Edukatif, Investigatif, Faktual, Berimbang

Elemen Masyarakat Desa Letmafo Desak Bupati TTU Copot PLT. Camat Insana Tengah

0 257

KORANTIMOR.COM – KEFAMENANU – Sejumlah elemen masyarakat Desa Letmafo yang diwakili tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda hingga mantan anggota BPD dan BPD terpilih desa Letmafo meminta Bupati Timor Tengah Utara (TTU), Raymundus Sau Fernandes segera mencopot Yohanes Yoseph Mesu dari posisi PLT. Camat Insana Tengah karena dinilai tidak mampu menyelesaikan sengketa pemilihan BPD Letmafo. Sikap dan kebijakannya berpotensi timbulkan konflik horisontal masyarakat Letmafo dan menghambat pembangunan desa Letmafo.

Plt.Camat Insana Tengah, Yohanes Yosep Mesu, SP

Demikian pesan video warga masyarakat desa Letmafo, Kecamatan Insana Tengah Kabupaten TTU: Tony Leu (mantan BPD Letmafo), Urbanus Halpah (tokoh adat Letmafo), Mikael Sanam (tokoh masyarakat), Yeri Fahik (tokoh pemuda), Imelda Tnomel (tokoh perempuan) kepada media ini pada Sabtu (16/5/2020). “Kami minta kepada Bupati Timor Tengah Utara untuk segera mencopot atau memecat PLT. Camat Insana Tengah karena telah menghambat pembangunan di desa Letmafo,” tandas mereka satu per satu.

Mantan Kepala Desa Letmafo, Laurentius Eno yang dikonfirmasi media ini (Minggu, 17/5/2020) melalui pesan Whatss App membenarkan adanya permintaan sejumlah elemen masyarakat Letmafo kepada Bupati TTU, Ray Fernandes untuk mencopot PLT. Camat Insana Tengah, Yohanes Yoseph Mesu. Laurentius menilai permintaan masyarakat tersebut adalah hak aspirasi masyarakat yang kecewa oleh sikap dan kebijakan kurang netral PLT. Camat Insana Tengah terkait sengketa BPD Letmafo. “Kalau masyarakat meminta bapa Bupati copot PLT. Camat Insana Tengah ya itu hak aspirasi mereka sebagai warga masyarakat yang kecewa karena ketidaknetralan PLT Camat Insana Tengah menyelesaikan sengketa BPD Letmafo,” ujarnya geram.

Mantan Kades Letmafo, Laurentius Eno

Laurentius secara detail membeberkan sejumlah alasan mengapa masyarakat mendesak pencopotan PLT, Camat Insana Tengah, Yohanes Y. Mesu, yakni; pertama, Plt. Camat tidak mampu dan tidak bijak serta tidak mengambil posisi netral dalam menyelesaikan sengketa BPD Letmafo.

Kedua, PLT. Camat Yohanes Mesu tidak pernah mau mengklarifikasi sengketa kedua kubu (penggugat dan tergugat) terkait pemilihan BPD dengan menggunakan rujukan Perda No 11 tahun 2014 tentang BPD. Ia malah sewenang-wenang memerintahkan Penjabat Kades Letmafo, Guido Afienpah melakukan penjaringan dan pemilihan ulang BPD Letmafo atas dasar asumsinnya sendiri bahkan tanpa bukti adanya kecurangan proses penjaringan calon anggota BPD Letmafo.

Ketiga, penjaringan dan pemilihan ulang BPD Letmafo yang baru itu ternyata inisiatif PLT. Camat Insana Tengah pribadi melalui penjabat Kepala Desa Letmafo, Guido Afienpah dan bukan perintah Dinas PMD Kabupaten TTU (sebagaimana telah diklarifikasi Dinas PMD TTU kepada BPD terpilih desa Letmafo di kantor Dinas PMD TTU pada tanggal 15 April 2020 dan pada pemberitaan media ini sebelumnya tanggal 14 Mei 2020, red).

Keempat, Kebijakan dan sikap PLT. Camat Insana Tengah itu berpotensi menimbulkan konflik bersaudara dan menghambat pembangunan di desa Letmafo.

Yance Tneseb, salah satu anggota BPD desa Letmafo terpilih pada 13 November 2019 kepada media (Sabtu, 16/5/2020) juga berkomentar bahwa kebijakan PLT. Insana Tengah sudah mencerminkan ketidakadilan dan tidak memberi pentunjuk yang baik bagi para bawahannya, dan terutama masyarakat Letmafo.

“Sebagai pemimpin wilayah Insana Tengah, Ia seharusnya menunjukkan teladan yang baik. Dia harus netral dan jujur serta tidak memihak. Ini malah memihak kubu tertentu dan menyalahkan kubu lain. Ia sesuka hati perintahkan pemilihan ulang BPD Letmafo yang baru tanpa lihat proses yang sudah ada sebelumnya. Lalu pakai alasan diperintah Dinas PMD, padahal Kadis PMD TTU sendiri sudah klarifikasi tidak perintahkan PLT. Camat Lakukan penjaringan dan pemilihan ulang BPD. Ini namanya putar balek to pak?” kritiknya tajam.

Terkait kebijakan kontroversial Plt. Camat Insana Tengah itu, Ketua DPRD TTU, Hendrikus Bana yang dihubungi media ini pada Minggu (17/5/2020) angkat bicara. Menurut Hendrik, Indonesia adalah negara hukum dan segala kebijakan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah atau pemimpin siapa pun dasarnya haruslah aturan, undang-undang atau hukum dan atau berdasarkan asas legalitas. “Dalam konteks sengketa pemilihan BPD Letmafo, tentu sudah ada undang-undang UU No. 11 Tahun 2014 yang mengatur segala petunjuk proses pemilihan dari awal hingga akhir,”ujarnya.

Foto by Pos Kupang.
Ketua DPRD TTU, Hendrikus Bana

Hendrik menambahkan bahwa dirinya telah mendisposisikan Komisi I DPRD TTU dan mitra-mitranya untuk turun langsung ke desa Letmafo pada Kamis lalu (14/5/2020) untuk mencocokan pengaduan pengadu dengan bukti-bukti di lapangan serta mendengar para pihak yang bersengketa. “Kita mendengar uraian kronologis dari masing-masing pihak. Termasuk dari Plt. Camat Insana Tengah dan juga uraian kronologis versi dari panitia penjaringan dan atau tokoh yang mewakili masyarakat. Lalu kita menganalisa dan membuat kajian-kajian regulasi dan pertimbangan-pertimbangan sebelum mengambil keputusan bersama,” paparnya.

Mantan ASN di Kabupaten TTU itu juga mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat ia akan memanggil (mengundang, red) Dinas PMD TTU, Plt. Camat Insana Tengah, Penjabat Kepala Desa, BPD terpilih dan perwakilan masyarakat Letmafo serta mereka yang terkait sengketa untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP).

Di RDP itu, lanjut Hendrik, kita akan mendengar lagi keterangan semua pihak; baik pengadu dan teradu, termasuk keterangan camat dan masyarakat. Semua pengaduan-pengaduan akan kita cocokan dengan Perda No 11 tahun 2014. Jika itu fakta proses penjaringannya (terdahulu, red) dan sudah dilaksanakan sesuai dengan perda tersebut, maka kita semua wajib taat dan kembalikan sesuatunya ke hasil awal. Sebaliknya bila ditemukan ketidakcocokan/ketidaksesuaian proses itu sesuai dengan petunjuk Perda Nomor 11 Tahun 2014, maka kita juga harus taat melakukan proses ulang penjaringan. “Jadi tidak ada lagi pakai asumsi-asumsi dalam mengambil kebijakan atau keputusan. Daerah ini hancur kalau segala keputusan atau kebijakan diambil pemimpin berdasarkan asumsi,” ujarnya.

Ketua DPRD TTU itu memastikan besok (senin, 18/5/2020), Ia akan mengeluarkan undangan ke semua pihat terkait untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait sengketa BPD Letmafo. “Saya akan perintahkan keluarkan undangan besok kepada semua unsur terkait sengketa pemilihan BPD Letmafo untuk Rapat Dengar Pendapat,” tandasnya.

Sedangkan terkait adanya permintaan sejumlah elemen masyarakat desa Letmafo yang meminta pencopotan Yohanes Yosep Mesu, SP dari posisi PLT. Camat Insana Tengah, Politisi Partai Nasdem TTU itu menegaskan bahwa itu bukan domain DPRD, melainkan hak dan wewenang Bupati Timor Tengah Utara selaku kepala eksekutif. “Itu domain pak Bupati selaku kepala Pemerintahan eksekutif. DPRD hanya mengawasi dan memastikan prosesnya sesuai dengan regulasi atau Perda,” ucapnya.

Sementara itu, PLT. Camat Insana Tengah, Yohanes Yosep Mesu, SP yang dihubungi media ini berkali-kali sejak 5 hari lalu untuk dimintai tanggapan atau klarifikasinya, tidak menjawab panggilan dan pesan Whatss App walau telah membaca pesan Whatss App media. Sang PLT.Camat itu bahkan hingga berita ini diturunkan tetap bungkam alias diam seribu bahasa.

Pihak media lalu berusaha menghubunginya lewat Penjabat Kepala Desa Letmafo, Guido Afienpah melalui nomor kontak (**********537), tetapi nomor yang dihubungi menjawab ia bukan bukan Penjabat Kepala Desa Letmafo. “Maaf pak, saya Bram, saya bukan penjabat Kepala Desa Letmafo,” tutupnya. [.kt/tim]

Comments
Loading...