Edukatif, Investigatif, Faktual, Berimbang

Hanura Minta Penyaluran Bantuan Rp 104 M oleh Pemprov NTT Tidak Tumpang Tindih

0 100

KORANTIMOR.COMKUPANG – Pemprov NTT diminta untuk selektif/tepat sasaran, transparan, dan adil alias tidak tumpang tindih dalam menyalurkan bantuan sosial-ekonomi bagi warga terdampak Corona Virus Desease (Covid-19) yang dialokasi sekitar Rp 104 M dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) NTT Tahun Anggaran (TA) 2020.

Ketua DPD HANURA NTT, Refafi Ga

Demikian dikatakan Ketua Dewan Pimpinan (DPD) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) NTT, Refafi Gah di Kantor DPD Hanura NTT, Rabu (29/4/20).

“Berkaitan dengan penyaluran bantuan ekonomi sekitar Rp 104 Milyar untuk warga terdampak Covid-19 di seluruh NTT, DPD Hanura minta agar Pemprov harus selektif dan tidak tumpang tindih dengan bantuan dari Pempus, Pemkab/Pemkot dan donatur lainnya,” ujar Refafi Gah.

Agar tidak tumpang tindih, lanjut Refafi, Pemprov NTT harus melakukan koordonasi dengan Pemerintah Pusat (Pempus) dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Pemkab/Pemkot) se – NTT dalam penyaluran bantuan bagi warga terdampak Covid-19. Koordinasi itu penting karena ada berbagai sumber bantuan untuk warga terdampak Covid-19), baik dari Pempus seperti BLT, PKH, Kartu Pra-Kerja. Juga dari Pemkab/Pemkot se-NTT.

“Jadi harus ada koordinasi yang baik agar penyaluran bantuan tepat sasaran, adil dan merata. Data penduduk miskin sudah ada by name and by addres, tapi banyak warga yang berhak tapi belum terdaftar. Ini yang harus diperhatikan Oemprov NTT. Jangan sampai ada warga yang menerima bantuan dari beberapa sumber sekaligus tetapi ada warga lain yang berhak disamping rumahnya tidak mendapat bantuan,” tegasnya.

Menurut Refafi, keberpihakan Gubernur Viktor Laiskodat kepada masyarakat kecil telah dibuktikan dengan alokasi anggaran sekitar 104 M yang mendahului perubahan anggaran. “Jadi keberpihakan Gubernur Laiskodat sudah jelas. Karena itu penyalurannya juga harus jelas, adil, selektif dan transparan,” tandas Refafi yang juga Wakil Ketua Komisi IV 0DPRD NTT.

Refafi yang dikenal dekat dengan Ketua DPP partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO) mengakui, alokasi anggaran sekitar Rp 104 M itu telah dibahas dan disetujui DPRD NTT. “Kami harap Pemprov juga memprioritaskan bantuan bagi para korban PHK, pemulung, sopir, tukang ojek, buruh harian, dan warga yang terdampak langsung wabah Covid-19. Terutama mereka yang tidak masuk dalam daftar penduduk miskin/kurang mampu,” tandasnya.

Pada kesempatan itu, Refafi juga menghimbau kepafa semua pihak untuk bahu-membahu mwlawan pandemi Covid-19. “Sesuai instruksi Ketua DPP hanura, kami telah membentuk Satgas Covid-19 di DPD dan seluruh DPC. Satgas telah menyalurkan bantuan 5 ton beras, 500 dos mie instant dan sekitar 1.000 lembar masker. Juga melakukan penyemprotan di berbagai lokasi di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang “ ujarnya.

Politisi yang juga dikenal sebagai dinga podium ini menghimbau masyarakat untuk mematuhi dan menjalankan protokol Covid-19. “Jangan keluar rumah, hindari keramaian, jaga jarak, cuci tangan dan pakai sabun pada air mengalir. Kita harus saling bantu untuk meredam penyebaran Covid-19. Dengan melaksanakan himbauan pemerintah, masyarakat telah membantu pemerintah sehingg pandemi Covid-19 cepat berakhir,” harap Refafi. (kt/tim)

Comments
Loading...