Edukatif, Investigatif, Faktual, Berimbang

Plt. Camat Insana Tengah Intervensi Pemilihan BPD Letmafo

0 354

KORANTIMOR.COM – KEFAMENANU – Plt.Camat Insana Tengah, Yohanes Yoseph Mesu diduga melakukan intervensi dalam pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Letmafo, Kecamatan Insana Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), NTT.

Plt. Camat Insana Tengah, Yohanes Yosep Mesu, SP

Demikian dikatakan Laurentius Eno, mantan Kepala Desa Letmafo yang menghubungi tim media ini melalui telepon selularnya, Senin (11/5/20) terkait pemilihan ulang anggota BPD Letmafo pada Sabtu (9/5/20) yang diduga dintevensi oleh Camat Insana Tengah.

“Saya tidak tahu apa alasan Pak Plt. Camat memerintahkan pemilihan ulang anggota BPD Letmafo pada hari Sabtu (9/5/20). Padahal, sudah terpilih calon anggota BPD Letmafo pada pemilihan tahun lalu sesuai aturan proses pemilihan. Namun Plt.Camat batalkan, ini sudah intervensi,” ujar Laurentius.
Laurentius menjelaskan, saat masih menjabat sebagai Kepala Desa Letmafo, pihaknya telah melakukan proses pemihan secara fair dan sesuai aturan pemilihan serta mekanisme musyawarah dan mufakat penetapan anggota BPD sebagaimana Perdes tersebut.

Namun setelah pemilihan dilaksanakan dan hasilnya ditetapkan, ada segelintir calon yang kalah dalam pemilihan tersebut (dengan mengatasnamakan Forum Peduli Masyarakat Letmafo, red) melaporkan adanya dugaan pelanggaran dalam proses pemilihan. Kemudian dilakukan mediasi antara Panitia Pemilihan dengan para pelapor. Namun mediasi tersebut tak berjalan sesuai rencana.

Laurentius Eno, menilai Plt. Camat Mesu, kurang mencermati poin per poin Perda tersebut dan hanya mendengar tanpa pendalaman yang tajam dan baik terhadap pengaduan segelintir orang yang menamakan diri Forum Peduli Masyarakat Desa Letmafo dan mengatasnamakan seluruh masyarakat desa Letmafo, untuk membatalkan/menolak penjaringan bakal calon Anggota BPD Letmafo periode 2019-2025. Apalagi, lanjut Laurentius, mereka adalah calon-calon anggota BPD yang gagal seleksi ditahap penjaringan anggota BPD oleh panitia penjaringan.

“Seharusnya setelah menerima pengaduan masyarakat, Pak Plt. Camat kontak ke saya dan panitia untuk klarifikasi baik-baik kebenaran substansial dari pengaduan mereka dan dengar saya dan panitia jelaskan baik-baik poin per poin aturannya, baru beliau ambil kebijakan. Bukan dengar dari satu pihak lalu langsung keluarkan Surat Perintah Pencabutan Penetapan SK Kepala Desa. Ini yang menurut saya pak camat gagal paham.” Ujar Laurentius.

Menurut Laurentius, sebelumnya sudah ada pertemuan di kantor Desa Letmafo bersama pemerintah desa dan seluruh komponen masyarakat desa Letmafo pada tanggal 19 November 2019 untuk memediasi penyelesaian sengketa tersebut. Saat itu selaku Kepala Desa, ia sudah mengklarifikasi dan membacakan aturan serta menanggapi poin per poin terkait pengaduan masyarakat.

“Sayangnya tidak ada satu pun tanggapan dari pak Plt. Camat. Padahal kami sam-sama Kapolsek dan Babinsa serta PLD tunggu beliau. Datang sonde sampe lima manit, beliau langsung pamit kaluar [red. pulang] sonde balik-balik, kami akhirnya duduk sampai jam 2 sore baru kami bubar.” Ungkap Laurentius.

Menurut Laurentius kejadian tersebut juga membuat undangan/peserta pertemuan merasa heran dan bertanya dengan keanehan sikap pak camat. Para peserta sangat kecewa dengan sikap Pak Plt.Camat. “Saat itu hadir juga Kasatsers, Babinkantibmas, Babinsa, staf kantor camat dan masyarakat setempat. Namun penjelasan dan klarifikasi saya tidak ditanggapi Pak Plt. Camat. Para pelapor juga tidak bicara sama sekali. Pak Plt. Camat langsung saja tutup rapat tanpa ada mediasi dan keputusan,” ungkap Lorentius.

Tapi kemudian, lanjutnya, Plt. Camat Mesu memerintahkan pemilihan ulang anggota BPD Letmafo. “Saya heran, Pak Plt. Camat tidak melakukan mediasi antara pihak tapi langsung mengambil keputusan dan langkah sendiri dengan mengeluarkan sirat perintah pencabutan SK Penetapan Anggota BPD terpilih. Ada kepentingan apa? Ini namanya intervensi,” tandas Laurentius.

Laurentius menilai, dikeluarkannya Surat Perintah Pencabutan SK Penetapan Anggota BPD periode 2019-2025 tersebut, membuktikan Plt. Camat Insana Tengah [Yohanes Yosep Mesu, S.P] gagal paham terhadap Perda TTU Nomor 11 Tahun 2014 [bab III tentang mekanisme musyawarah dan mufakat penetapan anggota BPD. Tentang Badan Permusyawaratan Desa [BPD].

Plt. Camat Insana Tengah, Kabupaten TTU, Yohanes Mesu yang berusaha dikonformasi tim media ini melalui telepon selularnya sejak kemarin (12/5/2020) hingga pagi ini (13/5/2020), tidak berhasil dihubungi walau telah membaca pesan WA dari media.

Seperti diberitakan media online sebelumnya, Plt.Camat Insana Tengah, Yohanes Yosep Mesu, S.P mengeluarkan Perintah pencabutan SK Kepala Desa Letmafo No. 19/KEP/DL/XI/2019 Tentang Penetapan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Letmafo-Kecamatan Insana Tengah, Kabupaten TTU, untuk periode 2019-2025.

Menurutnya Plt. Camat Mesu, Surat Perintah pencabutan SK Penetapan anggota BPD tersebut dikeluarkannya berdasarkan Laporan Pengaduan Masyarakat yang menamakan diri Forum Peduli Desa Letmafo yang meminta membatalkan/menolak penjaringan bakal calon BPD desa Letmafo periode 2019-2025.

Mesu memaparkan, pertimbangan mendasar dikeluarkannya perintah pencabutan SK tersebut antara lain tidak diindahkannya tiga kali panggilan kepada panitia penjaringan setelah adanya pengaduan masyarakat desa Letmafo ]Forum Penduli Desa Letmafo]. Selain itu panitia yang sudah dibentuk Kepala Desa Letmafo pada Mei 2019 dalam melaksanakan tugas-tugasnya terdapat kejanggalan-kejanggalan, seperti;

1). Panitia mengulur-ulur waktu dan baru melaksanakan tugasnya pada Oktober 2019 setelah masa jabatan keanggotaa BPD berakhir.
2). Panitia yang dibentuk tidak melibatkan keterwakilan unsur perempuan dan ada anggota yang tidak aktif melaksanakan tugasnya.
3). Proses sosialisasi Perda No. 11 tahun 2014 tidak dilaksanakan secara maksimal dan pelaksanaanya dilakukan bersamaan dengan penjaringan calon anggota BPD.
4). Penjaringan yang dilakukan oleh panitia secara parsial dan tidak tidak menyeluruh serta tidakmengumumkan kepada publik [masyarakat Letmafo seluruhnya]. 5]proses pemilihan anggota BPD tidak dilaksanakan di tingkat dusun tetapi dilaksanakan ditingkat desa Letmafo.

Plt. Camat Mesu mengakui, pada tanggal 19 November lalu dilaksanakan pertemuan di Kantor Desa Letmafo untuk memediasi penyelesaian persoalan tersebut. Tetapi mempertimbangkan keamanan situasi dan kondisi saat ia menutup pertemuan itu dan pulang. (kt/tim)

Comments
Loading...