Edukatif, Investigatif, Faktual, Berimbang

Ke Lomi: Vonis 4 Tahun Penjara Kontraktor Pembangunan Pasar Lili Itu Aneh dan Tidak Adil

0 76

8pLKORANTIMOR.COM – KUPANG – Kuasa Direktur PT Citra Timor Mandiri, JO selaku Kontraktor Pelaksana Pembangunan Pasar Lili, Kelurahan Camplong I, Kabupaten Kupang dengan nilai sekitar Rp5,5 Miliar, tak pantas dihukum karena tidak merugikan negara. Bahkan yang bersangkutan telah melaksanakan kegiatan pembangunan tersebut hingga progres fisik bangunan gedung pasar Lili mencapai sekitar 95%, melebihi dari realisasi keuangan proyek yang hanya sebesar 75%. Anehnya JO divonis 4 tahun penjara, ini tidak adil. Ko

Pengacara JO, Nikolas Ke Lomi

Demikian dikatakan pengacara JO, Nikolas Ke Lomi yang dihubungi Tim Media ini via telepon selulernya, Sabtu (9/5/2020) siang.
“Sesuai fakta persidangan, Klien saya telah melaksanakan pekerjaan fisik gedung pasar Lili hingga progres fisiknya mencapai 95%. Sedangkan realisasi anggaran hanya sebesar 75%. Ada kelebihan realisasi fisik gedung sekitar 20% dibandingkan dana proyek yang telah dicairkan. Namun klien saya tetap dihukum 4 tahun penjara. Ini tidak adil karena klien saya tidak merugikan negara,” tandasnya.

Menurut Ke Lomi, jaksa melakukan penyelidikan sekitar Bulan Mei 2019 tapi yang bersangkutan tetap kerja hingga ditahan pada Bulan Agustus 2019.
“Saat klien saya ditahan, progres fisik gedung pasar sudah mencapai 95 persen. Kliennya telah bekerja dengan anggaran pribadinya hingga progres fisik gedung Pasar Lili mencapai hingga 95%. Lalu dimana kerugian negaranya sehingga klien saya dihukum?” tanya Ke Lomi kesal.

Ia menjelaskan, sesuai keterangan para saksi dalam persidangan, baik KadisPerindag dan PPK, mengatakan, mereka memang memberikan ijin kepada kontraktor untuk melanjutkan pekerjaan mulai dari pemberian waktu penyelesaian pekerjaan selama 90 hari sesuai PMK 243 tahun 2015 hingga melewati masa tersebut.
“Mereka tidak melakukan PHK terhadap klien saya. Karena itu, klien saya tetap melanjutkan pekerjaan hingga saat ia ditahan jaksa,” ujar Ke Lomi.

Pada saat sidang lapangan, paparnya, Majelis Hakim menanyakan kepada Ahli dari Poltek Kupang, berapa progres fisik menurut perhitungannya saat sidang itu.
“Ia mengaku kalau saat pihaknya melakukan pemeriksaan pada Bulan Juni 2019, progres fisik sekitar 72,91%. Untuk progres fisik saat sidang lapangan, saksi ahli mengatakan progres fisiknya sudah jauh melebihi progres fisik saat ia melakukan pemeriksaan. Sehingga ia mengatakan diperlukan waktu untuk menghitung ulang kembali progres fisik saat itu,” tuturnya.

Namun, ungkap Ke Lomi, JPU tidak meminta ahli untuk melakukan perhitungan progres fisik terakhir sesuai fakta yang ditemukan saat sidang lapangan.
“Padahal fakta lapangan, progres fisik sudah mencapai 95% dan realisasi keuangan baru mencapai Rp75%. Harusnya negara telah diuntungkan sekitar 20 persen dari nilai proyek dan klien saya yang telah dirugikan sekitar 20%. Harusnya klien saya dibayar atas kelebihan pekerjaan 20 persen tersebut,” tegasnya.

Tapi anehnya, lanjut Ke Lomi, kliennya divonis pidana badan 4 tahun, pidana denda Rp200 juta subsider 4 bulan penjara dan membayar uang pengganti sebesar Rp397.152.626. Dua majelis hakim memutuskan besaran kerugian negara yang berbeda dari proyek yang sama. Oleh majelis Hakim yang memeriksa kliennya, JO dan BS (Konsultan Pelaksana), Majelis Hakim menghitung kerugian negara sendiri, yakni sekitar 397 juta? Atau tidak berdasarkan dakwaan JPU yang mencapai Rp2,6 M.

Sedangkan untuk TA (KadisPerindag) dan EN (PPK) divonis dengan pidana penjara 4 tahun, membayar denda sebesar 200 juta subsider 3 bulan penjara. Menurut Majelis Hakim, EN dan TA terbukti bersalah bersama-sama dengan JO dan BS yang menyebabkan kerugian negara sekitar Rp2,6 M.
“Padahal, Majelis Hakim yang menyidangkan JO dan BS memvonis keduanya dengan kerugian negara hanya sekitar Rp397 juta. Anehkan?” ujar Ke Lomi.

Kerugian sekitar Rp397 juta sesuai vonis Majelis Hakim Tipikor Kupang terhadap kliennya, JO dan BS, jelas Ke Lomi, berasal dari perhitungan sendiri Majelis Hakim dari selisih realisasi fisik saat pemeriksaan oleh ahli Poltek Kupang, yakni sekitar 72,91% dibandingkan dengan realisasi keuangan sebesar 75 persen. “Dari situlah asal kerugian negara tersebut. Ini tidak adil karena fisik gedung Pasar Lili yang sebenarnya sudah mencapai sekitar 95%,” tandasnya. (kt/tim)

Comments
Loading...