Edukatif, Investigatif, Faktual, Berimbang

Pengaduan Bupati TTU dan Isteri Patut Dikesampingkan POLRES TTU

0 317
(MERIDIAN DEWANTA DADO, SH – ADVOKAT PERADI / KOORDINATOR TIM PEMBELA DEMOKRASI INDONESIA WILAYAH NTT / TPDI-NTT / KUASA HUKUM ALFRED BAUN)

Selaku Kuasa Hukum dari Ketua Aliansi Rakyat Anti Korupsi Indonesia (ARAKSI), Alfred Baun (AB), kami patut meminta Polres TTU mengesampingkan ataupun tidak perlu menanggapi pengaduan Bupati TTU, Raymundus Sau Fernandes (RSF) dan istrinya Kristiana Muki (KM) terhadap Klien kami Alfred Baun.

Dasar dan alasan RSF dan KM mengadukan Klien kami ke Polres TTU pada tanggal 19 Mei 2020 adalah karena merasa nama baiknya dicemarkan oleh Klien kami AB sebagai akibat adanya kasus dugaan tindak pidana korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Kabupaten TTU Tahun Anggaran 2007 senilai Rp 47,5 Milyar yang telah dilaporkan oleh klien kami di Polda NTT pada tanggal 5 Mei 2020.

Klien kami, AB diadukan ke Polres TTU oleh RSF dan KM dengan tuduhan melakukan tindak pidana pengaduan palsu dan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 210 dan 317 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE sesuai laporan polisi nomor : LP/171/V/2020/NTT/RES TTU.

Pertanyaan kami adalah pencemaran nama baiknya dan pengaduan palsunya dimana, yang mana? Sebab apabila alasan pengaduan pasangan suami / istri itu adalah akibat dari adanya kasus dugaan tindak pidana korupsi DAK Bidang Pendidikan Kabupaten TTU TA 2007 sekitar Rp 47,5 Milyar yang telah dilaporkan oleh klien kami di Polda NTT, maka secara yuridis kita semua wajib menunggu terlebih dahulu prioritas penuntasan kasus dugaan-dugaan tindak pidana korupsi itu sebagai kasus pokoknya secara terang benderang dan berkekuatan hukum tetap serta mengikat.

Pernyataan Kapolres TTU, AKBP Nelson Filipe Diaz Quintas yang menegaskan akan melakukan penyelidikan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku atas pengaduan Bupati TTU, RSF dan istrinya KM, haruslah dimaknai bahwa Kapolres TTU akan menggunakan penanganan kasus dugaan tindak pidana pengaduan palsu dan pencemaran nama baik itu untuk mendapatkan dokumen atau keterangan yang diperlukan dalam proses pembuktian kasus korupsi yang menjadi masalah pokoknya, yaitu demi membantu pengungkapan kasus dugaan tindak pidana korupsi DAK Bidang Pendidikan Kabupaten TTU TA 2007 senilai Rp 47,5 Milyar.

Argumentasi hukum kami untuk meminta Polres TTU mengesampingkan ataupun tidak perlu menanggapi pengaduan RSF dan istrinya, KM terhadap Klien kami AB adalah sesuai bunyi ketentuan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN pada Pasal 10 ayat (2) yang menegaskan bahwa dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap
Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut, wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Kapolres TTU juga pasti paham dan harus mencermati keberadaan Surat Edaran Bareskrim Mabes Polri Nomor : B/ 345 /III/ 2005/Bareskrim tertanggal 7 Maret 2005, yang isinya menegaskan bahwa :

1. Penanganan tindak pidana korupsi dengan kegiatan penyelidikan/penyidikan baik oleh Polri, Kejaksaan, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK selalu jadi prioritas pertama.

2. Penanganan kasus pencemaran nama baik sebagai kasus yang timbul kemudian tetap ditangani, tetapi bukan prioritas utama dengan tujuan kasus tersebut tidak terhambat/mengaburkan penanganan korupsi yang menjadi kasus pokok.

3. Lebih memanfaatkan penanganan kasus pencemaran nama baik untuk mendapatkan dokumen atau keterangan yang diperlukan dalam proses pembuktian kasus korupsi yang jadi masalah pokok.

Dengan adanya ketentuan Pasal 10 ayat (2) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN dan juga Surat Edaran Bareskrim Mabes Polri Nomor : B/ 345 /III/ 2005/Bareskrim tertanggal 7 Maret 2005, maka sudah merupakan suatu keharusan bagi Kapolres TTU untuk menunda proses hukum pengaduan Bupati TTU, RSF dan istrinya, KM terhadap Klien kami AB, dan lebih memprioritaskan membantu pengungkapan secara terang benderang kasus dugaan tindak pidana korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Kabupaten TTU Tahun Anggaran 2007 senilai Rp 47,5 Milyar yang saat ini sedang ditangani oleh Polda NTT.

Bahkan dari pada Polres TTU buang-buang waktu untuk memproses pengaduan RSF dan KM terhadap Klien kami AB, maka demi memenuhi slogan aparat POLRI yang profesional, modern dan terpercaya (promoter), lebih baik Polres TTU fokus untuk berani membongkar habis-habisan perkara-perkara dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Kabupaten TTU selama kepemimpinan Bupati TTU, RSF. [kt]

Jakarta, 21 Mei 2020

(MERIDIAN DEWANTA DADO, SH – ADVOKAT PERADI / KOORDINATOR TIM PEMBELA DEMOKRASI INDONESIA WILAYAH NTT / TPDI-NTT / KUASA HUKUM ALFRED BAUN)

Comments
Loading...