panglima TNI, Hadi Tjahjanto

Demikian dikatakan Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus tim media pada hari Jumat (22/05/2020) sore melalui WhatsApp.

Menurut Petrus Selestinus, permasalahan salah sasaran, salah orang atau error in persona dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) maupun Bantuan Sosial Tunai (BST), baik disengaja ataupun tidak disengaja bagi warga yang terdampak COVID-19, yang mulai muncul dimana-mana, termasuk di Desa Naitimu, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ini akibat dari tidak adanya transparansi dalam pendataan atua penyusunan daftar penerima bantuan.

Kejadian di Desa Naitimu, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabulaten Belu, pada hari Rabu (20/05/2020), sama dan serupa dengan peristiwa penyaluran dana BLTDD maupun BST di desa lain di NTT, bahkan di provinsi lainnya. Disebut bahwa BLT DD dan BST diterima oleh istri para aparat desa, Tenaga Kontrak Daerah (TKD), dan kategori orang-orang yang mampu lainnya. Modus dan modus operandi para pelaku penyaluran Dana BLT DD dan BTS sudah dikonstatir oleh Ketua KPK, Firli Bahuri beberapa waktu lalu dalam acara Dengar Pendapat Dengan Komisi III DPR RI April 2020.

Selestinus pun mengungkapkan bahwa Ketua KPK, Firli Bahuri bahkan dengan tegas mengancam akan menindak pelaku korupsi anggaran penanganan bencana COVID-19 dengan tuntutan hukuman mati, dengan dalil “keselamatan masyarakat merupakan hukum tertinggi”, sehingga bagi siapapun yang melakukan korupsi anggaran penanganan COVID-19, akan dihukum mati. Pernyataan Ketua KPK, Firli disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi Hukum DPR RI, Rabu, taggal 29 April 2020 yang lalu.

Ketua KPK Firli Bahuri, lanjut Selestinus, juga menjelaskan bahwa KPK membentuk Satgas COVID-19 untuk mengawasi penyaluran dan penggunaan Dana Bantuan COVID-19. Karena Firli Bahuri mengkonstatir ada 4 (empat) celah korupsi yang perlu diwaspadai yaitu, saat Pengadaan Barang dan Jasa, Sumbangan dari Pihak Ketiga, Relokasi Anggaran dan Distribusi Bantuan Sosial. Ancaman pidana mati yang dikemukakan Firli Bahuri, bukan sebuah pepesan kosong, karena soal pidana mati adalah amanat pasal 2 UU Tipikor yang secara tegas menyatakan: “Setiap orang yang secara sengaja melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup dan seterusnya. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Sektor yang Rawan KKN

Advokat Peradi ini menyampaikan bahwa apa yang dikonstatir pimpinan KPK tentang sektor yang rawan di-KKN itu, serta merta muncul sekarang sehingga harus diawasi secara ketat. Apalagi ada Bantuan Dana BLT DD dan BTS sebagai Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, yang difokuskan untuk membantu Kepala Keluarga (KK) yang kehilangan mata pencaharian akibat pandemi Corona, juga ada sumbangan dari Pihak Ketiga yang diberikan langsung kepada Pemda.

Advokat PERADI itu menambahkan, meskipun sumber dana bantuan dan fokus penggunaan anggaran serta kemana target bantuan akan diberikan sudah ditetapkan, sekarang telah muncul problem rawan KKN secara berjamaah. Karena dalam pertimbangan mereka, peluang untuk KKN sangat terbuka, dimana semua pihak lebih takut kepada bahaya COVID-19 ketimbang ancaman pidana mati oleh KPK. Dari sebab itu, faktor kehati-hatian dalam memverifikasi dan memvalidasi data penerima bantuan, dilakukan secara asal-asalan. Jumlah penerimanya dimark-up, sehingga potensi terjadinya overlaping pemberian dana bantuan; baik karena kekeliruan atau disengaja, tak terhindarkan dan tak bisa dicegah.

Lanjut Pria yang vokal membela masyarakat ini, “pertanyaannya mampukah aparat penegak hukum(KPK, Kejaksaan dan POLRI), Inspektorat, DPR dan DPRD mengawasi dan mencegah penyimpangan yang sedang terjadi saat ini. Karena masalahnya mencegah KKN pada saat ini bisa berbuah malapetaka karena dianggap menghambat bantuan penanganan COVID-19, sehingga pilihannya lebih baik membiarkan penyimpangan terjadi, toh nanti pelakunya dipenjara. Jika pilihannya pada memenjarakan pelaku, maka akan banyak orang menghadapi ancaman hukuman mati sebagaimana peringatan Ketua KPK.”

Advokat PERADI itu menambahkan, modus operandinya masih konvensional yaitu dengan menciptakan data penerima fiktif, belanja fiktif, biaya pengobatan fiktif, dan lain-lain karena lemahnya pengawasan akibat keengganan dan trauma petugas terhadap bahaya COVID-19. Hal ini seakan-akan memberi peluang untuk terjadinya korupsi, untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara dengan potensi kebocoran anggaran ditaksir hingga mencapai 30%.

Mestinya untuk melahirkan efek jera bagi pengelola dana BLT DD dan BST, para kepala desa dan aparat desa yang bermain atau siapapun yang bermain sebagaimana terjadi di Desa Naitimu, Kabupaten Belu, Provinsi NTT, harusnya sudah diamankan aparat penegak hukum, tangkap, tahan dan proses hukum guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. “Mestinya dalam masa COVID-19 dimana seluruh sistim berubah termasuk berubahnya perilaku untuk hidup tertib, seharusnya para pemangku kebijakan hingga kepala desa pun harus tahu diri dan bersikap lebih arif,” tandasnya.

Kapolda NTT dan Kejaksaan Tinggi NTT, lanjut Slestinus, seharusnya bersama Satgas COVID-19 mulai melakukan langkah-langkah hukum. Dimulai dari Desa Naitimu, Kabupaten Belu, karena permasalahannya sangat jelas, modus operandinya sangat sederhana, pelakunya tidak sulit ditangkap, maka dalam rangka meningkatkan moral warga yang sedang stres menghadapi ancaman COVID-19 yang belum jelas kapan berakhir, kiranya penindakan terhadap pelaku korupsi Dana BLT DD dan Dana BST di Desa Naitimu dan di tempat lain merupakan bonus sekaligus hadiah lebaran bagi masyarakat miskin yang tidak kebagian jatah BLT DD dan BST. (kt/tim)

Comments
Loading...