Edukatif, Investigatif, Faktual, Berimbang

“Dirjen Bina Marga Harus Evaluasi Kinerja Pejabat Pelaksana Proyek Yang Dikerjakan Oleh PT. AGG”

0 86
MERIDIAN DEWANTA DADO, SH – ADVOKAT PERADI / KUASA HUKUM STEFANUS BATA / KOORDINATOR TIM PEMBELA DEMOKRASI INDONESIA WILAYAH NTT / TPDI-NTT

KORANTIMOR.COMKUPANG – Direktorat Jendral Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat pada tanggal 28 Mei 2018 melalui surat bernomor HK 0207 – Db/584 perihal Arahan terkait Izin Usaha Pertambangan, telah menginstruksikan kepada Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional I – XVIII bahwa dalam pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan yang tidak terlepas dari kegiatan yang membutuhkan ketersediaan material agar berpedoman pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perizinan Pertambangan di Bidang Mineral dan Batubara yang mengatur bahwa segala bentuk usaha pertambangan termasuk jenis kegiatan eksplorasi, membeli, mengangkut, mengolah dan menjual harus mempunyai Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Diinstruksikan pula bahwa untuk menghindari permasalahan pelaksanaan kontrak yang diakibatkan oleh hal yang terkait perizinan pertambangan, maka dalam evaluasi teknis metodologi pelaksanaan pada tahap pelelangan wajib dilakukan evaluasi dan klarifikasi terkait jaminan ketersediaan material yang akan digunakan dengan disertai bukti Izin Usaha Pertambangan.

Apabila ketersediaan material dilakukan dengan cara pembelian, maka harus dipastikan bahwa tempat usaha yang akan menyediakan material tersebut memiliki Izin Usaha Pertambangan.

Selanjutnya pada saat Rapat Persiapan Pelaksanaan Konstruksi (Pre-Construction Meeting/PCM), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) wajib memeriksa kembali terkait ketersediaan material yang akan digunakan yang dibuktikan dengan Izin Usaha Pertambangan.

Isi instruksi atau arahan dari Direktorat Jendral Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat yang ditujukan kepada Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional I – XVIII tersebut justru hanya menjadi instruksi macan ompong yang tidak terlaksana dengan baik dalam berbagai pelaksanaan proyek pembangunan jalan dan jembatan di wilayah Provinsi NTT, baik yang bersumber dari dana APBN, APBD Provinsi NTT maupun APBD Kabupaten/Kota.

Faktanya bisa kita saksikan bersama dalam proyek pembangunan jalan milik Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang dikerjakan oleh PT. Agogo Golden Group (AGG) senilai Rp 14.198.198.000,- yaitu Proyek Peningkatan Jalan Bealaing – Mukun – Mbazang  segmen 2 tahun anggaran 2019 di Kabupaten Manggarai Timur, dimana menyangkut ketersediaan Material Galian C dalam proyek itu ternyata merupakan hasil dari
usaha pertambangan Material Galian C secara ilegal di Galong, Desa Watupari dan di Desa Rana Mbata, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur yang dilakukan oleh PT. Agogo Golden Group (AGG).

Menurut kami, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek Peningkatan Jalan Bealaing – Mukun – Mbazang segmen 2, Jermia A. Chr. Leha telah secara sengaja tidak menjalankan kewajiban hukumnya, sebab seharusnya saat evaluasi teknis metodologi pelaksanaan pada tahap pelelangan proyek itu Jermia A. Chr. Leha wajib mengevaluasi dan mengklarifikasi jaminan ketersediaan Material Galian C yang akan digunakan dengan disertai bukti Izin Usaha Pertambangan.

Lalu pada saat Rapat Persiapan Pelaksanaan Konstruksi (Pre-Construction Meeting/PCM), Jermia A. Chr. Leha semestinya wajib memeriksa kembali ketersediaan Material Galian C yang akan digunakan yang dibuktikan dengan adanya Izin Usaha Pertambangan.

Pada kenyataannya PT. Agogo Golden Group (AGG) dan juga pemilik lahan di Galong, Desa Watupari dan di Desa Rana Mbata, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur dibiarkan tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan dalam usaha pertambangan Material Galian C di areal tersebut.

Direktorat Jendral Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat dalam tugasnya untuk mensupervisi dan mengevaluasi bidang penyelenggaraan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan juga harus mengevaluasi kinerja Kepala Balai Jalan Nasional X Kupang, Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Provinsi NTT, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada 2 proyek pembangunan jalan yang bersumber dari dana APBN tahun anggaran 2019 yang dikerjakan oleh PT. Agogo Golden Group (AGG) yaitu Proyek Peningkatan Jalan Nasional Ruas Gako – Aegela senilai Rp 18 Milyar dan Ruas Ende Detusoko senilai Rp 15,7 Milyar, sebab berdasarkan informasi masyarakat yang kami terima maka ketersediaan Material Galian C dalam kedua proyek itu diduga tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan atau terindikasi merupakan hasil usaha pertambangan ilegal, salah satunya dari areal pengambilan Material Galian C di Nangapenda – Kabupaten Ende. (kt/tim)

Maumere, 19 Februari 2020.

(MERIDIAN DEWANTA DADO, SH – ADVOKAT PERADI / KUASA HUKUM STEFANUS BATA / KOORDINATOR TIM PEMBELA DEMOKRASI INDONESIA WILAYAH NTT / TPDI-NTT)

Comments
Loading...