Edukatif, Investigatif, Faktual, Berimbang

Forum BUMDES NTT Desak Pemkab Belu Copot Kades Naitimu

0 207

KORANTIMOR.COM – BELU – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Forum Badan Usaha Milik Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur (DPW Forum BUMDES NTT), Yoan Niron segera berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Seluruh Pendamping Desa serta Pemda Kabupaten Belu untuk mengambil tindakan tegas berupa penonaktifan atau pemecatan terhadap Kepala Desa Naitimu, Norbertus Moa dan Aparat Pemdes karena diduga memanipulasi data sehingga realisasi BLT DD dan BST desa Naitmu tidak tepat sasaran.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Forum Badan Usaha Milik Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur (DPW Forum BUMDES NTT), Yoan Niron

Hal ini disampaikan oleh Yoan Niron dan Pengurus BUMDES DPW NTT saat dihubungi Media ini lewat WhatsApp pada hari Jumat (22/05/2020) pukul 09.00 Wita.

Tanggapan Yoan Niron terkait informasi penyaluran BLT Dana Desa (BLT DD) dan BST di Desa Naitimu, Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu yang kontroversial. Kontroversial karena ditemukan Isteri dari para aparat Pemdesa dan Tenaga Kontrak Daerah serta Pensiunan PNS sumrigah terimah BLT DD dan BST. Sementara janda dan lansia serta keluarga miskin yang paling terdampak covid 19 justru merana karena tidak tersentuh bantuan.
Menurutnya, Kementerian Desa dalam mekanisme pembagian BLT (Permendes PDTT No 6 Tahun 2020) Tentang Peraturan Penggunaan Dana Desa untuk pencegahan dan penanganan covid 19).

Di dalam Permendes tersebut telah sangat jelas menggarisbawahi bahwa penerima bantuan hendaklah bukan warga yang mempunyai penghasilan atau ekonomi seperti tenaga honorer desa, aparat pemerintah desa dan PNS.

“Kami DPW Forum BUMDES NTT mendesak untuk pembagian BLT dari Desa Naitimu dievaluasi oleh Pemerintah Kabupaten Belu bersama Polres Belu. Bila perlu harus ada sanksi pencopotan dari jabatan jika terbukti. Pemerintah Pusat juga tegas dalam bantuan-bantuan sosial, tidak boleh tidak tepat sasaran dan wajib mengedepankan tranparansi. Dugaan saya tidak ada musyawarah desa yang dilakukan untuk melakukan cross check nama – nama penerima BLT sehingga penetapan SK Pemdes dilakukan tanpa ada tranparansi. Disini diduga terlihat sekali bahwa ada unsur kesengajaan untuk merekomendasikan penerima BLT bagi mereka yang secara ekonomi tidak layak untuk diterima,” tegas Niron.

Lanjut Niron, “kami juga akan membuat pernyataan tertulis dan berkoordinasi dengan Koordinator Pendamping Desa Tingkat Provinsi NTT agar memberikan masukan kepada pendamping desa yang berada di wilayah ini untuk bisa bekerja profesional dan melihat kondisi real dilapangan.Sebagai pendamping desa tentunya mengawasi dana desa dikelola tepat sasaran itu sangat diperlukan apalagi bantuan langsung tunai ini.”

Ditengah pandemi global Covid 19 seperti ini rasa kemanusiaan tidak boleh berubah menjadi pragmatisme kepada kepentingan pribadi maupun kelompok itu sendiri. Namun menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri.
“Tindakan dari Pemerintah Desa Naitimu tidak boleh mejadi kebiasaan karena akan berdampak besar terhadap pengelolaan Dana Desa yang selama ini digelontorkan dari pemerintah pusat. Sebagai seorang pemimpin mestinya pihak pemerintah desa dalam hal ini Norbertus Moa sebagai Kepala Desa Naitimu harus menunjukkan keteladanan yang sepantasnya. Uang yang digunakan ini uang rakyat dan aparat pemerintah desa tidak boleh menjadikan ini sebagai uang milik pribadi yang seenaknya diatur untuk kepentingan individu-individu dalam desa tersebut,” pungkas Niron.

Diberitakan oleh media ini sebelumnya (Kamis, 21/5/2020) bahwa penyaluran Bantuan Lansung Tunai Dana Desa (BLT DD) dan Bantuan Sosial Tunai (BST) kepada warga terdampak Covid-19, di Desa Naitimu, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (Rabu, 20/15/2020) diduga tidak tepat sasaran dan tidak transparan serta tidak adil. Istri para aparat desa, Tenaga Kontrak Daerah (TKD) serta tim sukses Kades Naitimu sumringah menerima BLT DD dan dan BST. Sementara itu keluarga miskin dan tak berdaya (janda dan lansia, red) merana tidak tersentuh BLT dan BST.

Kasus tersebut terkuak ke publik setelah seorang Warga Desa Naitimu (yang menolak menyebutkan namanya) menghubungi Media ini pada hari Rabu (20/05/2020) membeberkan semua polemik dan keluhan warga miskin yang terdampak Covid-19. Ia menguraikan bahwa mayoritas penduduk desa Naitimu bermata pencaharian sebagai petani dan berpendapatan di bawah rata-rata per kapita dan miskin.

Kelompok kategori inilah, menurutnya seharusnya yang mendapat fokus perhatian pemerintah terkait penyaluran BLP dan BST disituasi pandemi corona ini. “Jumlah penduduk sekitar 800 an Kepala Keluarga. Pekerjaan masyarakat disini bervariasi, tetapi lebih banyak yang petani. Mereka ini seharusnya yang menjadi fokus dan sasaran BLT dan BST ditengah situasi pandemi corona,” ujarnya.

Ia mengungkapkan kekecewaannya terkait realisasi pembagian BLT dan BST desa Naitmu Kecamatan Tasi Feto, Kabupaten Belu. Pasalnya penyaluran BLT dan BST tidak tepat sasaran dan tidak transparan. Kebanyakan penerima BLT dan BST adalah para tim sukses Kades Naitimu, Nobertus Moa. Termasuk isteri para aparat desa, Ketua TPK yang adalah pensiunan PNS, RT dan Tenaga Kontrak Daerah. Parahnya, banyak keluarga yang lebih layak terima (yang lebih miskin, red) malah tidak menerima apa-apa.

“Pembagian BLT dengan BST hari ini (Rabu, 21/05/2020) sangat tidak adil dan tidak transparan. Kami menilai Kepala Desa Naitimu, Bapak Norbertus Moa tidak transparan dan tidak adil kepada warganya. Banyak yang terima BLT ini adalah para tim sukses Kades Naitimu. Yang terima juga istri aparat desa, bahkan Ketua TPK yang pensiunan PNS. Mengenai BST, lebih banyak yang didata adalah para istri sehingga, nama yang terima juga para istri aparat desa. Dalam hal ini istri sekdes, istri RT, dan Tenaga Kontrak Daerah. Penyaluran BLT dan BST ini jauh sekali dari sasaran. Banyak warga yang harus terima itu malah tidak terima. Seperti KK yang sangat miskin. Nama-nama mereka itu sudah ditempelkan di papan pengumuman, tetapi setelah kami cek beda dengan yang ada di lapangan,” ungkapnya kesal sambil meminta supaya namanya dirahasiakan.

Lanjut Sumber itu lagi, “kami semua ada simpan data. Yang ini kami ada simpan foto dari nama-nama yang ditempelkan di papan pengumuman. Sebentar kami kirimkan ke pak ya supaya dicek. Yang kami beri kode merah itu adalah istri dari aparat desa dan yang kami coret biru adalah Tenaga Kontrak Daerah. Sekali lagi ini kami tidak mengada-ada. Kami harus bongkar ke media supaya Bupati Belu, Polri, TNI, dan Media bisa kawal bersama. Itu yang kami tandai adalah keluarga yang menurut pandangan kami sebagai keluarga yang mampu. Yang terima itu salah satunya adalah Ketua TPK Desa Naitimu yang adalah seorang pensiunan PNS . mereka semua tim suksesnya kepala desa yang sekarang. Lalu mereka juga punya motor dan rumah permanen. Ada yang punya usaha tambahan berupa kios.”

Sang informasi itupun mengirimkan nama-nama penerima bantuan yang menurutnya merupakan orang-orang dekat Kepala Desa Naitimu. “Ini Pak Wartawan, Kami kirimkan nama-nama orang dekat kades yang hari ini terima bantuan. Yuliana Aek adalah istri dari Ketua RW 01 atas nama YAHONIS TALAN, Yuliana Dou adalah istri dari Ketua RT 02 atas nama Philipus Fahik, Bendita Germana yang adalah istri dari Wakil Ketua BPD atas nama Cosmas Amaral, Natalia Dahu yang adalah istri dari perangkat desa atas nama Elias Kehi, Artigasari M. D. C. Nunes adalah anak kandung dari Sekretaris Desa bernama Dominikus Seran. Sangat miris dan ironis, sebab mereka ini ekonominya lebih baik dibanding warga yang lain tetapi mereka juga terima. Apa mereka tidak malu?,” sergahnya.

Saat sedang berbincang, sang narasumber tersebut juga menghubungkan media ini dengan sejumlah warga Desa Naitimu yang ternyata diketahui bahwa mereka ini adalah para janda dan lansia. Mereka itu antara lain; Blandina Hoar dan Natalia Buik. Keduanya adalah janda-lansia.
Total keseluruhan penerima bantuan di desa Naitimu berjumlah 840 KK (191 KK penerima BLT DD dan penerima BST berjumlah 155 KK).

Salah satu warga saat dikonfirmasi media usai menerima BLT DD tersebut menjawab, “ini kami terima BLT Dana Desa Rp 600.000. Ah, siapa bilang senang. Terima hanya 600.000 ribu rupiah ini. Kami pikir terima satu kali 1.800.000. Padahal sonde (tidak, red).”

Hingga berita ini dipublikasikan, Norbertus Moa (Kepala Desa Naitimu) belum memberikan jawabannya. Dihubungi berkali-kali lewat pesan dan panggilan WhatsApp pun tidak membalas. (kt/tim)

Comments
Loading...