Edukatif, Investigatif, Faktual, Berimbang

Plt. Kadis PMD TTU: Saya Tidak Perintahkan Plt. Camat Insana Tengah Proses Penjaringan Ulang BPD Letmafo

0 330

KORANTIMOR.COM – KEFAMENANU – Pejabat Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas PMD TTU, Egidius Sanam membantah pernyataan PLT. Camat Insana Yohanes Yoseph Mesu yang mengatakan bahwa dirinya yang telah memerintahkan pemilihan ulang anggota BPD Letmafo, Kecamatan Insana, Kabupatem TTU.

Foto by Pos Kupang:
Plt. Kadis PMD TTU, Egidius Sanam

Bantahan itu disampaikan Sanam saat dikonfirmasi tim media ini melalui telepon selularnya pada Rabu (13/5/20). “Saya tidak pernah memerintahkan kepada PLT. Camat Insana Tengah, Pak Yohanes Mesu untuk melakukan proses penjaringan ulang BPD Letmafo. Itu kebijakan dia sendiri,” bantah Sanam.

Menurut Sanam, saat didatangi Camat Mesu, ia memerintahkan untuk melakukan klarifikasi antar pihak yang mengadu dengan panitia pemilihan. “Saya justru perintahkan untuk melakukan pertemuan bersama semua pihak terkait untuk klarifikasi sengketa pemilihan BPD Letmafo,” tegasnya.

Sanam mengatakan, Ia menghargai posisi PLT. Camat sebagai Kepala Administrasi Wilayah setempat. Tetapi pada prinsipnya kebijakan memerintahkan penjaringan ulang BPD Letmafo itu di luar instruksinya. “Dan yang bertanggungjawab menjelaskan atau mengklarifikasi kasus tersebut adalah PLT. Camat Insana Tengah,” ujarnya.

Sementara itu PLT. Camat Insana yang sudah dihubungi pihak media ini untuk dimintai konfirmasinya terkait instruksi tersebut enggan menjawab panggilan telepon. Bahkan menghindar untuk menjawab pertanyaan wartawan melalui pesan Whats App walau telah membaca pesan itu.

Yohanes hanya menanggapi pemberitaan sebelumnya (Rabu, 13/5/2020) melalui pesan WA yang isinya mengatakan bahwa itu tidak benar, jangan seperti itu tanpa menguraikan secara jelas apa maksud dan alasanya. “Itu tidak benar. Neka nggitu e (bahasa Manggarai yang artinya jangan seperti itu red),” tulisnya tanpa penjelasan lebih lanjut.

Seperti diberitakan sebelumnya, Camat Insana Tengah, Yohanes Yoseph Mesu diduga melakukan intervensi dalam pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Letmafo, Kecamatan Insana Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), NTT.

Hal itu dikatakan Laurentius Eno, mantan Kepala Desa Letmafo yang menghubungi tim media ini melalui telepon selularnya, Senin (11/5/20) terkait pemilihan ulang anggota BPD Letmafo pada Sabtu (9/5/20) yang diduga dintevensi oleh Camat Insana Tengah.

“Saya tidak tahu apa alasan Pak Camat memerintahkan pemilihan ulang anggota BPD Letmafo pada hari Sabtu (9/5/20). Padahal, sudah terpilih calon anggota BPD Letmafo pada pemilihan tahun lalu sesuai aturan proses pemilihan. Namun Pak Camat batalkan, ini sudah intervensi,” ujar Laurentius.

Laurentius menjelaskan, saat masih menjabat sebagai Kepala Desa Letmafo, pihaknya telah melakukan proses pemihan secara fair dan sesuai aturan pemilihan serta mekanisme musyawarah dan mufakat penetapan anggota BPD sebagaimana Perdes tersebut.

Namun setelah pemilihan dilaksanakan dan hasilnya ditetapkan, ada segelintir calon yang kalah dalam pemilihan tersebut (dengan mengatasnamakan Forum Peduli Masyarakat Letmafo, red) melaporkan adanya dugaan pelanggaran dalam proses pemilihan. Kemudian dilakukan mediasi antara Panitia Pemilihan dengan para pelapor. Namun mediasi tersebut tak berjalan sesuai rencana.

Laurentius menilai Camat Mesu, kurang mencermati poin per poin Perda tersebut dan hanya mendengar tanpa pendalaman yang tajam dan baik terhadap pengaduan segelintir orang yang menamakan diri Forum Peduli Masyarakat Desa Letmafo dan mengatasnamakan seluruh masyarakat desa Letmafo, untuk membatalkan/menolak penjaringan bakal calon Anggota BPD Letmafo periode 2019-2025. Apalagi, lanjut Laurentius, mereka adalah calon-calon anggota BPD yang gagal seleksi ditahap penjaringan anggota BPD oleh panitia penjaringan.

“Seharusnya setelah menerima pengaduan masyarakat, Pak Camat kontak ke saya dan panitia untuk klarifikasi baik-baik kebenaran substansial dari pengaduan mereka dan dengar saya dan panitia jelaskan baik-baik poin per poin aturannya, baru beliau ambil kebijakan. Bukan dengar dari satu pihak lalu langsung keluarkan Surat Perintah Pencabutan Penetapan SK Kepala Desa. Ini yang menurut saya pak camat gagal paham,” ujar Laurentius. (kt/tim)

Comments
Loading...