Edukatif, Investigatif, Faktual, Berimbang

Pegiat Desa: ‘Pengadaan Lampu Jalan Desa Di Alor Diduga Terindikasi Menyalahi Aturan’

0 64

KORANTIMOR.COM KALABAHI Pekerjaan atau pengadaan lampu jalan tenaga  surya pada beberapa desa di Kecamatan Alor Barat Laut (ABAL) diduga terindikasi menyalahi aturan Perencanaan Desa dan Pengadaan Barang dan Jasa di Desa. Pasalnya Tenaga Ahli Penanganan masalah Tingkat Provinsi yang seharusnya fokus pada tupoksinya;  bicara tentang desa bermasalah yang kurang pendampingan, malah lebih banyak bicara soal kontrak kerjasama pihak ketiga dengan desa hingga menyimpulkan kontraknya sudah sesuai prosedur.

Abdullah Apa

Abdullah Apa, Pegiat Desa yang juga mantan Tenaga Ahli Pemberdayaan kepada tim media Selasa 18/02/2020  menyayangkan penjelasan yang diberikan TA Penanganan Masalah Tingkat Provinsi, Latif Daka.

“Saya sangat kecewa dengan pernyataan  Pak Latif sebagai Tenaga Ahli Bidang Penanganan Masalah di tingkat Provinsi NTT di beberapa media waktu lalu terkait kontrak kerjasama pihak ketiga dengan desa. Itu merupakan tindakan keliru karena merendahkan citra P3MD dan Pendamping Desa itu sendiri. Seharusnya ia fokus bicara pada desa yang bermasalah itu saja dulu karena kurangnya pendampingan dan atau kurangnya fasilitasi oleh Pendamping Desa Tingkat Kabupaten.” Ujar Abdullah.

Mengapa demikian? Lanjut Abdullah, karena setahu saya tugasnya seorang Tenaga Ahli Penanganan Masalah  di Tingkat Provinsi antara lain :

–    Memantau dan melakukan supervisi penanganan masalah di masyarakat

– Mengembangkan jaringan kerjasama dan komunikasi dengan lembaga swadaya masyarakat untuk memfasilitasi penanganan masalah.

– Menghimpun informasi, analisis data/informasi, serta merumuskan rekomendasi penanganan masalah.

–   Memberikan bantuan managerial kepada tenaga ahli kabupaten-kota, pendamping desa dan pendamping lokal desa di lapangan dimana penyelesaian masalah dan pengaduan dilakukan.

–   Mengembangkan jaringan kerja dan komunikasi antar institusi untuk menangani masalah-masalah yang melanggar hukum, termasuk dengan kejaksaan kepolisian, inspektorat, BPK, BPKP, Pemerintah NTT, Kemendesa, Kemendagri, DPRA, DPRK, ornganisasi bantuan hukum dan LSM.

Lebih lanjut Abdullah berpendapat bahwa seharusnya TA Penanganan Masalah fokus bicara soal sejauh mana penyelesaian permasalahan yang ada disuatu desa. Lalu mengadvokasi dan memfasilitasi langkah penyelesaiannya. Bukan bicara soal kontrak kerjasama antara pihak ketiga dengan desa hingga mengambil kesimpulan bahwa kontrak itu sudah prosedural.

“Pak Latif jangan seperti Humas Pihak ketiga, bagaimana mungkin RAPBDES belum asistensi dan Penetapan kok bisa sudah ada kontrak kerjasama antara pihak ketiga dengan desa.” Kritik Abdullah.

Sebagai mantan Tenaga Ahli Pemberdayaan dan pegiat Desa, Abdullah sangat menyayangkan hal ini dan menurutnya tidak patut untuk menjadi teladan bagi pendamping di semua Kabupaten.

“Saya membaca ini ada aroma yang tidak lazim [keanehan] dan patut ditelusuri. Soalnya bicara kontrak kerjasama antara pihak ketiga dengan desa itu diatur di dalam LKPP no. 12 tahun 2019, bukan berdasarkan asumsi liar dan disampaikan secara fulgar dipublik seperti itu.” Ujar Abdullah, geram.

Oleh karena, lanjut Abdullah, saya meminta Koordinator Tenaga Ahli KPW 5 Provinsi NTT untuk meluruskan permasalahan ini ke publik, biar publik tahu dan paham. Namun jika Koordinator Pendamping Provinsi diam, maka patut diduga semua terlibat dalam hal pengadaan lampu jalan tenaga surya di desa-desa seluruh NTT.

Bahwa Pengadaan barang dan jasa mendahului asistensi dan Penetapan di desa itu namanya persekongkolan. Apalagi mengabaikan LKPP no. 12 tahun 2019 tentang Pengadaan barang dan jasa di desa. Lalu rumus dari mana pernyataan TA Penanganan masalah menyampaikan bahwa sudah sesuai prosedur.

Kalau seperti ini, Abdullah menambahkan, maka publik mulai menduga-duga bisa jadi Pemerintah Daerah juga terlibat dengan pihak ketiga sehingga bisa leluasa berbuat, dan atau pendamping ikut memfasilitasi. Karena tidak mungkin pihak ketiga itu sampai di kampung (desa) kalau pintu masuknya tidak lewat pendamping.

“Karena ini sudah menjadi polekmik dan konsumsi publik, maka diminta tim asistensi APBDes 2020 Kecamatan dan Kabupaten membatalkan usulan tanpa prosedural ini. Bila tidak akan menjadi preseden buruk kedepan dan desa dianggap lahan bajakan yang bisa dikendalikan para mafia penggarong uang desa.” Tegas Abdullah Apa. (kt)

Comments
Loading...