Edukatif, Investigatif, Faktual, Berimbang

Gubernur NTT Tegaskan Pemda Tidak Punya Wewenang Tutup Bandara

0 88

KORANTIMOR.COM – KUPANG – Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) dengan tegas mengatakan, Pemerintah Daerah (Pemda) tidak memiliki kewenangan untuk menutup bandar udara (bandara). Penutupan Bandara itu wewenang Pemerintah Pusat. Penegasan Gubernur NTT itu merupakan responds terhadap muncul permintaan masyarakat NTT melalui berbagai medsos agar Gubernur Viktor Laiskodat segera menutup bandar udara (bandara) sebagai pintu masuk penyebaran virus corona atau virus Covid-19.

Gubernur NTT,Viktor Bungtilu Laiskodat dan Wakil Gubernur NTT, Yosep A. Naesoi serta Kapolda NTT, Irjen Pol. Hamidin saat memberi keterangan kepada pers di gedung Sasando Kantor Gubernur Jalan Raya El Tari 52 Kipang, Selasa (31/03/2020)

“Bandara tidak boleh ditutup, karena itu kewenangan Pemerintah Pusat. Kita perlu obat-obatan, kita perlu APD (Alat Pelindung Diri). Itu alasan kenapa penutupan bandara itu tidak boleh. Kita membutuhkan fasilitas-fasilitas tersebut untuk menangani segala hal dalam situasi hari ini. Kecuali kamu punya pesawat sendiri,” tandas Gubernur VBL kepada pers di pelataran gedung Sasando Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur pada Selasa (31/03/2020) pukul 11.45 Wita.

Gubernur VBL dalam siaran pers tersebut didampingi Wagub Josef A. Nae Soi, Ketua DPRD NTT, Ir. Emi Nomleni, Kapolda NTT, Irjen Pol. Hamidin, Danrem 161 Wirasakti Kupang, Kabinda NTT, Sekretaris Daerah (Sekda) NTT, Ir. Ben Polo Maing, Staf Khusus Gubernur bidang politik, Dr. Imanuel Blegur dan sejumlah pimpinan perangkat daerah lingkup Pemprov NTT.

Menurut Gubernur VBL, selain tidak memiliki hak terkait penutupan bandara, Pemda juga tidak memiliki kewenangan untuk karangtina daerah. “Tidak ada kewenangan Pemerintah Daerah untuk menutup bandara. Juga Karantina Daerah belum bisa karena itu kewenangan Pemerintah Pusat,” tandas Gubernur VBL.

Lebih lanjut VBL menjelaskan bahwa khusus untuk rencana lanjut sampai pada darurat sipil, semua itu merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. “Pemerintah Daerah ikut keputusan Pemerintah Pusat; karena ini Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Jadi yang darurat sipil itu negara dan kita mengikuti karena ini satu kesatuan politik dan satu kesatuan hukum,” jelas Gubernur.

Apa yang diinstruksikan Bapak Presiden, papar VBL, yaitu; satu, pencegahan antara lain dengan physical Distanting dan Social Distanting. Kedua, kita menyiapkan seluruh fasilitas yang dibutuhkan untuk mengantisipasi apabila terjadi lockdown, maka kita mampu melayani masyarakat dengan baik. “Uangnya, ruang isolasinya, dan seluruh rumah sakit kita siapkan dengan baik,” tambah Gubernur.

Hal yang ketiga, sebut Gubernur VBL, yakni dampak sosial dan ekonomi disiapkan agar seluruh masyarakat, khususnya yang pekerja harian seperti para buruh  yang oleh karena Covid-19 ini mereka tidak bisa kerja.  “Kita akan bantu mereka dengan bantuan sosial (Bansos). Pemerintah Provinsi menyiapkan Rp 270 miiliar itu untuk membantu masyarakat seperti itu. Setiap Pemerintah Kabupaten dan Kota Kupang, saya telah perintahkan untuk mengalokasikan anggaran dari APBD nya sebesar Rp13 miliar sampai 6 bulan kedepan agar kita mampu mengatasi ini,” ujar Gubernur.

Pada bagian lain, Gubernur VBL berharap media pers juga ikut membantu memberitakan penanganan Covid-19 di Provinsi NTT dengan bijak. “Para wartawan itu ikut membantu. Jangan tulis ODP Covid-19, kamu itu bikin orang takut. Kalian punya tanggung jawab juga. ODP saja,                                                                    itu tidak apa-apa. Jangan tambah ODP Covid-19. Kalau daerah lain pakai tidak apa (pakai ODP Covid-19, red). Tapi di NTT tolong jangan, Cukup tulis ODP saja. Jangan tambah ODP Covid-19; itu nanti bikin orang stres. Padahal orangnya ada baik-baik. ODP itu mungkin orang baru datang dari Jakarta jadi Satgas minta dia isolasi mandiri dan dicatat sebagai ODP. Dan itu biasa, tapi kalau kalian tambah ODP Covid-19 orang jadi stres. Kalau stres nanti imun tubuhnya menurun. Kalau kami omong satu lalu kamu bilang dua, kami pusing setengah mati,” tandas Gubernur.

Kita Semua Bertanggungjawab

Kapolda NTT, Kapolda NTT, Irjen Pol. Hamidin selaku Ketua 2 satuan gugus tugas Corona, Di tempat yang sama atas nama Gubernur NTT  mengajak semua masyarakat menyikapi bahaya Covid-19 yang terus berkembang dengan cepat.  “Kita semua bertanggungjawab untuk memutus mata rantai penularan Covid-19 dengan wajib mematuhi hal-hal sebagai berikut :

  1. Menerapkan pola hidup bersih dan sehat (PHBS) dengan rajin mencuci tangan pakai sabun di air yang mengalir dan atau menggunakan cairan anti septic;
  2. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi, istirahat yang cukup dan hindari strees dan panik;
  3. Menerapkan etika batuk. Menutup mulut, hidung saat bersin atau batuk dengan menggunakan tissue, lengan bagian dalam;
  4. Menghindari tempat keramaian atau kerumunan orang banyak;
  5. Menjaga jarak (Social Distanting) dengan bersentuhan dan berdekatan dengan orang lain dengan jarak minimal 2-3 meter;
  6. Sebisa mungkin melaksanakan pekerjaan dari rumah;
  7. Memindahkan setiap aktifitas belajar dari sekolah ke rumah dan memastikan proses belajar dari rumah tetap efektif;
  8. Menunda perjalanan dalam atau ke luar negeri, berwisata, pulang kampung dan sebagainya yang memudahkan penularan;
  9. Menunda semua aktifitas berupa pertemuan atau sejenisnya yang melibatkan banyak orang;
  10. Memantau setiap orang yang baru tiba di wilayah masing-masing untuk segera melapor diri di fasilitas kesehatan terdekat dan pemerintah setempat;
  11. Tidak menyebarkan informasi yang meresahkan masyarakat;
  12. Tetap tenang dan tekun berdoa;
  13. Segera menghubungi fasilitas kesehatan terdekat apabila mengalami gejala demam lebih dari 38 derajat celcius, batuk, sakit tenggorokan dan sesak nafas. (Valeri Guru/Kasubag Pers dan Pengelolaan Pendapat Umum Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT)
Comments
Loading...